Pemerintah melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,12% pada tahun pertama pemerintahan Prabowo–Gibran, yang diklaim paling tinggi dibandingkan negara-negara G20. Angka ini menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia secara makro tumbuh signifikan.
Namun, pertanyaan kritis muncul: apakah pertumbuhan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat kelas bawah? Kajian ini bertujuan menguraikan realita di lapangan, membandingkan angka makro dengan pengalaman ekonomi rakyat, dan mengidentifikasi faktor penyebab ketimpangan dampak pertumbuhan.
1. Pemaknaan Angka Pertumbuhan PDB
Pertumbuhan 5,12% dihitung dari PDB riil, mencerminkan peningkatan total nilai barang dan jasa.
Kenaikan ini sebagian besar didorong oleh ekspor komoditas, proyek infrastruktur besar, dan sektor korporasi yang profitnya meningkat.
Catatan penting: pertumbuhan PDB tinggi tidak otomatis meningkatkan pendapatan atau daya beli rakyat kecil.
2. Realita Ekonomi Rakyat Kecil
Berdasarkan pengamatan lapangan dan laporan daerah:
Harga kebutuhan pokok: Beras, minyak goreng, dan telur tetap tinggi, sehingga daya beli rumah tangga miskin tidak naik seiring pertumbuhan PDB.
Sektor pekerjaan: Lapangan kerja formal minim; sektor informal (buruh harian, UMKM mikro, nelayan kecil) belum pulih signifikan.
Distribusi pertumbuhan: Sektor industri dan proyek infrastruktur terkonsentrasi di kota besar, sementara desa-desa dan usaha mikro hanya mendapat manfaat marginal.
3. Perbandingan Internasional
Negara maju G20 (Jepang, Jerman, Italia) tumbuh 1–2% atau stagnan karena populasi menua dan basis ekonomi besar.
Indonesia masih negara berkembang; pertumbuhan 5,12% terlihat tinggi secara persentase, tetapi nilai absolut per kapita tetap rendah.
Kesimpulan: Klaim “tertinggi di G20” valid secara angka makro, namun misleading jika dikaitkan dengan kesejahteraan rakyat.
4. Faktor Penghambat Efektivitas Pertumbuhan
1. Inflasi kebutuhan pokok dan energi: Menyerap sebagian besar pendapatan rumah tangga miskin.
2. Pertumbuhan tidak merata: Proyek produktif mayoritas di kota besar; desa dan UMKM kecil kurang tersentuh.
3. Ketergantungan pada sektor ekstraktif: Ekspor komoditas tinggi, tetapi tidak disertai penciptaan lapangan kerja lokal yang signifikan.
4. Bantuan sosial terbatas: Program pemerintah hadir, tetapi distribusi dan cakupan belum menyeluruh.
5. Kesimpulan Analisis
Pertumbuhan PDB 5,12% secara statistik benar, terutama dibanding G20.
Dampak nyata ke masyarakat kelas bawah masih terbatas; daya beli dan kesejahteraan riil belum meningkat signifikan.
Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat tidak selalu sejalan.
Prioritas kebijakan selanjutnya: menurunkan beban hidup rakyat miskin, meningkatkan akses lapangan kerja, dan memperluas distribusi manfaat pertumbuhan secara merata.
Rekomendasi Kebijakan
1. Subsidi pangan terarah: Fokus pada keluarga miskin yang tidak terjangkau program bantuan.
2. Peningkatan lapangan kerja mikro: Kemudahan akses UMKM ke modal dan pelatihan.
3. Diversifikasi proyek produktif di desa: Infrastruktur yang meningkatkan pendapatan lokal.
4. Monitoring distribusi pertumbuhan: Evaluasi dampak PDB terhadap kesejahteraan masyarakat secara berkala.
