Beberapa provinsi Indonesia baru-baru ini mendapat penghargaan keterbukaan informasi publik, di antaranya DKI Jakarta dengan nilai 93,19, Jawa Barat 90,32, Jawa Tengah 96,95, dan Kalimantan Barat 90,53.
Kita kenal beberapa Kepala Daerah yang mendapatkan penghargaan di atas merupakan Kepala Daerah yang cukup getol dalam berkomunikasi lewat media sosial dan inovasi-inovasinya yang berbasis digital. Prestasi tersebut perlu menjadi teladan bagi pemimpin daerah-daerah lain di Indonesia, karena seorang pemimpin harus menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan kondisi dan situasi organisasi, birokrasi atau lembaga yang ia pimpin.
Pemimpin zaman sekarang, atau biasa disebut pemimpin zaman now mau tidak mau harus berhadapan dengan era digital, di mana manusia secara umum memiliki gaya hidup baru yang tidak bisa dilepaskan dari perangkat yang serba canggih.
Teknologi menjadi alat yang mampu membantu sebagian besar kebutuhan manusia. Teknologi telah dapat digunakan oleh manusia untuk mempermudah melakukan apapun, misalnya; tugas dan pekerjaan. Peran penting teknologi inilah yang membawa peradaban manusia memasuki era digital.
Belum lagi saat ini kita sedang memasuki revolusi industri 4.0 yang sebenarnya hadir sebagai serangkaian dampak era digital. Presiden Jokowi menuturkan revolusi 4.0 kecepatan perubahannya akan bertambah 10 kali lipat dan dampaknya 300 kali lebih luas.
Dalam era ini pula kehidupan kian global, setiap orang dapat memahami bahwa ruang-ruang kompetisi semakin terbuka lebar. Terkoneksinya satu orang dengan yang lainnya saat ini menjadi penegasan bahwa masing-masing orang dituntut memberikan performa terbaiknya agar tidak mengalami ketertinggalan dan mampu bergerak bersama-sama.
Perkembangan media memang seperti tidak bisa lagi dipisahkan dari kehidupan seseorang, saat ini seakan-akan media “memaksa” kita untuk menggunakannya demi kelangsungan hidup.
Sebagai seorang pemimpin dan calon pemimpin, hendaknya mereka dapat beradaptasi dengan media digital, karena media digital dan kepemimpinan saat ini merupakan bagian yang tak terpisahkan ditengah arus perubahan zaman yang serba cepat.
Kali ini gaya kepemimpinan yang konservatif, yaitu gaya kepemimpinan yang cenderung kaku dan segala pengambilan keputusan hanya dilakukan oleh seorang pimpinan harus mulai ditinggalkan. Saat ini gaya kepemimpinan yang terbuka, dinamis, komunikatif menjadi ciri yang menarik yang dapat diterima oleh masyarakat.
Untuk mewujudkan hal itu sebenarnya tidaklah rumit, seorang pemimpin cukup mempunyai media-media digital seperti website, aplikasi, hingga media sosial (medsos) karena dalam konteks hari ini media sosial menjadi hal yang sangat vital. Melalui media sosial seorang pemimpin dapat berkomunikasi, mencari informasi, intruksi, dan kontrol dimana saja dan kapan saja.
Kesadaran terhadap manfaat media sosial bagi kepemimpinan ini juga harus disadari oleh seluruh kepala daerah di seluruh Indonesia, mengingat pengguna internet di Indonesia semakin meningkat.
Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), melansir data terbaru hasil riset yang menyatakan bahwa pada tahun 2017 pengguna internet Indonesia meningkat menjadi 143, 26 juta jiwa atau berada pada kisaran 54, 7 persen dari populasi penduduk bangsa.
Potensi ini yang harus benar-benar dimanfaatkan oleh para pemimpin di Indonesia, agar era digital ini menjadi sebuah bekal untuk meningkatkan pelayan kepada masyarakat yang lebih baik. Namun sayangnya masih ada saja kepala daerah yang menganggap bahwa media digital sebagai penghambat bagi proses kepemimpinannya, karena dianggap terlalu transparan.
Hadirnya era digital salah satunya dapat dilihat bagaimana seorang pemimpin dalam merespon persoalan publik secara cepat dan tepat sasaran. Media digital merupakan salah satu solusi yang cukup efektif di mana seorang pemimpin dan masyarakatnya dapat berkomunikasi secara langsung tanpa harus melalui tahapan birokrasi yang cenderung berbelit-belit serta memakan waktu yang lama.
Karena dalam proses pelayanan publik kita masih sering menjumpai seorang pelayan publik yang belum mampu melaksanakan tugasnya sebagai pelayan masyarakat. Birokrasi masih memiliki beberapa karakter yang menyebabkan masyarakat alergi jika harus berurusan dengan birokrasi (Sigan, Sondang, 1996).
Selanjutnya era digital juga sangat berpengaruh pada inovasi pelayanan publik dari seorang pemimpin. Inovasi hadir dengan nuansa baru tidak normatif yang melulu itu-itu saja seperti pelebaran jalan, penerangan jalan, penghijauan serta program normatif lainnya. Kini inovasi muncul dengan berbasis digital yang tentunya lebih menyentuh dan mempermudah setiap hajat hidup masyarakat, bahkan hanya dengan satu sentuhan jari di smartphone semua dapat diakses dengan mudah.
Namun yang perlu menjadi catatan adalah, seorang pemimpin juga perlu memperhatikan kondisi lingkungan yang dipimpin. Apakah sistem yang serba digital relevan diterapkan didaerahnya atau justru malah menciptakan fenomena apatis ditengah-tengah masyarakat, karena mereka tidak tahu apa yang sebenarnya harus dilakukan?
