Riuhnya sambutan terhadap kurikulum Merdeka belum juga mereda. Terutama di daerah-daerah yang masih terus saja menyuarakan kebingungan akan kurikulum ini. Metode donload dari aplikasi merdeka mengajar nyatanya tidak menyelesaikan masalah. Kurikulum ini, adalah opsional. Tidak wajib dipakai, perlahan-lahan saja begitu kata pihak Kementrian Dikbud. Tidak perlu tergesa-gesa. Pakailah kurikulum K13 jika belum bisa memakai kurikulum Merdeka.
Sesungguhnya memberikan keleluasaan agar kurikulum ini opsional menimbulkan bahaya yang tidak terlihat untuk dunia pendidikan Indonesia. Saat ini, kita sudah memasuki era disrupsi dan juga industri 4.0 serta masyarakat 5.0. Mari melihat dengan jernih.
Dalam satu negara pemakaian kurikulum yang berbeda, akan menimbulkan output yang berbeda pula. Tidak adanya pelatihan teknis membuat guru-guru hanya kemudian sibuk mengkopi paste atribut-atribut kurikulum Merdeka yang berseliweran di internet kemudian menerapkan metode cocoklogi terhadap mata pelajaran masing-masing. Kurikulum yang katanya memerdekan guru ini, justru memberi beban administrasi yang makin ruwet. Mindset guru-guru belum berubah, filosofi kurikulum Merdeka belum tertanam dan terbingkai dalam jiwa para guru. Belum ada kedekatan batin dengan kurikulum Merdeka.
Yang paling miris adalah, inti dari kurikulum Merdeka adalah memberi ruang kemerdekaan untuk siswa agar dapat belajar sesuai kebutuhanya. Siswa diajar berdasarkan kecepatan dan kemampuan belajarnya yang akan diterapkan guru di dalam kelas yang dikenal dengan pembelajaran berdiferensiasi. Sehingga diawal tahun ajaran dalam kurikulum Merdeka harus ada asesmen diagnostik untuk memetakan kemampuan siswa. Untuk itu guru dituntut melakukan asesemen tersebut. Berapa guru yang melakukan itu?
Menyusul pertanyaan penting, apa ada yang menerapkan pembelajaran berdeferensisi ini? idealnya dengan metode belajar diferensiasi ini, guru hanya akan bisa menangani satu kelas dengan jumlah maksimal 20 orang siswa. Bagaimana sekolah-sekolah di Indonesia? berapa sekolah yang rombelnya hanya mencapai 20 siswa satu rombel? kalau masih dilakukan dengan tanpa asesmen diagnostik dan tanpa treatmen pembelajaran berdiferensiasi, apa beda kurikulum Merdeka dan K13? Projek? K13 juga memiliki sesi discovery dan proyek.
Sehingga saya mengatakan, kalau mau kurikulum ini agar tidak sekedar menjad lip service, samakan infra struktur semua sekolah di Indonesia. Klaim bahwa kurikulum ini bisa dipakai di semua sekolah adalah sejauh ini belum kelihatan. Sederhana saja, apakah sekolah yang kekurangan guru bisa melaksanakan pembelajaran berdeferensiasi? satu kelas 40 siswa. Bisa terlaksana? perlu penambahan rombel dan tentu saja perlu penambahan guru. Bagaimana sekolah-sekolah diluar Jawa? guru menumpuk dikota besar. Bagaimana yang infrastrukur sekolahya masih primitif? Sekolah-sekolah 3T?
Mengapa tidak diwajibkan semua sekolah memakai kurikulum Merdeka? Bukannya kurikulum ini sederhana dan bisa dipakai disemua sekolah? melihat model pembelajaran saat ini sangat membingungkan. Sekolah A pakai K13, sekolah B pakai kurikulum Merdeka. Belum pernah sepanjang sejarah Indonesia, ada model pemakaian kurikulum yang berwarna-warni.
