Kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian dengan instrumen berupa pajak sebagai instrumen penerimaan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen pengeluaran negara.
Pengeluaran yang dilakukan pemerintah melalui APBN akan mempengaruhi berbagai sektor dalam perekonomian dan secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap sektor produksi barang dan jasa.
Rencana keuangan dalam APBN merupakan rancangan pengeluaran tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang dilaporkan pelaksanaannya secara terperinci dalam laporan pelaksanaan APBN, dan perkembangan penerimaan negara/pendapatan negara, yang meliputi penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak dan hibah, serta belanja negara yang meliputi pengeluaran rutin, pengeluaran pembangunan dan dana perimbangan yang dimuat dalam Nota Keuangan.
Tujuan diterapkannya kebijakan fiskal tersebut adalah untuk meningkatkan produksi nasional dan pertumbuhan ekonomi. Untuk mencapai target-target peningkatan PDB, pemerintah dapat mengatur alokasi dan tingkat belanja pemerintah.
Misalnya dengan mengatur tingkat pengeluaran negara yang tinggi (untuk sektor- sektor tertentu), pemerintah dapat mengatur tingkat employmentmenuju full employment, dan apabila target penerimaan tidak tercapai untuk membiayai pengeluaran tersebut, pemerintah dapat membiayainya dengan pola defisit anggaran.
Kebijakan fiskal digunakan untuk menjawab pertanyaan dalam keuangan publik. Bagaimana intervensi pemerintah mempengaruhi pertumbuhan perekonomian melalui paket kebijakan fiskalnya. Para penganut Keynesian percaya bahwa pemerintah memiliki peran yang besar dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan fiskal ekspansif yang dilakukan untuk merangsang ekonomi dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah atau pemotongan pajak atau keduanya.
Beberapa penelitian telah memberikan bukti empiris adanya pengaruh belanja pemerintah terhadap perekonomian sebuah negara. Konsep perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran menyatakan bahwa:
Y = C + I + G + X-M
Persamaan diatas dikenal sebagai persamaan pendapatan nasional, dimana Y adalah pendapatan nasional sekaligus sebagai penawaran agregat, G menyatakan pengeluaran pemerintah, I menyatakan investasi, X-M adalah net ekspor. Dengan membandingkan nilai G terhadap Y serta mengamatinya dari waktu ke waktu dapat diketahui seberapa besar kontribusi pengeluaran pemerintah dalam pembentukan pendapatan nasional yang ditujukan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi.
APBN dan pertumbuhan ekonomi merupakan dua hal yang saling terkait. Alokasi dana yang terdapat dalam APBN digunakan untuk pengeluaran rutin pemerintah dan pengeluaran sehubungan dengan pembangunan.
Dengan adanya peningkatan dalam pembangunan ekonomi, akan menstimulai pertumbuhan ekonomi. Kebijakan yang diterapkan pemerintah, diarahkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Namun, masih terdapat kendala yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi bergerak tidak sesuai dengan target yang ditetapkan. Sehingga perlu melakukan perbaikan dalam penganggaran dan penggunaan dana APBN untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang positif melalui mengalokasian instrumen APBN yang sesuai dan lebih prudent.
Salah satu instrumen penting dalam mengelola kebijakan adalah adanya penganggaran pengeluaran pemerintah yang prudentdan berkualitas. Karena kesalahan dalam penganggaran dan pengawasan dapat menyebabkan krisis karena tidak menjaga kebijakan fiskal secara prudentseperti yang dilakukan Yunani, Portugal dan Spanyol yang membiarkan rasio defisit fiskal terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) lebih dari 10% dan rasio utang terhadap PDB melebihi 100%.
Kebijakan yang diterapkan menyebabkan buble dalam ekonomidengan memberikan berbagai tunjangan sosial kepada rakyatnya dan belanja negara tanpa pengawasan yang memadai dan memicu penerbitan obligasi yang melebihi rasio solvabilitas negaranya.
Vietnam juga memacu pertumbuhan ekonomi sebesar 7% dengan menganggarkan belanja negara dan kredit terlampau agresif, yang menyebabkan kredit macet yang diperkirakan mencapai 20% dengan rasio defisit fiskal mencapai 3,6% dari PDB. Pengalaman yang telah dirasakan berbagai negara tersebut, harus menjadi pelajaran bagi pengelolaan APBN Indonesia yang dikelola dengan prudentdan sustainable.
Indonesia telah berkomitmen untuk menerapkan kebijakan fiskal yang prudent yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Secara formal, belanja pemerintah saat ini telah sesuai dengan aturan terkait sebagai upaya mengawasi pengelolaan negara dengan baik.
Namun, belanja APBN harus diimbangi dengan kebijakan fiskal yang berkualitas. Alokasi belanja harus tepat sasaran dan efektif tersalur pada kegiatan produktif yang menimbulkanmultiplier dalam pertumbuhan ekonomi. Mayoritas pengeluaran saat ini masih dialokasikan pada pos-pos belanja mandatory. Sedangkan baru sekitar 20% belanja yang digunakan untuk kegiatan produktif seperti pembangunan infrastruktur.
Untuk memacu pertumbuhan ekonomi di Indonesia, perlu dilakukan upaya pengembangan berbagai sektor ekonomi. Dalam nota keuangan, dijelaskan pula sektor unggulan Indonesia yang akan dikembangkan dan diharapkan dapat menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian.
Sektor tersebut adalah pangan, pengembangan energi dan ketenagalistrikan, pembangunan kemaritiman dan pariwisata, serta pengembangan industri. Agar pengembangan sektor ekonomi tepat sasaran, perlu dilakukan analisis potensi terhadap setiap sektor ekonomi yang ada sehingga diharapkan dapat diidentifikasi sektor mana yang potensial untuk dikembangkan dan berdaya saing tinggi. Karena pengeluaran yang dikeluarkan nantinya akan menghasilkan multiplier yang besar bagi perekonomian Indonesia
Sinergi antara kebijakan fiskal yang prudent dan berkualitas mutlak diperlukan saat ini. Karena diharapkan kebijakan fiskal tidak hanya menjadi perisai ekonomi dalam meredam krisis, tapi nantinya diharapkan APBN dan Pajak dapat menjadi mesin pertumbuhan ekonomi yang efektif.
Sesuai pos belanja dalam nota keuangan, variabel pertumbuhan subsidi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, variabel pertumbuhan pembayaran bunga utang memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, variabel pertumbuhan belanja modal memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi serta kedua variabel bebas lainnya (pertumbuhan belanja pegawai dan belanja barang) yang juga diuji secara individu tidak menunjukkan hubungan yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
