Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, setidaknya terhitung sejak 12 Oktober 2018 telah meluncurkan sebuah sistem subsidi perumahan yang bernama “samawa”. Samawa tersebut lebih kurang adalah refleksi dari janji kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017 yang terkait dengan rumah DP 0 rupiah.
Setidaknya terobosan tersebut akan menyediakan lebih dari 700 unit rumah dalam bentuk susun dengan tinggi rumah susun sekitar 21 lantai. Pertanyaannya, apakah langkah tersebut tepat? Bukankah Jakarta sekarang lagi mengalami masalah krisis lahan? Saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dalam tulisan ini dari sudut pandang politik.
Politik sendiri sederhananya adalah cara untuk mencapai sebuah tujuan dan diformalisasikan dalam bentuk sebuah sistem politik. Indonesia menganut sistem politik yang demokratis. Hal tersebut tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945, di mana konstitusi mengakui bahwa kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat. Secara eksplisit juga sistem politik yang ditawarkan oleh Indonesia adalah demokrasi yang total dan tidak mengada-ngada.
Austin Ranney, seorang ilmuwan politik asal Amerika Serikat, dalam bukunya yang berjudul “Governing: An Introduction to Political Science” menyatakan, Demokrasi adalah sebuah bentuk pemerintahan yang berlandaskan kedaultan rakat, populisme, persamaan derajat politik, dan pemerintahan mayoritas.
Dari pengertian tersebut dapat dimengerti bahwa demokrasi yang ala kadarnya sebenarnya tidak lain dari sebuah pemerintahan suara terbanyak yang dilandasi oleh kedaulatan dan kesetaraan. Tentu demokrasi yang diaplikasikan di berbagai negara berbeda-beda tergantung dari peraturan spesifik yang mendasarinya.
Indonesia sendiri, apabila kita merujuk pada konstitusi, menganut sistem demokrasi yang dilandasi oleh suara terbanyak dengan sedikit kualifikasi di awal (pasal 4 – 6A UUD 1945). Dengan demikian sebenarnya demokrasi Indonesia paling tidak akan menyerupai demokrasi sesuai dengan definisi di atas.
Dengan pemahaman tersebut saya harap kita telah memahami sistem politik di Indonesia untuk selanjutnya akan menjadi bekal dalam memahami fenomena Anies Baswedan di DKI Jakarta. Apakah Anies Baswedan telah berhasil memimpin Jakarta dengan merealisasikan janji-janjinya?
Bicara soal demokrasi di DKI Jakarta maka harus berangkat dari peraturan yang melandasinya. Menurut Undang-Undang No. 29 tahun 2007 (Pasal 10 – 11), sifat dari pemilihan di DKI Jakarta adalah demokratis (pemilihan langsung).
Adapun syarat-syarat dibalik demokrasi tersebut hanya seputar syarat pemenuhan suara lebih dari 50% dan dengan merujuk Undang-Undang No. 8 tahun 2015 maka terdapat tambahan syarat yang harus dipenuhi yaitu, diusung oleh sekurang-kurang gabungan partai politik yang memiliki 20% kursi di DPRD atau 25% suara sah di pemilu legislatif DKI Jakarta tahun 2014.
Dengan kenyataan tersebut selanjutnya kita perlu menetapkan ukuran keberhasilan yang objektif dari seorang Anies Baswedan secara khusus dan pemimpin di Indonesia secara umum.
Menurut saya, dengan dasar pemahaman mengenai demokrasi, landasan paling objektif untuk mengukur keberhasilan seorang pemimpin adalah sejauh mana pemimpin tersebut dapat merealisasikan janji-janjinya. Hal tersebut tentu tidak memedulikan dampak dari kebijakan-kebijakan yang lahir dari realisasi janji tersebut. Tentu kenyataan tersebut terbatas oleh syarat-syarat yang diajukan konstitusi.
Apabila saya berangkat dari landasan tersebut, maka kebijakan-kebijakan Anies Baswedan seperti membatalkan proyek reklamasi, membangun skema rumah DP 0 rupiah di Jakarta, dan kebijakan lainnya yang diberlakukan dengan landasan janji-janji kampanye secara spesifik adalah bukti keberhasilan Anies Baswedan sebagai seorang pemimpin di DKI Jakarta. Hal tersebut tentu terlepas dari dampak yang akan ditimbulkan kebijakan-kebijakan tersebut.
Dampak yang akan ditimbulkan dianggap konstan karena telah diasumsikan bahwa mayoritas masyarakat Jakarta yang memilih Anies Baswedan telah memenuhi persyaratan untuk menjadi pemilih sesuai dengan persyaratan yang diatur oleh Undang-Undang.
Tentu saya tidak sama sekali bermaksud menyatakan bahwa kebijakan yang buruk itu adalah baik untuk pembangunan, yang saya maksud di sini adalah sejauh mana suatu kebijakan dapat disebut baik dan buruk dalam konteks DKI Jakarta. Menuduh suatu kebijakan sebagai kebijakan yang buruk dengan hanya berlandaskan logika dan rasionalitas belaka hanya akan menimbulkan bias apabila tidak didasari oleh aturan-aturan yang berlaku di wilayah tersebut.
Tentu kenyataan tersebut akan sangat mengganggu pikiran beberapa pihak. Tetapi sepeti penjelasan saya sebelumnya, argumentasi tersebut bukan lahir tanpa landasan, melainkan dari bangunan yang memiliki pondasi teori dan konstitusi. Kesimpulan yang saya ambil tentu memiliki banyak keterbatasan, dan memang pasti terbatas serta sangat terbuka untuk dibuktikan keabsahannya. Tetapi tentu penolakan atas argumen tersebut, yang hanya berdiri diatas landasan sentimen, bukanlah sesuatu yang dapat diterima.
Pada akhirnya, keyakinan saya tetap satu yaitu, semua kebijakan Anies Baswedan yang lahir dari realisasi janji-janji politiknya adalah bukti bahwa Anies Baswedan telah berhasil menjadi seorang pemimpin di DKI Jakarta.
Rumah DP 0 rupiah mungkin saja akan menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti, imigrasi penduduk ke Jakarta dan meningkatnya masalah kekurangan lahan. Tetapi selama konstitusi di Indonesia masih menggunakan prinsip demokrasi tanpa meritokrasi (seperti penyelenggaran tes IQ atau uji kelayakan janji para calon pemimpin) argumen saya masih akan tetap sama.