Mari kita membayangkan dalam satu daerah, ada yang memakai K 13, ada yang memakai kurikulum Merdeka. Yang timbul adalah adanya ketidak sinkronan pada mata rantai pendidikan. Contoh kecil, ada yang namanya wadah guru KKG ditingkat sekolah dasar, dan MGPM untuk sekolah menengah. Kedua wadah itu dipakai untuk sarana sharing informasi akan mata pelajaran yang diampu.
Ketika memakai kurikulum yang berbeda maka wadah ini terancam lumpuh bahkan bubar. Mau mendiskusikan apa? guru yang satu memakai K13, yang lain kurikulum Merdeka, yang ada adalah diskusi yang tidak nyambung. Kemudian, siswa yang diajar dengan memakai K13 akan berbeda dalam menyikapi persoalan dengan siswa yang memakai K13. Yang memakai K13 akan menerapkan model -model pendekatan yang diajarkan guru dengan motode K13, sementara yang memakai kurikulum Merdeka prespektifnya sudah prespekif kurikulum Merdeka. Guru-guru pun demikian, tidak adanya keseragaman akan menimbulkan kebingungan berjamaah terhadap model pendidikan warna-warni ini.
Saat ini kita sudah memasuki tahun politik, tahun 2023. Dalam rentang waktu 11 bulan ke depan, seperti harapan Kemdikbud Ristek, semua akan memakai kurikulum Merdeka di tahun 2024. Yakin? seandainya sejak awal kirikulum ini diwajibkan maka saat ini, semua sekolah sudah memakai kurikulum Merdeka tanpa harus menunggu 2024.
Sekarang ini saja sebagian guru tidak paham apa dan bagaimana kurikulum Merdeka di sisa 11 bulan menuju pemerintahan baru dengan model belum semua sekolah memakai kurikulum Merdeka, apakah ada jaminan pemerintah baru tidak akan mengganti kurikulum ini? terlebih suara-suara akan penolakan kurikulum dengan berbagai alasan dari banyak kalangan masih santer terdengar.
Mudah saja alasan pemerintah baru untuk mengganti kurikulum ini. Yang pertama, belum dipakai semua sekolah di indonesia, yang kedua guru-guru seluruh Indonesia lebih memahami K13 dibanding kurikulum Merdeka, karena semua sudah memakai K13 beberapa tahun belakangan ini.
Tentang profil Pelajar Pancasila, gampang saja diganti dengan mata pelajaran Pancasila, yang memang sudah ada disekolah-sekolah, projek pelajar Pancasila hanya menambah beban admisntrasi guru, sejumlah alasan itu dapat digunakan oleh pemerintah baru untuk mengganti lagi kurikulum. Tentu saja kita mengharapkan kurikulum Merdeka jangan lagi diganti, namun pelatihan untuk guru perlu terus digencarkan dan sembari membenahi semua infrastruktur sekolah dari Sabang sampai Merauke.
Bangsa ini sudah lelah menghadapi kurikulum yang terus berganti. Kita sudah ada di era disrupsi. mengganti kurikulum, merubah banyak tatanan pendidikan dari dasar hingga pendidikan tinggi. Penerapan kurikulum Merdeka yang tanpa penjurusan di sekolah-sekolah, merubah sistem masuk perguruan tinggi. Yang artinya perlu sosialisasi, dana, dll. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk semua itu? itu baru dari satu aspek.
Kita semua berharap tahun 2024, Mentri pendidikan yang baru, kalau seandainya Mentri pendidikan yang sekarang ini diganti, akan meneruskan program Mentri pendidikan saat ini. Sampai kapan kita mencari model kurikulum ideal? sampai kapan ganti Mentri, ganti kurikulum? Banyak waktu yang terbuang, hanya untuk adaptasi dengan kurikulum baru, dimana negara lain sudah melakukan begitu banyak pencapaianya dalam kurun waktu lima tahun dengan pendidikanya. Dan kita masih saja berputar-putar mencari model kurikulum yang tepat.
