Sabtu, April 17, 2021

Omnibus Law, Perlukah di Indonesia

Anak Papua Mengenang Cerita dari Mama

Dua peristiwa di awal bulan Desember yang melibatkan orang Papua mengantarkan saya pada ingatan dua tahun lalu. Bukan suatu peristiwa berdarah dan pembunuhan seperti...

Potensi Pertanian Padi Di Pulau Samosir

Pertanian padi adalah penting untuk ketahanan pangan nasional kita, pengalihan lahan pertanian padi kepada kelapa sawit telah banyak sehingga pertanian padi berkurang. Dalam pemerintahan...

“Kematian” Agama di Hadapan Bencana

Air mata kita seolah belum mengering karena duka bencana alam gempa bumi yang di alami NTB (Nusa Tenggara Barat) 8 September 2018 silam, kini...

Adakah Ruang untuk Agama dalam Komedi?

Nila setitik rusak susu sebelanga. Mungkin itu menjadi peribahasa yang paling tepat menggambarkan apa yang dialami seorang pelawak kondang, Andre Taulany, saat ini. Bagaimana...
Ali Roziqin
Dosen Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Malang | Alumni Bidikmisi dan LPDP Afirmasi

Menurut Badan Perencanan Pembangunan Nasional (Bappenas)/Kementerian PPN, sasaran pembangunan jangka menengah Indonesia tahun 2020-2024 adalah terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif melalui SDM berdaya saing.

Di bawah pemerintahan Jokowi jilid 2 ini pemerintah berusaha menjaga stabilitas ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Pada periode pertama pertumbuhan ekonomi yang disosialisasikan oleh Jokowi adalah diatas 5 %, namun faktanya selama 5 tahun tersebut angkanya stagnan.

Di tengah situasi ketidakpastian (uncertainty) di masyarakat dan isu perang dagang AS dan Cina, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan sulit mencapai targetnya.

Pada periode pertama tersebut ada beberapa aspek yang menjadi main problem yaitu stagnanya pertumbuhan ekonomi negara. Salah satunya adalah rendahnya investasi yang masuk di Indonesia. Menurut laporan Ease of Doing Businesses tahun 2019 peringkat Indonesia berada di 73 dari 160 negara.

Peringkat Indonesia ini jauh dibandingkan dengan negara tetangga Thailand yang menduduki peringkat 27 dan Vietnam peringkat 69. Berikutnya, untuk memulai dan mengurus administrasi perizinan usaha seorang membutuhkan waktu kurang lebih satu bulan. Hal itu bisa kita lihat  dari aspek starting a business.

Saat ini rata-rata pengurusan izinnya harus melalui 11 prosedur, dengan waktu sekitar 24 hari dan biaya Rp 2, 78 juta. Target yang baru, pemerintah akan memangkas prosedur hingga menjadi 9 prosedur, dengan lama pengurusan 9 hari dan biaya menjadi Rp1,58 juta.

Dengan target tersebut tentu pemerintah mempunyai berbagai stretagi, salah satunya adalah Omnibus Law. Apakah Omnibus Law? Apa dampak Omnibus Law? Tepat atau tidak wacana Omnibus Law? Kira-kira itulah beberapa pertanyaan yang muncul di kalangan akademisi dan masyarakat secara umum.

Omnibus Law adalah upaya mengganti, mencabut dan atau megubah beberapa norma dan nilai hukum menjadi satu UU (Mirza dan Andi, 2019). Setidaknya dalam Omnibus Law ini mempunyai tiga pola yaitu peninjauan terhadap UU, pengaturan materi baru dan mencabut peraturan terkait, dan pengaturan kebijakan perkonomian (Satriya, 2017; Monika & Shanti, 2019). Berikutnya tujuan Omnibus Law ini adalah meminimalkan permasalah hukum karena konflik regulasi yang seringkali tumpang tindih.

Akan tetapi pertanyaannya selanjutnya muncul, seberapa efektif kah Omnibus Law? Untuk menjawab itu kita perlu melihat apa  saja yang dicakup oleh Omnibus Law. Ada 3 hal yang akan menjadi fokus yaitu mengenai perpajakan, cipta lapangan kerja (cilaka), dan usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM).

Dari tiga fokus tersebut, Omnibus Law ini akan memudahkan investor masuk di Indonesia. Tentu masayarakat akan berpikir bagaimana nasib dan masa depanya jika memang benar beberapa peraturan perundang-undangan Omnibus Law disahkan.

Jangan Lupa Substansi

Omnibus Law sejatinya bisa digunakan sebagai upaya untuk mengatasi tumpang tindih peraturan. Namun itu tidak berlaku mutlak. Memang benar isu-isu besar di negeri ini tidak lepas dari rule of law yang melekat.

Dalam Omnibus Law ada sekitar 1.244 pasal pada 79 undang-undang yang mencakup 11 klaster mencakup penyederhanaan perizinan; persyaratan investasi; ketenagakerjaan, kemudahan, pemberdayaan dan perlindungan UMKM; kemudahan berusaha; dukungan riset dan inovasi; administrasi pemerintahan; pengenaan sanksi; pengadaan lahan; investasi dan proyek pemerintah; kawasan ekonomi, baik itu kawasan industri (Prabowo, 2020).

