Beberapa hari lalu, Presiden Joko Widodo baru saja menerima surat kredensial dari Profesor Mahmud Erol Kılıç. Nama Profesor Mahmud Erol Kılıç bukanlah nama yang asing di Turki.
Selain menjabat sebagai guru besar ilmu tasawuf di Universitas Marmara, beliau juga mantan Sekretaris Jenderal Uni Parlemen Negara-Negara Anggota Organisasi Kerjasana Islam (PUIC). Penunjukan ini menuai respon dari beragam pihak.
Pihak pro-pemerintah menganggap hal ini sebagai sebuah kejutan, dimana duta besar biasanya diisi oleh diplomat karir dan juga politisi yang lama aktif di AK Parti. Erol Kılıç bukan termasuk dua kategori tersebut.
Selain itu, kalangan oposisi Turki juga mengungkit-ungkit pernyataan AK Parti beberapa tempo lalu yang hendak berkomitmen untuk mengakhiri masa ‘monşerlik’ atau memilih orang-orang dekat yang tidak profesional untuk menjadi duta besar.
Namun pernyataan ini dibantah oleh Ahmet Hakan, seorang kolumnis ternama di koran Hürriyet. Ahmet Hakan menyatakan bahwa penunjukan Erol Kılıç sebagai penunjukan yang berbasis kompetensi, bukan sekadar penunjukan yang berbasis kedekatan politik.
Pernyataan Ahmet Hakan ini perlu dipikirkan kembali. Akankah penunjukan akademisi dan ahli tasawuf Erol Kılıç sebagai Duta Besar Turki untuk Indonesia dapat membawa peluang baru bagi hubungan Turki-Indonesia?
Turki-Indonesia Sepanjang Sejarah
Seiring dengan kemerdekaan Indonesia, hubungan ini kemudian terbangun pada awal tahun 1950-an. Hubungan ini terbangun atas dasar bahwa Indonesia menganggap Turki sebagai negara sahabat yang memberikan inspirasi dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.
Dalam sebuah telegram yang disampaikan kepada pemerintah Turki, Mohammad Hatta menyebut bahwa Turki telah menjadi “Makkah” bagi perjuangan nasionalisme modern. Saat memberikan pidato di hadapan parlemen Turki pada tahun 1959, Soekarno menyatakan bahwa meskipun terpisah samudera, Indonesia dan Turki telah menjadi sahabat karena nilai dan idealisme yang serupa.
Pada masa Orde Baru, hubungan antara Turki dan Indonesia terus berlanjut, meskipun tidak ada perkembangan yang signifikan. Namun, menurut Selçuk Çolakoğlu dan Arzu Güler, ada beberapa momentum yang patut untuk dicatat pada masa-masa ini.
Pertama, ketika Indonesia memberikan dukungan terhadap Turki dalam perdebatan Siprus pada saat Sidang Majelis Umum PBB tahun 1976. Kedua, ketika Turki juga memberikan dukungan kepada Indonesia pada saat perdebatan soal Timor Timur. Kepala negara dua negara pun juga saling mengadakan kunjungan, yakni ketika Presiden Kenan Evren mengunjungi Indonesia pada tahun 1982 dan Presiden Soeharto mengunjungi Turki pada tahun 1985.
Titik balik dari hubungan bilateral antar kedua negara ini terjadi saat terjadinya tsunami Aceh pada tahun 2004. Tsunami Aceh membuat dunia bergerak untuk membantu Aceh, termasuk Turki.
Dari tsunami Aceh inilah Turki menemukan kembali makna dan semangat baru untuk membangun hubungan yang lebih erat dengan Indonesia. Upaya Turki untuk memperkuat hubungan dengan emerging forces dan historical friend seperti Indonesia merupakan sebuah refleksi dari Doktrin Davutoğlu yang menegaskan bahwa Turki perlu memperluas imaji geopolitik dengan melakukan pendekatan pada negara-negara dimana Turki pernah memiliki peran sejarah.
Pada masa kini, hubungan Turki-Indonesia digerakkan dengan status kedua negara sebagai negara demokrasi Muslim. Kedua negara ini berupaya untuk menunjukkan bahwa Islam, demokrasi dan modernitas dapat berjalan secara seiringan. Status Turki dan Indonesia sebagai negara demokrasi Muslim juga terproyeksikan dalam sikap kedua negara di forum internasional dalam menghadapi beberapa isu, seperti misalnya isu Palestina dan isu Islamofobia.
