Gugatan sengketa pemilu yang sudah mulai disidangkan di Mahkamah Konstitusi. Pengacara yang tergabung dalam tim kuasa hukum Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno ada 8 orang yaitu Bambang Widjojanto, Denny Indrayana, Teuku Nasrullah, Iwan Satriawan, Lutfhi Yazid, Iskandar Sonhandji, Dorel Almir dan Zuladli.
Sedangkan di kubu Jokowi-Ma’ruf ada advokat senior Yusril Ihza Mahendra, Teguh Samudera, Taufik Basari, Irfan Pulungan, Nelson Simanjuntak, Juri Ardiantoro dan lain-lain. Total ada 33 pengacara Jokowi-Ma’ruf.
Menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU No.18 Tahun 2003), yang dimaksud advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Advokat ketika memberikan jasa hukum, maka berhak mendapatkan honorarium.
Honorarium menurut UU No.18 Tahun 2003 yaitu imbalan atas jasa hukum yang diterima oleh advokat berdasarkan kesepakatan dengan klien. Besarnya honorarium atas jasa hukum ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak yaitu advokat dan klien. Secara wajar disini maksudnya adalah dengan memperhatikan risiko, waktu, kemampuan dan kepentingan klien.
Honorarium advokat harus wajar dan tetap memperhatikan kemampuan finansial klien dan tidak membebankan biaya-biaya yang tidak perlu. Kembali ke gugatan sengketa pemilu, klien punya modal besar dan advokat-advokat yang ditunjuk senior dan jam terbang yang sudah sangat tinggi. Pastilah honorarium advokat pasti besar.
Biasanya ada metode-metode perhitungan honorarium advokat. Beberapa metode perhitungan honorarium menurut Binoto Nadapdap dalam bukunya “Menjajaki Seluk Beluk Honorarium Advokat”, sebagai berikut:
- Honorarium advokat berdasarkan porsi keuntungan yang dimenangkan klien.
- Honorarium advokat berdasarkan unit waktu yang digunakan
- Honorarium berdasarkan periode waktu tertentu
- Honorarium berdasarkan nilai borongan perkara hingga selesai yang dibayar sekaligus di muka atau bertahap.
Selain empat metode tersebut masih ada success fee atau biaya kemenangan suatu perkara sebagai honor tambahan bagi advokat jika memenangkan suatu perkara. Besarnya success fee lagi-lagi tergantung kesepakatan antara advokat dan klien.
Advokat-advokat yang bertugas di gugatan sengketa pemilu saat ini merupakan advokat senior dan sudah berpengalaman semua. Pengalaman dan jam terbang sangat mempengaruhi besaran honorarium. Reputasi kantor hukum atau kantor advokat juga sangat mempengaruhi besaran honorarium. Ini perkara besar dan menentukan masa depan bangsa Indonesia.
Ada pertarungan besar pemodal dan pengusaha dibalik calon Presiden dan Wakil Presiden. Maka bayangkan saja berapa besaran honorarium bagi advokat yang bertugas di sengketa pemilu. Bisa dikatakan saat ini terjadi perang bintang di Mahkamah Konstitusi.
