Selalu menarik melihat sepak terjang Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam mewujudkan visi Nawacita Presiden Joko Widodo. Dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim, Menteri Susi sejauh ini memberikan progress yang cukup baik untuk sektor perikanan di Indonesia.
Selain gaya nyentriknya yang khas sebagai Menteri, tak jarang beliau menjadi media darling para pemburu berita. Di samping itu, gara-gara gaya nyentriknya, beliau sering dihujat netizen maupun tokoh politik. Mulai dari sindiran Fahri Hamzah tentang tato Susi, anggota Komnas HAM Natalius Pigai yang menyindir Susi sebagai orang bodoh, misalnya, menjadi bumbu penyedap dari sepak terjang Menteri Susi.
Ini adalah pertama kalinya saya mengulas kiprah Susi Pudjiastuti sebagai Menteri, setelah sebelumnya mengulas kiprah Ahok, Ridwan Kamil, dan Dedi Mulyadi. Sangat menarik mengikuti kinerja Susi, dan saya menemukan ide untuk mengulas kebijakan beliau dengan kacamata Flo Frank dalam konsep Community Development (1999).
Sebagai administrator, Menteri Susi sudah melakukan banyak terobosan sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Tapi ada satu terobosan beliau yang sempat gaduh di media sosial, yakni pelarangan menangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap cantrang melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2/2015. Alasannya, cantrang bisa merusak ekosistem laut dan memicu konflik horizontal antar nelayan. Selain itu, dikhawatirkan ikan di laut bisa habis.
Saya tidak akan membahas pelarangan cantrang ini secara teknis, seperti mengapa cantrang dilarang dan nelayan diimbau menggunakan alat tangkap yang lebih ramah lingkungan.
Saya melihatnya dari perspektif community, yaitu dalam hal ini nelayan. Dalam perspektif public administration, seorang administrator selain berfokus pada manusia, juga harus berfokus pada ekologi, lingkungan dan ekosistem (dalam hal ini ekosistem laut).
Di era open government, seorang administrator yang berwenang dituntut untuk transformatif dan fleksibel. Lahirnya new public management (NPM) digagas berangkat dari pelayanan yang kaku dan dinamis karena pelayanannya yang lama, boros, selalu rugi, berkualitas rendah, miskin inovasi dan kreativitas.
Lalu jika kita melihat dari tujuan penggunaan cantrang agar bisa sekaligus mendapatkan ikan yang banyak dan prosesnya yang cepat dalam menangkap ikan, konsep NPM ini sangat pas. Sesuai yang digagas oleh Hughes dalam bukunya, New Public Management (1998: 52–53). Namun sayangnya, cita-cita NPM untuk merevolusi pelayanan publik seperti efektivitas sektor privat tidak berlaku bagi sektor perikanan dan untuk kelangsungan ekosistem laut.
Apalagi dalam ilmu pemerintahan mengejar cara-cara fleksibel tidak melulu sebagai solusi praktis dan strategis, kecuali reformasi birokrasi, terutama menyangkut sumber daya alam maupun komunitas. Maka, kacamata Flo Frank dalam bukunya The community development, a tool to build community capacity (1999) menawarkan solusi yang maha komprehensif dalam menjaga ekosistem laut maupun pemberdayaan nelayan.
Dengan konsep community development, keputusan melarang penggunaan cantrang oleh Menteri Susi (mungkin) sudah tepat. Frank dalam bukunya menawarakan sebuah paradigma baru untuk menyeimbangkan pelaku ekonomi dengan keberlangsungan alam. Frank menyadari, revolusi industri yang mengutamakan efisiensi produksi dalam memanfaatkan alam akan menjadi cambuk yang sangat keras bagi keberlangsungan alam di masa depan.
Dapat dipahami bahwa cantrang, walaupun bisa mendapatkan ikan dengan jumlah besar sekalipun, apabila hingga merusak ekosistem laut akan sia-sia saja. Peledakan kapal pencuri ikan sebagai deterrent effect mulai membuahkan hasil dengan peningkatan di kuartal I 2016; hasil perikanan tangkap mencapai 1,4 juta ton (sementara perikanan budidaya mencapai 3,8 juta ton). Belum lagi beragam ukuran ikan yang lebih besar mulai sering diperoleh Nelayan.
Untuk mengeksekusi rencana peningkatan kualitas hidup komunitas (dalam hal ini nelayan), pemegang kebijakan harus mengingatkan komunitas akan terjadinya perubahan. Membuat komunitas sadar perubahan akan terjadi dan mungkin akan membuat stress (1999: 26). Hal ini yang menjadi tantangan di era saat ini, apalagi visi Presiden Joko Widodo menjadikan Indonesia sebagai poros maritim menambah porsi kerja Menteri Susi untuk memberdayakan nelayan.
Dalam sebuah komunitas terdapat beragam macam karakteristik perilaku yang akan bersinggungan sesuai keinginan masing-masing nelayan. Dampak dari karakteristik tersebut akan menjadi hambatan untuk mengambil langkah pertama dalam menciptakan minat komunitas untuk memenuhi perubahan pengelolaan tangkapan ikan (1999: 28).
Dengan rekam jejak Menteri Susi sebagai pengusaha bermental baja membangun bisnis dari nol, saya pikir beliau tidak akan gentar dengan tantangan yang dihadapi apabila mengacu pada konsep Frank. Karena, bagaimanapun, rekam jejak tidak akan memanipulasi karakter pejabat publik saat ini dan bisa terlihat dari hasil kerjanya, penuh dedikasi.
Dalam bukunya Frank mengakui, konsepnya membutuhkan proses lebih lama dan perlu strategi jitu untuk menyelesaikannya. Dalam menjaga keseimbangan alam dengan pemberdayaan manusia memerlukan akuntabilitas dari pemegang kebijakan (1999: 64). Selain itu, sudah tentu ada pengusaha yang tidak senang (juga) dengan pelarangan alat tangkap cantrang.
Menteri Susi pasti menyadari, untuk bersusah payah mencapai visi Presiden Jokowi, perlu meluangkan waktu mengembangkan rencana yang efektif antara keseimbangan proses pemberdayaan dengan pengelolaan perubahan yang humanis. Selamat berinovasi, Bu Susi! Saatnya nelayan kita bangkit!
