Politik identitas yang selama ini dinilai oleh sebagian kalangan sebagai pemicu munculnya perpecahan antaranak bangsa, ternyata bisa menyejukkan, bila diterapkan dengan baik dan benar, tentunya ada syarat mutlak yang wajib dipenuhi. Apa syaratnya?
Politik identitas boleh-boleh saja dilakukan di tahun politik ini, selama tetap menjaga kedamaian umat dan persatuan bangsa. Namun faktanya, politik identitas justru banyak digunakan oleh oknum politisi dan sejumlah tokoh agama ‘mendadak’ ulama untuk merusak kenyamanan publik dan memecahbelah rakyat. Jadi, bagaimana caranya menerapkan politik identitas yang baik dan benar?
Kalau saja kita berani ngomong jujur, sesungguhnya di belahan negara manapun di dunia, umumnya saat akan pilpres atau pilkada, politik identitas pasti selalu ada. Politik identitas tidak melulu identik dengan agama lho!
Politik identitas bentuknya macam-macam, bisa politik identitas agama, identitas kesukuan, identitas golongan, identitas ras, identitas gender, bahkan identitas profesi. Secara definitif, politik identitas merupakan simbol sosial berdasarkan kepentingan individual yang memiliki kesamaan secara sosiokultural, sosioekonomi, sosiogeografi dan sosioteologi.
Bersatunya kepentingan individual dalam simbol sosial inilah yang akhirnya melahirkan politik identitas. Biasanya, politik identitas digunakan untuk merebut kekuasaan politik. Jadi, sungguh amatlah ‘dungu’ bila sejumlah politisi tidak melakukan politik identitas dalam kontestasi politik.
Dalam tiga tahun terakhir ini, wajah politik identitas yang terjadi di negeri kita, lebih didominasi oleh politik identitas agama, khususnya Islam. Munculnya istilah agama mayoritas (Islam) dan agama minoritas (nonmuslim) menjadi salah satu ukuran yang membuat politik identitas agama mengemuka secara membabi buta.
Padahal, dalam sejumlah UU yang terkait dengan hak politik warga negara tidak ditemukan sepatah katapun tentang istilah agama mayoritas dan minoritas. Istilah itu hanya muncul dari mulut sekelompok politisi, pejabat, pengamat politik atau tokoh agama ‘dungu’ yang berpikiran sempit. Mereka hanya melihat agama dari kacamata kuantitas belaka, bukan dari sisi kualitas.
Setiap warga negara dengan identitas apapun termasuk paham atheis sekalipun, memiliki hak yang sama dalam politik dan tidak bisa dibatasi oleh jargon agama mayoritas atau minoritas. Jadi, kalau ada politisi, pejabat atau pengamat politik serta tokoh agama mengatakan bahwa politik identitas itu berbahaya jelas-jelas salah besar, ngawur dan dungu banget.
Syarat Politik Identitas
Apa sih yang ditakutkan dengan politik identitas? Pertanyaan ini menjadi sangat penting karena jawabannya akan memberikan gambaran secara gamblang bahwa politik identitas itu halal dan mutlak diperlukan. Anda percaya?
Saya termasuk orang yang percaya bahwa politik identitas itu halal. Namun, dalam menerapkan politik identitas ini ada satu syarat penting yang wajib ditaati oleh seluruh komponen politik bangsa dan tidak boleh dibantah.
Mungkin, selama ini kita sudah terjebak dengan politik identitas agama yang dikemas dengan cara-cara kotor dan biadab. Ketahuliah, pada dasarnya semua agama mengajarkan kebenaran dan kebaikan hidup.
Tuhan menyampaikan pesan-pesan kebaikan dan kebenaran melalui kitab suci. Jadi, kalau terjadi penyelewengan dalam menafsirkan ayat-ayat kitab suci, maka bukan agama dan kitab sucinya yang salah, tetapi manusianya.
Kembali kepada persoalan politik identitas, momen pilpres 2019 memang menjadi waktu yang tepat untuk memblow up politik identitas agama. Namun, sungguh disayangkan, politik identitas agama yang dilakukan hanya berisi fitnah, menyebar hoaks, menabur ujaran kebencian, dan menyelewengkan tafsir ayat di kitab suci.
Sampai di sini, politik identitas agama bisa menghancurkan negara dan toleransi antarasesama umat beragama. Contoh kongkretnya ialah saat Pilkada DKI Jakarta beberapa waktu lalu. Lebih parahnya lagi, sejumlah ormas tertentu dengan membawa label membela agama ikut terlibat dan meneriakkan politik identitas agama yang memuakkan.
Politik Identitas Elegan
Politik identitas agama yang dikemas dengan cara kotor dan biadab akan sangat berbahaya dan bisa merusak sendi-sendi kedamaian, kenyamanan dan persatuan bangsa. Dalam hal ini, politik identitas hanya dijadikan alat untuk merebut kekuasaan politik semata. Inilah yang dikhawatirkan oleh sejumlah pihak menjelang kontestasi politik nasional 2019.
Sesungguhnya, politik identitas agama sangat diperlukan. Namun, dengan satu syarat yaitu politik identitas harus dilaksanakan dengan cara-cara damai, nyaman dan tetap menjaga persatuan dan persaudaraan antarsesama anak bangsa. Itulah yang saya sebut politik identitas halal.
Jadi, saya dan juga Anda tidak perlu khawatir dengan politik identitas selama memiliki tujuan mulia yaitu untuk menjaga kerukunan SARA. Bila saja, politik identitas dilakoni dalam trek yang benar, maka saya yakin bangsa Indonesia akan kebal terhadap serangan kelompok-kelompok radikal yang mengatasnamakan agama. Sekarang Anda sudah paham khan, betapa pentingnya politik identitas di Indonesia. Selamat menikmati singkong rebus kawan…
