Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /home/geotimes/wordpress/wp-content/plugins/Plugin/plug.php on line 23
Pendidikan dalam "Genggaman" Kepala Daerah | GEOTIMES
Jumat, April 16, 2021

Pendidikan dalam “Genggaman” Kepala Daerah

Posisi Macau sebagai Pusat Perjudian di Asia

Macau merupakan Wilayah Administratif Khusus di China yang dulunya pernah dijajah oleh Portugis lalu diserahkan sepenuhnya ke tangan China, sehingga tidak heran jika bahasa...

4 Pria Hebat yang Mendorong Popularitas R.A. Kartini

Pada tanggal 21 April, setiap tahunnya seluruh rakyat Indonesia memperingati Hari Kartini, Hari Kartini di ambil dari hari lahirnya R.A Kartini, yang dalam artian...

Menyoal Optimis dalam Krisis Kapitalisme

Artikel tulisan ini adalah respon serius dari tulisan Airlangga Pribadi Kusman di Geotimes berjudul Dialektika Pembebasan Dan Penundukan Sains Dalam Kapitalisme. Genealogi tawaran dalam...

NU yang “Nothing To Lose” di Jawa Timur

Tidak terasa Pakde Karwo dan Gus Ipul sudah dipenghujung kepengurusan. Setelah ini akan terjadi pegantian gubernur beserta wakil gubernur untuk provinsi Jawa Timur. Yang...
Miftahussururi
Tenaga Eksternal Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan, Kemendikbud RI Alumni Pengajar Muda IX Indonesia Mengajar Aktivis Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Seorang Guru

Pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang telah diselenggarakan di 171 daerah yang terdiri dari 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten telah usai.. Pada hari Rabu, 5 September 2018 kemarin, 9 Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dilantik telah dilantik oleh presiden di Istana Negara. Kepala daerah terpilih yang lain akan segera menyusul.

Janji-janji kampanye kepala daerah terpilih telah tersebar ke penjuru pelosok masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi sampai keadilan sosial. Kini tiba saatnya kepala daerah terpilih melunasi janji-janji kampanyenya kepada masyarakat.

Salah satu isu yang selalu dan pasti diangkat, dijanjikan, dan dijadikan komoditas kampanye oleh para kepala daerah terpilih adalah isu pendidikan. Pendidikan selalu menjadi hal yang paling seksi dalam mendulang suara saat pilkada.

Dari setiap proses Pilkada pendidikan selalu terseret dalam arus “politik” yang melenakan. Pendidikan selalu dalam posisi ‘tersandra’ dalam perjalanan pesta demokrasi yang berjalan. Para calon kepala daerah –yang banyak dari politisi– sering terjebak pada visi pembangunan jangka pendek, sedangkan pendidikan itu sendiri membutuhkan visi pembangunan jangka panjang. Hal ini tidak akan pernah bertemu.

Kuntowijoyo pernah mengatakan bahwa, politik hanya memikirkan masalah-masalah jangka pendek. Orientasi bahwa kekuasaan akan menyelesaikan banyak hal, ternyata hanya benar dalam jangka pendek.

Jika memang pendidikan adalah jalan panjang untuk membangun peradaban dan mewarnai kehidupan bangsa, maka seharusnya proses perjalanan pendidikan tidak boleh diganggu oleh “kekuasaan baru” –yang sering prakmatis– dari hasil proses politik setiap pemilihan kepala daerah.

Memang sejak desentralisasi kekuasaan digulirkan melalui Undang-Undang (UU) nomor 32 tahun 2003 tentang Otonomi Daerah yang diperbaharui dengan UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Kepala Daerah menjadi ‘raja-raja’ yang memiliki kebijakannya masing-masing dalam mengatur urusan di daerah.

Seolah lupa bahwa kebijakan yang diambil sering tidak sama dengan Pemerintah Pusat, bahkan berlawanan, khusunya pendidikan.  Pendidikan selalu terkena imbas dari setiap pilkada yang menghasilkan implikasi dua hal yang saling berlawanan. Bagai pisau bermata ganda, proses politik terutama di daerah dapat menciptakan kreativitas dan inovasi pendidikan daerah berkembang pesat, sisi yang lain membuat rusak tatanan dan arah pendidikan di daerah.

