Negara kita dihuni oleh 265 juta jiwa dengan jumlah orang dewasa 179.13 juta jiwa per 2018 atau sekitar 67.6%. Jumlah manusia yang hampir mencapai 200 juta ini adalah kategori rentang umur 14 – 64 tahun yang masuk ke dalam kategori manusia produktif.
Bahkan, diantara jumlah ini ada sekitar 75.000 Doktor dan 5.576 Professor yang ahli dalam bidangnya masing-masing. Bayangkan jika jumlah itu berfikir dan bekerja untuk kemajuan Indonesia, apakah negara kita tidak akan maju?
Pasti kita bisa duduk setara dengan negara-negara maju layaknya Amerika, Australia, dan negara – negara maju lainnya. Hanya saja, Bangsa kita yang tidak mau. Kita lebih senang terkungkung dengan kebodohan kita sendiri. Kita tidak mau keluar dari kubangan lumpur kemunafikan.
Tak ubahnya sekumpulan kerbau yang girang dengan kubangan air lumpur di terik siang. Bangsa kita bangga tidur beralaskan kedengkian, duduk dan berdiripun berdasarkan ego dengan mengesampingkan akal sehat dan rasionalitas. Jika sudah seperti ini, bagaimana Indonesia bisa maju?
Mau bukti?
Di bidang Pendidikan, ada banyak kasus. Diantaranya, kongkalikong antara Kepala Sekolah dengan operator dapodik sekolah dalam menggerogoti dana APBN yang dicairkan dalam bentuk dana BOS maupun dana sertifikasi untuk (MAAF) para guru (non) professional. Kedua pihak ini bekerja secara terstruktur dan sistematis dengan cara memanipulasi data jumlah siswa dan jumlah jam kerja guru.
Pada data siswa, ada beberapa siswa yang telah keluar dari sekolah, namun namanya tetap tercantum sebagai penerima dana BOS. Sedangkan pada data guru, sebenarnya banyak guru yang tidak layak mendapatkan tunjangan sertifikasi dikarenakan jumlah beban kerja tidak memenuhi syarat untuk pencairan dana.
Oleh karena itu, tak jarang guru yang telah bekerja sebagai wakasek selama 5 tahun rela dicaplok jamnya dan diberikan kepada guru sertifikasi yang lain. Secara sekilas, nampaknya tidak ada masalah, apalagi jika guru yang dicaplok jamnya ikhlas untuk mewakafkan beban kerja kepada guru sertifikasi yang belum memenuhi beban kerjanya.
Akan tetapi ini adalah persoalan klasik yang sudah bertahun–tahun dan munculnya hampir bersamaan dengan lahirnya program sertifikasi itu sendiri. Lalu kenapa ada pembiaran? Dikatakan pembiaran karena pasti orang level atas dalam ranah institusi Pendidikan sekelas Kepala Seksi (Kasi) atau Kepala Bidang (Kabid) pasti tahu.
Kalau mereka yang disebutkan ini tidak tahu berarti mereka pura–pura tidak tahu karena persoalan sertifikasi ini adalah persoalan yang masif. Mustahil level bawah setingkat guru dan Kepala Sekolah berani bermain jika tidak ada backingan dari atas. Ini baru satu bukti yang menunjukkan betapa bangsa kita senang menipu dan membodoh–bodohi diri sendiri dan orang lain.
Bukti yang kedua; di bidang pemerintahan. Sudah tak terhitung banyaknya alumni yang pernah mengenyam Pendidikan di Universitas bergengsi di luar negeri, baik itu lewat program beasiswa sponsorship dari luar negeri, maupun program beasiswa yang membebani APBN dan APBD provinsi dan daerah. Para alumni ini cenderung tidak diberdayakan.
Seorang guru misalnya yang telah kembali dari Australia dengan program sponsorship pemerintah Australia akan tetap menjadi guru biasa. Tidak ada promosi jabatan ke structural atau minimallah jadi pemateri dimana – mana sesuai dengan bidangnya. Padahal guru ini merupakan salah satu putra terbaik bangsa yang telah teruji kompetensinya di level international. Kenapa tidak didudukkan bersama sejajar dalam deretan para policy maker di negeri ini?
Jika mereka (alumni luar negeri) diberikan ruang dan tempat untuk berkreasi dalam institusi dan lembaga – lembaga strategis pemerintah, saya yakin, mereka pasti lebih baik dari pada para penjilat tukang kongkalikong dan penggerogot dana APBN / APBD. Tapi, mengapa itu tidak dilakukan?
Karena para pejabat kita masih senang tenggelam dalam lumpur system yang corrupt. Bohong…jika mereka ingin memperbaiki nasib rakyat. Faktanya, Si Anu yang dibackingi Si Anu akan menjadi pejabat penting apalagi jika Si Anu bisa menjilat sana sini dan bijak_sana injak sini.
Bahkan ada yang lebih konyol lagi, seorang alumni luar negeri yang mengambil jurusan M.Ed.TESOL dinyatakan tidak lulus seleksi CPNS guru karena persyaratannya adalah jurusan Pendidikan dengan gelar S.Pd / M.Pd. Padahal, M.Ed.TESOL dan M.Pd. adalah sama. Sama – sama konsentrasinya adalah Pendidikan.
Bahkan M.Ed.TESOL lebih hebat lagi karena bidang keilmuannya lebih spesifik kepada pengajaran Bahasa Inggris dan sudah pasti jago berbahasa Inggris. Sementara yang M.Pd. belum tentu lancar berbahasa Inggris. Entahlah, kebodohan apa lagi yang hendak dipertontonkan oleh policy maker di negeri ini. Mudah-mudahan hanya sekedar ketidak tahuan pegawai administrasi bahwa M.Ed.TESOL dan M.Pd. itu sama.
Dalam bidang pemerintahan desa pun masih menganut system yang sama bahkan lebih parah lagi dalam menggerogoti APBN. Proyek pembangunan fisik desa menjadi sasaran empuk para tikus tikus APBN tingkat desa.
Dalam satu kali periode kepengurusan Kepala Desa, tidak kurang dari 30 item yang sifatnya fisik, baik itu berupa pengadaan maupun rehab. Contoh; Pengadaan Bangunan Fisik Poskesdes yang menelan anggaran 120 juta. Setelah rampung, ternyata hanya 80 juta. Tapi laporannya adalah 120 juta.
Kemana sisa yang 40 juta? Jawabannya; Wallaahu a’lam bisshawwaab. Jika sisa anggaran per item berada pada kisaran 10 juta sampai 40 juta dan dikalikan 30 (item), maka sisa anggaran secara keseluruhan adalah pada kisaran 300 juta sampai !.2 Milyar. Fantastis bukan? Dan jika 1.2 M ini dikalikan dengan jumlah 82.030 desa dan kelurahan se-Indonesia, maka totalnya adalah 98.436.000.000.000 (98.4 Triliun).
Bagaimana jika seandainya uang sebanyak itu dikembalikan ke negara? Jawabannya; MKY (Mimpi Kali Yee)? Boro boro dikembaliin, petugas TPK nya (Tim Pelaksana Kegiatan) malah masih ngamuk – ngamuk pura – pura ngga kebagian. Oohh…negeriku sayang negeriku malang.
Kami yang balik dari perantauan menuntut ilmu untuk perbaikanmu di masa yang akan datang dan untuk generasi kami yang berdiri diatas perutmu, ternyata eh ternyata, kita bernasib sama. Aku takkan lagi bermimpi untuk Indonesiaku yang lebih baik.
