Pandangan Saidiman Ahmad yang menampikan analisa kritis atas stereotipe masyarakat yang memandang sebelah mata ilmu sosial sungguh layak dijadikan diskursus tersendiri. Peneliti Politik dan Kebijakan Publik Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) ini menyuguhkan realita baru yaitu ilmu sosial-humaniora sering kali lebih rumit ketimbang ilmu eksakta di mana pada saat yang sama justru ilmu eksakta dinilai mempunyai nilai jual lebih dibanding ilmu sosial.
Dalam memaknai fenomena ini, mungkin Saidiman sudah merasa muak dengan pandangan subjektif yang terlanjur menjadi fakta sosial di masyarakat. Seakan ilmu sosial tidak menghantarkan kepada masa depan yang menjanjikan seperti layaknya Ilmu Esakta. Hal ini menjadi wajar karena citra yang dibangun oleh mahasiswa ilmu sosial sendiri yang bersantai-santai ria seakan tidak mempunyai beban perkuliahan.
Tentu dalam memahami asumsi tersebut justru membuktikan bahwa pola pikir masyarakat Indonesia tertumpu pada motif ekonomi belaka. Bagaimana tidak? Pola yang dibayangkan oleh mayoritas orangtua setelah mereka lulus adalah diserap di pos-pos strategis dunia kerja, sayangnya Perguruan Tinggi turut mengamini hal tersebut. Mahasiswa dituntut fokus menyelesaikan studinya dengan cepat agar dapat meraih predikat cumlaude yang dengannya potret Universitas semakin cantik di mata publik. Padahal, esensi perguruan tinggi tidak serendah itu!
Lebih jauh lagi, hal yang sering dilupakan ialah perlunya mempersiapkan sumber daya manusia di bidang sosial dalam menghadapi pembangunan di era industri ke empat. Pesatnya pembangunan infrastruktur pada era Presiden Jokowi harus selaras dengan kajian sosial yang menjelaskan reaksi terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat sebagai akibat dari pelaksanaan pembangunan, yang kemudian terkenal dengan istilah Analisis Dampak Sosial. Pembahasan seperti itulah yang tidak dipelajari dalam ilmu eksakta.
Pseudosains dan Degradasi Ilmu Pengetahuan
Menyikapi seberapa penting ilmu sosial daripada ilmu eksakta, jika kita ajukan pertanyaan itu kepada Friedrich Hayek, penerima Nobel di bidang ekonomi, jawabannya sangat mengejutkan. Dalam esainya yang berjudul The Petense of Knowledge ia menjelaskan tiga perbedaan mendasar antara ilmu eksakta dan ilmu sosial.
Namun yang menarik perhatian penulis justru pada bagian akhir; kegagalan eksperimentasi sebuah teori atau hipotesa di dalam ilmu eksakta tidak akan membawa bencana sosial sedahsyat apabila ilmuwan sosial mengalami kegagalan eksperimentasi teori-teori sosial. Sebaliknya, kesuksesan eksperimentasi di dalam ilmu alam biasanya menjadi keuntungan besar bagi umat manusia, sedangkan kesuksesan eksperimentasi teori sosial biasanya hanya akan diatribusikan kepada kelompok kepentingan tertentu.
Di lain sisi, metode yang digunakan oleh ilmuwan sosial harus lebih hati-hati dalam menggunakan metode ilmiah yang kerap diadopsi dari ilmu eksakta. Identifikasi metode ilmu sosial yang berlebihan dengan metode ilmu eksakta bisa membuat kacau dan membingungkan dalam memahami fenomena sosial yang sepenuhnya tidak ajek seperti obyek penelitian ilmu-ilmu eksakta. Misal saja, mengukur revolusi budaya, apakah ada indikator pengukur revolusi budaya?
Acapkali penggunaan metode penelitian ilmu eksakta ke dalam ilmu sosial secara radikal bukanlah suatu tindakan bijak bahkan mengarah kepada praktik ilmiah tetapi tidak mengikuti metode ilmiah yang disebut pseudosains (ilmu semu).
Oleh karena itu, terhitung Januari 2018, Pemerintah mengeluarkan kebijakan baru dalam pengelolaan penerima manfaat Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Pengurangan kuota untuk ilmu sosial-humaniora menjadi beban tambahan bagi lulusan terbaiknya. Pasalnya Pemerintah menganggap bahwa hasil pemberian dana beasiswa tersebut dapat dilihat secara fisik bagi pembangunan bangsa, lain hal dengan ilmu sosial.
Andai Pemerintah tahu ilmu sosial-humaniora sangat berperan dalam proses pengambilan kebijakan publik. Jika dikomparasikan dengan indikator fisik, ilmu sosial tidak kalah hebatnya. Sebut saja Emile Durkheim, ia tidak berpartisipasi dalam lingkungan pelaku bunuh diri tetapi teori solidaritasnya sangat efisien menurunkan angka bunuh diri di Eropa pada abad ke-19.
Karl Marx mungkin tidak turun langsung dalam Revolusi Bolshevik di Rusia, namun gagasannya mampu mengubah tatanan sosial dan politik negara terbesar di dunia itu. Gage dan Berliner tidak pernah menyusun sistematis pendidikan abad 21, namun teori behavoristiknya menjadi acuan dan mengantarkan Finlandia menjadi negara dengan kualitas pendidikan terbaik.
Inilah peran ilmu sosial dalam mewarnai sejarah umat manusia. Adalah salah menganggap ilmu sosial sebagai tampungan mahasiswa yang gagal seleksi di fakultas ilmu-ilmu eksakta. Universitas perlu memperbarui sistem agar sarjana ilmu sosial bisa meraih kesempatan yang sama dengan ilmu eksakta. Dengan demikian, skeptis yang selama ini beredar akan pudar perlahan. Jadi, kemana engkau akan pergi (quo vadis) ilmu sosial?