Dalam hasil riset yang dikeluarkan oleh Word Bank tentang Learning to Realize Education Promise mengatakan bahwa, politics can intensify misalignments in education systems. Sistem pendidikan yang sangat kompleks selalu menghadapi intervensi politik yang menimbulkan ketidakselarasan dalam pendidikan.

Ada tiga implikasi langsung terhadap pendidikan dari hasil pemilihan pilkada yang telah dilaksanakan 27 Juni 2018 kemarin adalah 1) Carut-marutnya distribusi guru, 2) Hancurnya peran tri pusat pendidikan, 3) Visi pembangunan pendidikan yang tidak terarah dan terkontrol.

Pertama, carut marutnya distribusi guru. Istilah “Ganti Pimpinan, Ganti Gerbong” sering muncul setelah pesta demokrasi selesai. Pemenang Pilkada akan mengatur plot orang-orang yang ada di gerbong saat pemilu sebagai balas jasa karena telah membantu mengantarkan kemenangan pilkada.

Bisa dilihat bersama di semua daerah, bagaimana perubahan struktural pejabat di dinas pendidikan terjadi begitu cepat. Bukan hanya itu, guru, kepala sekolah, dan pengawas juga banyak yang “dilempar kemana-mana” tanpa melihat kondisi dan kebutuhan seharusnya. Hal ini menyebabkan distribusi dan pemerataan guru menjadi tidak karuan.

Kedua, hancurnya peran tri pusat pendidikanJanji politik “pendidikan gratis” hampir selalu digunakan oleh para calon kepala daerah. Frasa itu selalu didengungkan kepada masyarakat, sehingga orang tua dan masyarakat acuh/apatis dan tidak mau mengambil peran terhadap proses pendidikan (terutama pendidikan anak). Peran Tripusat pendidikan, sekolah, keluarga, dan masyarakat yang digaungkan Bapak Pendidikan Bangsa, Ki Hajar Dewantara seakan ‘dibunuh’ secara perlahan oleh frasa tersebut.

Jika kita mau kritis terkait anggaran pendidikan, bantuan pemerintah pusat terkait akses pendidikan telah dioptimalkan melalui dana BOS dan PIP. Dua program ini telah memberikan banyak akses pendidikan kepada anak tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan secara gratis. Secara tidak langsung, jika kepala daerah terpilih, mereka bisa saja tidak menganggarkan anggaran fungsi pendidikan tambahan (yang besar) karena sudah ter-cover oleh anggaran dari Pemerintah Pusat. Memanfaatkan program yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat sebagai janji politik.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang telah mengeluarkan Permendikbud nomor 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah agar mendorong dan memperkuat peran Tri Pusat Pendidikan seakan sia-sia karena ada frasa pendidikan gratis yang terus digelorakan oleh calon kepala daerah saat kampanye. Pendidikan gratis akan menjadikan masyarakat semakin lemah dalam mengambil peran dalam pendidikan sehingga beban pendidikan serasa berat di sekolah.

Ketiga, visi pembangunan pendidikan tidak terarah dan terkontrolDalam diskusi bersama “Pemanfaatan Neraca Pendidikan Daerah” di beberapa provinsi di Indonesia yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendididikan dan Kebudayaan dimana semua Kepala Dinas Pendidikan, Dewan Pendidikan, dan Musyawarah Kelompok Kepala Sekolah (MKKS) Kabupaten/Kota dikumpulkan satu forum untuk berdiskusi tentang kebijakan dan program pendidikan.