Perubahan Orientasi Hubungan?
Pertama, perubahan orientasi hubungan Turki-Indonesia mempunyai dasar yang jelas karena sejak eskalasi konflik Suriah, Turki memang telah mengubah doktrin politik luar negerinya.
Doktrin Davutoğlu dianggap tidak cukup realistis dan tidak memberikan solusi yang kongkrit di tengah dinamika politik regional dan internasional yang menantang. Menurut Fuat Keyman, doktrin politik luar negeri Turki yang baru memiliki prinsip ‘realisme moral’ yang berbasis pada nilai-nilai ‘Turki-Islam’ yang telah terbangun sejak era Seljuk.
Adanya realisme moral mencoba untuk mengimbangi dan mengkombinasikan kapasitas hard power dan soft power yang dimiliki oleh Turki, sehingga dapat digunakan secara tepat dalam konteks politik yang berbeda.
Sebagai konsekuensi dari adopsi prinsip ‘realisme moral’ dalam politik luar Turki, maka diplomasi Turki terhadap Indonesia akan didasari oleh kesetimbangan antara kepentingan yang bersifat hard politics dan soft politics. Proyek-proyek yang berlangsung dalam kerangka hubungan Indonesia-Turki yang bersifat kepentingan militer dan ekonomi akan tetap berjalan, namun akan ada diversifikasi dalam upaya diplomasi Turki kedepannya.
Kedua, penunjukkan Erol Kılıç yang juga merupakan ahli ilmu tasawuf menandakan bahwa Turki melihat Indonesia sebagai negara sahabat yang perlu dipahami dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan holistik. Dalam tulisannya di Yeni Şafak, Erol Kılıç menulis bahwa nilai Bhinneka Tunggal Ika yang dianut oleh Indonesia serupa dengan nilai Vahdette Kesret yang dahulu pernah dianut oleh Kesultanan Usmani.
Vahdette Kesret yang bermakna dalam manunggal ada keberagaman. Kesultanan Usmani yang dahulu dikelola dengan nilai Vahdette Kesret sempat berhasil mengelola perbedaan masyarakat Usmani yang berada dalam jangkauan geografi yang luas dengan sistem millet. Di sisi lain, kerajaan dan kesultanan di wilayah Indonesia juga terilhami oleh nilai-nilai spiritual yang berangkat dari ajaran tasawuf.
Ketiga, status Erol Kılıç sebagai akademisi mungkin akan mengarahkan upaya diplomasi Turki di Indonesia untuk menginisiasi program yang dapat mendekatkan rakyat Turki dan rakyat Indonesia dalam kerangka people-to-people diplomacy. Dalam kerangka ini, platform keagamaan dan platform pendidikan bisa menjadi fokus utama.
Dalam platform keagamaan, telah ada beragam kerjasama antar lembaga keagamaan dan jam’iyah di Turki dan Indonesia lewat proyek beasiswa dan pengiriman pelajar. Dalam platform pendidikan, terjadi peningkatan dalam jumlah pelajar dan mahasiswa yang belajar di Turki. Akan tetapi, inisiatif untuk mendatangkan lebih banyak pelajar dan mahasiswa Turki ke Indonesia masih kurang, sehingga pemerintah Indonesia dan Turki perlu mengoptimalkan hal tersebut.
Selain itu, kedepannya beragam upaya untuk membangun jejaring keagamaan dan intelektual yang dahulu pernah eksis dapat jadi berkembang kembali. Beberapa intelektual kenamaan Indonesia, semisal Komaruddin Hidayat dan Amin Abdullah, merupakan lulusan Turki.
Selain itu, ulama-ulama besar Indonesia semisal Syaikh Yusuf al-Makassari juga pernah berguru pada Syaikh Ibrahim Kurani, ulama Usmani yang bermukim di Madinah. Perlu ada inisiatif yang dimulai oleh para intelektual Indonesia dan intelektual Turki untuk sama-sama membangun kerjasama yang lebih komprehensif di bidang pertukaran akademik dan kolaborasi riset, terutama di bidang saintek dan bidang sosial humaniora.