Omnibus Law yang draftnya disusun oleh pemerintah perlu menganalisis hal-hal apa saja yang secara susbtansi ingin diperbaiki. Jangan sampai nanti Omnibus Law yang ingin memecahkan permasalahan regulasi justru menjadi masalah baru di bidang regulasui. Omnibus Law harus mencakup semua substansi isu yang menjadi fokus oleh pemerintah. Karena peraturan perundang-undangan ini akan mengeliminir regulasi lain.

Sehingga mau tidak mau harus dibahas dengan penuh hati-hati. Detail dan komprehensif perlu diperhatikan betul oleh stakeholders. Dengan kata lain proses pembuatan ini perlu melibatkan banyak pihak baik sebagai pihak pengusul, pembuat dan penerima kebijakan.

Mengedepankan Kepentingan Publik

Sudah menjadi rahasia umum bahwa proses pembuatan peraturan perundang-undangan di Indonesia selalu terjadi tarik ulur kepentingan. Adanya Omnibus Law sekali lagi karena alasan tumpang tindih regulasi yang jumlahnya terlalu banyak. Selanjutnya, hal itu dianggap menghambat proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Percepatan ekonomi yang menjadi prioritas pemerintah dianggap bisa tercapai dengan langkah pertama adalah melakukan revolusi bidang regulasi.

Akan tetapi kita perlu cermati bersama bahwa pembuatan regulasi dan kebijakan harus murni karena kepentingan publik. Meskipun hal ini agaknya akan sangat sukar melihat Omnibus Law secara objektif.

Faktanya, Omnibus Law ini merupakan langkah untuk mempermudah masuknya investor untuk mengembangkan usahanya. Meskipun dalam konsep Adam Smith menyatakan bahwa negara itu tidak akan pernah maju jika tidak membuka investasi dari luar. Artinya secara tidak langsung akan lebih banyak menguntungkan kelompok investor dan para pengusaha.

Kemudian pertanyaan muncul, bagaimana posisi masyarakat umum dalam mekanisme regulasi ini? Jika memang investor yang membangun usahanya tersebut banyak melibatkan masyarakat tentu bisa diikatakan masyarakat memperoleh keuntungan. Misalnya melalui terbukanya lapangan pekerjaan baru.

Namun apakah hanya berhenti disitu?. Jika nanti ternyata Omnibus Law banyak terdapat pasal-pasal yang memberatkan masyarakat  terutama peraturan yang mendiskreditkan dan diskriminalisasi hak. Maka Omnibus Law tidak jauh beda dengan regulasi-regulasi yang selama ini dianggap menjadi masalah.

Ali Roziqin
Dosen Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Malang | Alumni Bidikmisi dan LPDP Afirmasi
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Daniel Dhakidae, Kekuasaan dan Pelanggaran HAM

“Kekuasaan yang tidak memiliki kehormatan, tidak akan pernah mampu menghadirkan keadilan.” Ungkapan yang keras, menohok hati itu diucapkan oleh Bung Daniel Dhakidae awal tahun 2020...

Generasi Z dan Radikalisme Beragama

Peristiwa ledakan bom di Gereja Katedral Kota Makassar pada 28 Maret 2021 lalu, menggegerkan masyarakat Indonesia. Bukan hanya karena jenis ledakan yang masuk kategori...

Memandang Terorisme Melalui Evolusi Kultural

Bangsa Indonesia tengah dikejutkan dengan serangkaian serangan terorisme seperti ledakan bom di Gereja Makassar dan serangan ke Mabes Polri. Terorisme setidaknya telah merenggut 21.000...

Peran Besar Generasi Milenial Menuju Indonesia Maju

Menurut data Badan Pusat Statistika (2020), Indonesia memiliki jumlah penduduk yang cukup tinggi yaitu sekitar 270 juta jiwa dengan tingkat pertumbuhan penduduknya sebesar 1,25%...

Dua Sisi Media Digital Terhadap Budaya Lokal

Mari kita mulai membaca dan sambil memperhatikan sekitar kita tentang Media,Budaya, dan Jati Diri. Mungkin kita sudah mengetahui istilah Globalisasi. Globalisasi itu ditandai dengan...

ARTIKEL TERPOPULER

Gagalnya Kudeta Terhadap Raja Yordania?

Pada 4 April 2021, Panglima Militer Yordania, Mayjen Yousef Huneiti menyatakan bahwa pihaknya telah meminta secara resmi Pangeran Hamzah untuk menghentikan semua kegiatan atau...

Eren Yeager, Kesadaran dan Kebebasan

Pemberitahuan: esai ini terdapat cuplikan cerita Attack on Titan (AoT) episode 73. Pada musim akhir seri AoT, Eren Yeager tampil dengan kondisi mental yang jauh lebih...

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Daniel Dhakidae, Kekuasaan dan Pelanggaran HAM

“Kekuasaan yang tidak memiliki kehormatan, tidak akan pernah mampu menghadirkan keadilan.” Ungkapan yang keras, menohok hati itu diucapkan oleh Bung Daniel Dhakidae awal tahun 2020...

Memandang Terorisme Melalui Evolusi Kultural

Bangsa Indonesia tengah dikejutkan dengan serangkaian serangan terorisme seperti ledakan bom di Gereja Makassar dan serangan ke Mabes Polri. Terorisme setidaknya telah merenggut 21.000...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.