Hampir semua peserta mengeluhkan –terutama dinas pendidikan– tentang intervensi politik dalam pendidikan yang terlalu besar dalam pembangunan pendidikan daeah. Tidak samanya visi pendidikan kepala daerah sebelum dan sesudah pergantian, perubahan struktural dinas, kebijakan dan program, sampai alokasi anggaran pendidikan yang tak karuan akibat pada intervensi kepala daerah maupun DPR Daerah yang baru terpilih. terkait kebijakan dan anggaran pendidikan.menyebabkan visi pembangunan pendidikan yang sudah dibangun menjadi tidak terarah dan tidak terkontol dengan baik.

Untuk itu, masyarakat harus ikut mengawal dan menjaga arah pendidikan paska Pilkada dan pelantikan kepala daerah ini. Masyarakat harus menjadi pemerhati yang kritis, arif, dan bijak dalam melihat kebijakan yang dikeluarkan. Selain itu, masyarakat perlu ikut aktif mengawasi dan mengkritisi perubahan maupun kebijakan baru yang dikeluarkan kepala daerah, khusunya pendidikan.

Semoga para kepala daerah tidak menjadikan kekuasaannya untuk merusak arah dan tujuan pendidikan. Ikut serta menata dan mendistribusikan guru sesuai pemetaan, mengajak masyarakat untuk terlibat aktif dalam pendidikan, serta tetap menjadikan pendidikan sebagai visi pembangunan jangka panjang.

Miftahussururi
Tenaga Eksternal Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan, Kemendikbud RI Alumni Pengajar Muda IX Indonesia Mengajar Aktivis Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Seorang Guru
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Daniel Dhakidae, Kekuasaan dan Pelanggaran HAM

“Kekuasaan yang tidak memiliki kehormatan, tidak akan pernah mampu menghadirkan keadilan.” Ungkapan yang keras, menohok hati itu diucapkan oleh Bung Daniel Dhakidae awal tahun 2020...

Generasi Z dan Radikalisme Beragama

Peristiwa ledakan bom di Gereja Katedral Kota Makassar pada 28 Maret 2021 lalu, menggegerkan masyarakat Indonesia. Bukan hanya karena jenis ledakan yang masuk kategori...

Memandang Terorisme Melalui Evolusi Kultural

Bangsa Indonesia tengah dikejutkan dengan serangkaian serangan terorisme seperti ledakan bom di Gereja Makassar dan serangan ke Mabes Polri. Terorisme setidaknya telah merenggut 21.000...

Peran Besar Generasi Milenial Menuju Indonesia Maju

Menurut data Badan Pusat Statistika (2020), Indonesia memiliki jumlah penduduk yang cukup tinggi yaitu sekitar 270 juta jiwa dengan tingkat pertumbuhan penduduknya sebesar 1,25%...

Dua Sisi Media Digital Terhadap Budaya Lokal

Mari kita mulai membaca dan sambil memperhatikan sekitar kita tentang Media,Budaya, dan Jati Diri. Mungkin kita sudah mengetahui istilah Globalisasi. Globalisasi itu ditandai dengan...

ARTIKEL TERPOPULER

Gagalnya Kudeta Terhadap Raja Yordania?

Pada 4 April 2021, Panglima Militer Yordania, Mayjen Yousef Huneiti menyatakan bahwa pihaknya telah meminta secara resmi Pangeran Hamzah untuk menghentikan semua kegiatan atau...

Eren Yeager, Kesadaran dan Kebebasan

Pemberitahuan: esai ini terdapat cuplikan cerita Attack on Titan (AoT) episode 73. Pada musim akhir seri AoT, Eren Yeager tampil dengan kondisi mental yang jauh lebih...

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Dua Sisi Media Digital Terhadap Budaya Lokal

Mari kita mulai membaca dan sambil memperhatikan sekitar kita tentang Media,Budaya, dan Jati Diri. Mungkin kita sudah mengetahui istilah Globalisasi. Globalisasi itu ditandai dengan...

Memandang Terorisme Melalui Evolusi Kultural

Bangsa Indonesia tengah dikejutkan dengan serangkaian serangan terorisme seperti ledakan bom di Gereja Makassar dan serangan ke Mabes Polri. Terorisme setidaknya telah merenggut 21.000...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.