Sebagai anak bangsa yang tumbuh di negara maritim dengan ribuan pulau, saya selalu merasa bangga tinggal di negeri ini karena memiliki kekayaan alam yang melimpah. Akan tetapi, belakangan ini kekhawatiran mulai muncul. Hal ini terjadi ketika saya melihat bagaimana sungai-sungai yang dulu jernih dan dijadikan sebagai tempat bermain semasa kecil, kini berubah menjadi kubungan hitam yang penuh dengan sampah.
Sekitar 60% badan air di Indonesia dalam kondisi tercemar, terutama disebabkan oleh limbah industri, domestik, dan pertanian. Sungai yang seharusnya menjadi sumber kehidupan, kini tercemar karena kelakuan orang yang tidak bertanggung jawab. Limbah pabrik yang tidak diolah dengan tepat, sampah plastik yang menumpuk, dan penggunaan pestisida yang berlebihan dapat merusak ekosistem perairan. Akibatnya, ikan-ikan mati, tanaman air menghilang, kualitas air minum semakin buruk, dan banyak orang yang terpapar penyakit akibat air yang tidak bersih.
Krisis air bersih bukan hanya masalah pada lingkungan, tetapi juga masalah kemanusiaan. Air bersih merupakan hak dasar setiap manusia. Tanpa adanya air bersih, kita tidak bisa hidup sehat, produktif, dan sejahtera. Selain itu, pencemaran air juga berdampak terhadap ekonomi, termasuk pada sektor pertanian dan pariwisata. Sekarang bagaimana wisatawan akan tertarik berkunjung ke daerah dengan kualitas air yang buruk?
Sayangnya, isu lain yang memperburuk kondisi ini adalah distribusi air yang tidak merata di berbagai wilayah. Bahkan, luas wilayah kritis air diperkirakan meningkat dari 6% pada tahun 2000 menjadi 9,6% pada tahun 2045, yang mencangkup wilayah Sumatera bagian selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi bagian selatan. Apabila tidak ada tindakan sungguh-sungguh, krisis ini akan semakin mengancam kehidupan masyarakat dan perekonomian di masa mendatang.
Menurut saya, terjadinya kelalaian dalam pengelolaan air ini dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat, pengawasan yang kurang serta regulasi yang semakin tidak dipedulikan. Masyarakat sering kali kurang peduli terhadap lingkungan di sekitar, terbukti dari kebiasaan membuang sampah sembarangan, penggunaan pestisida berlebihan, dan kurangnya partisipasi dalam kegiatan pelestarian lingkungan.
Di sisi lain, lemahnya penegakan hukum juga menjadi faktor utama. Banyak pelaku pencemaran yang lolos dari pidana karena kurangnya pengawasan dan sanksi yang tidak tegas. Selain itu, regulasi yang ada sering kali tidak efektif dan tidak diimbangi dengan sosialisasi yang memadai. Akibatnya, masyarakat kurang memahami pentingnya pengaturan tersebut.
Pemerintah telah melakukan berbagai langkah guna memperbaiki tata kelola sumber daya air. Mulai dari penyempurnaan regulasi, seperti tentang pengelolaan sumber daya air secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan. Selain itu, juga telah diterbitkan tentang Kebijakan Nasional Sumber Daya Air (Jaknas SDA).
Langkah lainnya juga telah dilakukan, seperti membangun bendungan dan sistem irigasi untuk mendukung ketahanan pangan, mengintegrasikan pengelolaan sumber air dalam tata ruang untuk meningkatkan daya dukung lingkungan dan keberlanjutan sumber daya air, serta merehabilitasi daerah aliran sungai (DAS). Namun, seluruh langkah tersebut masih belum mampu untuk menciptakan pengelolaan sumber daya air yang efektif.
Dalam era digital yang semakin maju, banyak teknologi-teknologi yang dapat mengatasi permasalahan pada sumber daya air. Sensor yang mampu mendeteksi kadar pH, kadar oksigen terlarut, kandungan logam berat, serta keberadaan zat berbahaya lainnya dalam air. Melalui adanya teknologi ini, pemerintah, industri, dan pemerintah dapat memperoleh data yang akurat mengenai kondisi air, sehingga tindakan mitigasi dapat dilakukan lebih cepat dan efektif.
Namun, mengandalkan teknologi semata tentu tidak cukup. Suksesnya upaya pelestarian air membutuhkan perubahan perilaku dari setiap individu. Mulai dari kebiasaan menghemat penggunaan air, memilah sampah, hingga mendukung kebijakan pemerintah yang pro-lingkungan. Kerja sama antar sektor juga sangat dibutuhkan.
Pemerintah perlu membuat regulasi yang lebih ketat, membagi anggaran yang cukup untuk penelitian dan pengembangan teknologi, serta melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Sektor swasta yang berperan dalam mengembangkan teknologi yang inovatif dan berkelanjutan. Melalui kolaborasi yang kuat, kita dapat membangun sistem pengelolaan air yang berkelanjutan dan memastikan ketersediaan air bersih bagi generasi mendatang.
Oleh karena itu, langkah yang harus dilakukan adalah meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kualitas air, melalui edukasi sejak dini. Selain itu, pemerintah juga perlu memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran lingkungan.
Sanksi yang tegas dan konsisten harus diterapkan kepada industri yang membuang limbah tanpa pengolahan yang tepat, serta kepada individu yang melakukan praktik-praktik merusak lingkungan. Di sisi lain, kerja sama antara pemerintah, swasta, dan lembaga penelitian harus ditingkatkan. Teknologi pemantauan kualitas air juga perlu diterapkan untuk mendeteksi partikel-partikel yang ada dalam air, sehingga dapat diperoleh data yang akurat mengenai kondisi air, dan tindakan mitigasi dapat segera dilakukan.
Tidak kalah pentingnya adalah peran masyarakat dalam mengawasi dan melaporkan kasus-kasus pencemaran air. Terakhir, sebaiknya kita perlu memikirkan solusi jangka panjang dengan mempertimbangkan perubahan iklim dan pertumbuhan populasi, seperti reboisasi daerah aliran sungai (DAS), konservasi air tanah, dan pengembangan sumber air alternatif.
Pada akhirnya, menjaga kelestarian sumber daya air adalah tanggung jawab bersama. Setiap langkah kecil yang kita ambil, akan menentukan masa depan bumi dan kehidupan di dalamnya. Mari bergerak bersama, mulai dari diri sendiri, guna mewujudkan Indonesia yang lebih hijau, bersih, dan berkelanjutan.
