Sepak terjang Kabinet Indonesia Maju dalam 100 hari terakhir dianggap kurang memuaskan. Selama kurang lebih tiga bulan ini, kinerja mereka disorot publik guna mengetahui hasil kerja nyata yang telah mereka lakukan.
Hasil survei yang dilakukan oleh “Alvara Research Centre” hingga awal Februari 2020 menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah sebesar 69,4 persen. Angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya, yang selalu berada diatas 70 persen.
Bahkan jika dibandingkan periode pertama pemerintahan Jokowi di tahun 2015, angka kepuasannya sangat tinggi, yakni mencapai 77,2 persen. Data tersebut didasari oleh wawancara melalui metode multistage random sampling di 13 provinsi di Indonesia dengan margin of error 3,16 persen.
Selama kurun waktu 100 hari ini, warganet banyak berkomentar untuk meramaikan beberapa catatan kontradiktif pemerintahan seperti masalah ekspor benih lobster, anggaran kementerian pertahanan, hukum-keadilan, kisruh di Laut Natuna, hingga wacana banjir di ibukota.
Catatan di atas memang layak dibicarakan, mengingat pemerintah menjadi pihak terdepan dalam menjamin dan mengatur negara. Jika pemerintah sendiri tidak dalam satu arah yang sama, maka rakyat dapat mengganggap kinerja mereka kurang berhasil dan mengharapkan perombakan jajaran pemerintahan yang ada sekarang.
Terkait masalah diatas, banyak spekulasi yang hadir karena dipandang merugikan berbagai pihak, terutama masyarakat. Salah satu contohnya adalah kebijakan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Publik beranggapan bahwa kinerja kementerian tersebut kurang mencapai nilai maksimal.
Diawali dengan perbedaan pandangan terhadap peraturan ekspor benih lobster, rupanya telah menuai pro dan kontra. Kemudian, Kementerian KKP saat ini juga dipandang kurang berani untuk melakukan kebijakan menteri sebelumnya untuk menenggelamkan kapal-kapal asing yang sengaja mencuri ikan di perairan Indonesia. Bahkan, ada menteri yang menolak demi menjaga persahabatan dengan negara yang mencuri ikan tersebut. Memang dirasa aneh bagi warganet.
Saya juga menyoroti kinerja Kementerian Pertahanan sekarang yang dijabat oleh mantan rival petinggi nomor satu di negeri ini. Kementerian yang diemban tersebut merupakan satu dari tiga kementerian utama yang jelas dijamin oleh udang-undang.
Naiknya anggaran yang ada di lembaga tersebut disorot masyarakat sebagai bentuk kritis mereka terhadap ketahanan dan keamanan negara ini dari ancaman degara asing. Berdasarkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2020, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) mendapat alokasi sebesar Rp127,4 triliun.
Jumlah anggaran tersebut meningkat drastis dari proyeksi tahun 2019 yaitu sebesar Rp109,6 triliun. Rupanya, Kemenhan menjadi kementerian/lembaga yang mendapat perhatian lebih dengan alokasi anggaran paling besar.
Tidak hanya itu. Awal tahun baru lalu kita sempat diramaikan oleh kasus klaim sepihak yang ada di Kepulauan Natuna oleh negara tetangga, China. Secara sengaja, negara Tiongkok tersebut telah melewati batas wilayah kedaulatan Indonesia.
Pakar Hukum Laut Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, I Made Andi Arsana mafhum mengatakan bahwa Cina tak akan berhenti mengklaim Natuna sebagai bagian dari wilayahnya. Mereka masih bersikukuh mengawal kawasan tersebut yang kaya dengan potensi sumber daya alam sebagai wilayah bagiannya. Kendati demikian, kementerian terkait kurang tegas dalam menyikapi kedaulatan seperti di atas.
Hal tersebut menjadi gambaran bagaimana keharmonisan yang ada dalam tubuh pemerintahan sekarang. Padahal, Presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan telah memberikan mandat untuk bekerja sesuai dengan arahannya. Lalu, apakah kinerja mereka saat ini masih menjadi tanda tanya? Apakah memang ini merupakan kesalahan Presiden semata?
Saya menilai bahwa harus ada langkah tegas sebagai upaya mensinkronisasi kinerja mereka. Upaya itu dirasa sangat efektif dengan melakukan pendekatan diskusi bersama, mendengar masukan publik, dan melihat rencana jangka panjang atau menengah sendiri untuk menjadi yang terbaik untuk bangsa dan negeri.
Kemudian, jika kita melihat catatan positif dari berbagai survei yang ada, kinerja beberapa kementerian di pemerintahan cukup memuaskan. Berdasarkan riset “Alvara Research Centre”awal bulan Februari lalu, tiga kementerian mendapat angka yang paling memuaskan, yaitu Kementerian BUMN, Kementerian Pendidikan & Kebudayaan, serta Kementerian Keuangan.
Menurut saya, tiga kementerian tersebut memang layak menyandang predikat yang terbaik karena kinerjanya yang sangat cekatan dan langsung diterima oleh masyarakat. Dobrakan kebijakan yang diusulkan Erick Thohir seperti Holding BUMN, pergantian direksi, hingga pemberantasan korupsi di lingkungan perusahaan plat merah, cukup diacungi jempol.
Tak hanya itu, kebijakan “Merdeka Belajar” yang mendapatkan sambutan hangat oleh masyarakat menjadi poin krusial bagi Nadiem Makarim untuk memperbaiki kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Terlebih lagi, Kementerian Keuangan yang selalu diributkan dengan pengelolaan APBN negara rupanya masih menjadi tulang punggung negeri ini dalam menjaga keadaan finansial dari gelombang arus global.
Sehingga, apakah istilah reshuffle ini perlu dilakukan dengan terburu-buru? Pada dasarnya, masyarakat menimbang gambaran 100 hari pemerintah saat ini sebagai jawabannya. Mungkin, istilah Reshuffle sendiri bukan berarti mengganti semua komposisi menteri yang ada dengan wajah baru, namun juga bisa berupa rotasi kementerian yang pernah dilakukan di periode-periode sebelumnya. Mungkin dengan adanya penyegaran di kementerian cukup menjawab kegelisahan masyarakat atas kepekaan pemerintahan sekarang.
