Banjir bandang yang melanda Nusa Tenggara Timur (NTT) belum lama ini akibat badai siklon tropis Seroja menunjukkan bahwa belum adanya mitigasi yang efektif dan operatif untuk mengantisipasi perubahan iklim yang terjadi secara global. Meski peringatan dari BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika) sudah diumumkan, namun langkah-langkah antisipatif untuk merespon peringatan itu masih sangat minim. Itulah mengapa banjir bandang menjadi peristiwa yang seakan-akan lalai untuk diberi perhatian ketimbang peristiwa lain yang tampak lebih menghebohkan alias viral di dunia maya.
Menarik bahwa dalam studi tentang masalah air bersih di Hindia Belanda, kata yang tidak diterjemahkan dan dibiarkan menyolok untuk menandakan bencana adalah “bandjir” (Mrázek, 2006). Kata yang diambil dari bahasa Melayu dan Indonesia itu seakan-akan mampu merepresentasikan bahaya atau ancaman yang diakibatkan oleh pengaturan air “secara ilmiah dan modern” di akhir zaman kolonial pada awal abad ke-20.
Oleh sebab itu, kata tersebut dijadikan semacam penanda yang memberi gambaran-gambaran secara ketat dan terpolarisasi dalam kelompok “di sana” dan “di sini” serta “sebelum” dan “sesudah”.
“Sebelum” dan “di sana” menandakan bahwa ada kekacauan atau tempat yang bau dan tidak karuan, yaitu kampung-kampung atau “pemukiman penduduk asli”. Sedangkan “sesudah” dan “di sini” menandai air yang telah dapat dijinakkan, dibendung, dan dikalengkan, yang merupakan wilayah Belanda, yakni wilayah pipa-pipa dan kanal-kanal. Itulah mengapa propaganda air bersih selalu didengungkan, terutama oleh “para ahli atau insinyur kesehatan dan kebersihan” seperti H.F. Tilema.
Dalam berbagai rancangan dan tindakan, penyaluran air dan kebudayaannya dikembangkan sedemikian rupa sebagai sebuah sistem yang dapat digunakan untuk membuat koloni atau pemukiman menjadi tampak bersih sekaligus kotor. Yang bersih tentu saja adalah untuk pemukiman orang Belanda dan Eropa dengan saluran air dan pembuangannya yang teratur dan mengalir melalui pipa dan keran.
Sementara yang kotor merupakan kampung-kampung atau pemukiman penduduk asli yang penuh dengan gubug-gubug yang terbuat dari bambu dan papan kayu, namun tanpa jendela, tanpa lantai ubin/keramik, tak ada kamar mandi, tempat mencuci apalagi WC.
Maka tak heran jika banjir yang dibayangkan sebagai penyimpangan atau ketidaksempurnaan dalam pengaturan air adalah hasil dari rembesan pemukiman-pemukiman penduduk asli yang tidak disalurkan secara modern seperti di ruang perkotaan pada zaman kolonial akhir. Rembesan itulah yang ditandai dengan istilah teknis “bandjir”. Itu artinya, di wilayah hujan tropis sumber dari segala ancaman atau bahaya terdapat di tempat-tempat yang dikategorikan sebagai “kampong” (pemukiman pribumi).
Karena itu, perbaikan pemukiman pribumi (kampongverbetering) menjadi resolusi yang banyak dibicarakan terus-menerus dalam berbagai kongres perumahan sejak awal abad ke-20 hingga sepanjang akhir masa penjajahan. Bahkan di Sekolah Teknik Tinggi Bandung diperdebatkan sebuah studi lapangan untuk mendorong “rasionalisasi” atas pertumbuhan kota kolonial.
Maka bukan kebetulan jika sanitasi (assaineering) atau “kebersihan kampung” menjadi pokok pembicaraan yang terus-menerus dan penuh semangat. Bahkan tentang “insinyur kebersihan” atau “insinyur kesehatan” dibicarakan dengan intensitas dan antusias yang tak terbendung demi membangun sebuah “modernitas” di daerah tropis.
Sayangnya, seperti dilaporkan dalam majalah Doenia Bergerak yang disunting oleh Mas Marco pada tahun 1914, rakyat kecil yang menghuni kampung-kampung justru menjadi korbannya. Selama musim kemarau, berbagai wabah seperti tipus, kolera, dan pes merajalela dan menghabisi nyawa orang-orang kampung karena minimnya pasokan air bersih akibat jalur-jalur pipa, termasuk saluran pembuangan tinja (rioleering), hanya dibangun di pemukiman kota kolonial.
Sementara di musim hujan, sejumlah sumur dan sungai yang menjadi sumber air bersih bagi rakyat kecil telah teracuni oleh pupuk buatan yang mengandung asam belerang dan fosfat berkonsentrasi tinggi. Pupuk itu dengan sengaja telah ditebarkan di sekitar sumber-sumber air untuk mematikan baksil-baksil yang menimbulkan berbagai wabah penyakit. Hasilnya, semakin banyak rakyat yang mati akibat mengkonsumsi air dari sumber-sumbernya tersebut.
Jadi, segala ancaman dan bahaya yang diistilahkan dengan “bandjir” sesungguhnya berintensi untuk menyalahkan rakyat kecil dan menyingkirkan mereka dari proyek kota kolonial. Sebab rakyat yang kebanyakan tinggal di kampung-kampung adalah sumber dari segala kekacauan, termasuk penyakit. Maka, tak ada cara lain, kecuali menciptakan istilah yang berasal dari bahasa Melayu dan Indonesia yang akrab digunakan oleh rakyat dalam hidup sehari-hari.
Syukurlah, bahasa teknis yang kerap direkayasakan untuk kepentingan kolonial itu mampu dibongkar dan ditata ulang untuk menyibak selimut jargon yang menutupinya. Dengan bahasanya yang “koyok Cino”, tulisan dan ulasan Mas Marco di atas telah memperlihatkan bahwa beragam masalah di Hindia Belanda, khususnya tentang air bersih, sesungguhnya bersumber dari “cara orang Belanda yang menangani air secara ilmiah”.
Itu artinya, penanganan semacam itu justru menimbulkan masalah baru karena telah membunuh lebih banyak orang daripada yang dapat dibunuh oleh wabah kolera dan pes. Dengan kata lain, “cara ilmiah” itu dengan cerdas, tajam, dan cepat disandingkan begitu saja dengan “pembunuhan”.
Lantas, bagaimana dengan banjir yang pada tahun 2021 ini telah mengakibatkan kerusakan dan penderitaan yang berkepanjangan bagi rakyat, khususnya di NTT? Adakah bahasa yang mampu menggores, bahkan menawarkan pemberontakan, terhadap masalah pengaturan air yang selalu digagas, dibicarakan, dan diperdebatkan terus-menerus, namun masih saja mendatangkan “bandjir”?
