Puan Maharani adalah sosok menteri yang selalu sigap merespon dan mengejawantahkan keinginan atau instruksi Presiden Jokowi. Dalam perjalanan kepemimpinannya, tentu kita bisa menyaksikan bagaimana kebijakan dan program dari Kemenko PMK bersama Kementerian Teknis yang berada di bawah garis koordinasinya adalah representasi dari pemahamannya yang utuh terhadap arahan dan keinginan Presiden, dalam konteks pembangunan manusia dan kebudayaan. Biasanya, hal itu langsung dieksekusi melalui rapat-rapat yang secara produktif menjadi arah dan patokan dari kerja yang ingin dicapai.
Maksudnya, kerja seorang menteri koordinator itu kerjanya memang begitu, seperti itu; koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian program Kementerian dan Lembaga terkait. Tak perlu mengurus segala urusan, apalagi kesannya seperti seorang sales dari proyek triliunan. Puan Maharani, meski tanpa “gebrakan” tapi sukses melakukan koordinasi teknis terkait penyebaran “kartu sakti” yang menjadi senjata dan janji kampanye Jokowi-JK, dan terbukti menjadi kebijakan paling bermanfaat yang diakui oleh masyarakat (berdasarkan data survei yang dirilis oleh populi centre).
Tidak hanya kesigapan dalam merespon, tapi dalam banyak kesempatan Puan Maharani justru menjadi “ujung tombak” Presiden Jokowi. Ketika berkaitan dengan penyebaran “kartu sakti”, Puan Maharani selalu mendampingi Presiden Jokowi, lalu diberikan “panggung” untuk menyampaikan langsung terkait dengan tugas pembangunan yang diembannya. Puan Maharani, beberapa kali juga menjadi wakil atau pengganti Presiden Jokowi ketika berhalangan hadir pada acara-acara tertentu seperti Peringatan Hari Guru, misalnya.
Kesigapan Puan Maharani, baru-baru ini juga tergambarkan dari komitmennya untuk menidak-lanjuti beberapa instruksi dan peraturan Presiden yang berkaitan dengan pembangunan. Rapart-rapat yang kerap dilakukannya bukan tanpa makna, tapi sebagai upaya untuk melakukan tiga tugas utamanya dalam konteks Kementerian Koordinator, sekaligus cara cerdas Puan Maharani mengejawantahkan konsep pembangunan yang diinginkan oleh Presiden.
Sebut saja ketika baru-baru ini Puan Maharani melakukan rapat untuk membahas dan merencanakan beberapa hal penting seperti Peraturan Presiden (Perpres) tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional, Bantuan Pemerintah Non-Tunai (BPNT), dan Program Padat Karya untuk Dana Desa.
Peraturan, instruksi, atau arahan Presiden itu biasanya masih “mentah”, lalu “dimasak” oleh Puan Maharani melalui serangkaian rapat-rapat koordinatif sehingga menjadi seperangkat “hidangan” teknis yang bisa diaplikasikan, dan tinggal menikati dan menjalankan. Serupa dengan bahan mentah yang diproses menjadi sebuah hidangan, begitulah kerja Puan Maharani. Semua itu dilakukannya dengan tanpa “keriuhan” untuk semakin menarik perhatian banyak orang, tapi melalui cara-cara yang manis dan dewasa; sebuah representasi dari kematangan gaya berpolitiknya.
Artinya, konstruk dan cara berpikir Puan Maharani tentang kerja adalah respon, tafsir, dan pengejawantahan atas keinginan Presiden serta tugas-tugas yang memang menjadi kewenangannya, bukan kerja yang tidak menjadi wilayah koordinasinya. Itu terbukti dalam seluruh kebijakan dan program yang dihasilkan oleh Puan Maharani, tentu saja dikolaborasikan dengan kreativitas dan inovasi yang substantif dan produktif.
