What? Chaos macam apa lagi ini?
Itu pikiran saya saat beberapa bulan lalu terdengar kabar dari radio bahwa ada rencana pemerintah untuk menghapus bahan bakar jenis premium. Hingga akhir-akhir ini kabar itu semakin jelas, dan semakin marak di media massa perbincangannya. Jadi ini beneran?
Tentu pikiran saya tertuju pada efek langsung yang akan ditimbulkan dari hilangnya premium. Sudah jelas barang-barang akan naik dan inflasi. Pasalnya, biaya transportasi harus menambah cost saat mengganti premium yang harganya paling terjangkau, dengan pertalite yang harganya lebih tinggi, atau bahkan pertamax yang biasanya hanya digunakan oleh transportasi mevvah.
Karena memang di kampung saya mata pencarian sebagian besar masyarakat adalah tani sawit, termasuk orang tua saya, maka saya langsung teringat soal nasib para petani sawit serta buruh tani-nya.
Saya juga langsung ingat Mas Siswo, seorang buruh tani yang bekerja di kebun sawit orang tua saya di kampung. Lha emangnya apa hubungannya dengan mas Siswo yang jauh di kampung?
Jadi gini. Mas Siswo dan teman-temannya ini yang biasa memanen sawit orangtua saya tiap dua pekan sekali. Proses memanen itu bukan hanya menjatuhkan buah yang bisa beratnya 20 Kg itu dari pohon, tapi juga melangsir, atau membawa buah yang dipanen dari tiap pohon yang luasnya bisa 4 hektar kira-kira, menuju ke tempat penimbangan.
Jarak dari kebun sawit ke tempat penimbangan memang tidak terlalu jauh. Tapi dengan jalan yang cukup tricky dan tidak mungkin dibawa jalan kaki, tentu saja harus ada kendaraan bermesin untuk membawanya. Dalam hal ini, biasanya buruh tani menggunakan sepeda motor.
Karena ini adalah kerja kasar dan melewati medan becek serta berlubang-lubang, maka sayang sekali kalau sepeda motor yang digunakan untuk melangsir buah sawit adalah sepeda motor yang cukup bagus. Maka dari itu, ada sepeda motor khusus (biasanya tipe bekas yang sudah usang), yang dimodifikasi untuk keperluan mengangkut buah sawit tersebut.
Nah, untuk penghematan cost, bahan bakar yang digunakan untuk menjalankan sepeda motor modifikasi tersebut adalah bahan bakar jenis premium yang notabene-nya paling terjangkau dibandingkan jenis lain. “Cuma motor langsir kok harus pake pertalite atau pertamax.” Begitu kata Mas Siswo saat kami mengobrol soal rencana pemerintah menghapus BBM jenis premium.
Oh iya, satu lagi, selain melangsir buah sawit, buruh tani biasanya juga menjaga kebersihan kebun sawit tersebut dan merawat dari rumput-rumput yang meninggi. Jadi, buruh tani sawit juga diberi tanggung jawab untuk menebas rumput di kebun sawit secara rutin. Karena biasanya sekapling kebun sawit saja luasnya bisa dua hektar, dan biasanya satu petani itu memiliki beberapa kapling kebun, tidak mungkin menggunakan tangan manual untuk menebas rumput-rumput tersebut.
Setidaknya penebasan rumput tersebut perlu menggunakan mesin rumput. Dan dalam logika akal sehat, semua yang bernama mesin apalagi yang otomatis, tentu perlu menggunakan energi, yang tidak lain adalah bahan bakar. Karena memang belum ada mesin rumput yang digerakkan oleh tenaga listrik atau tenaga solar, maka mesin rumput yang digunakan petani sawit di kampung kami jelas menggunakan bahan bakar minyak, yang tentu biasanya premium.
Kalau premium diganti pertamax, apakah tidak terlalu mevvah untuk sebuah mesin rumput?
Mari selanjutnya kita bicara hitung-hitungan cost. Karena memang petani sawit biasanya sangat rentan dengan seratus-dua ratus rupiah perubahan harga, maka kenaikan ongkos jalan ini akan berpengaruh signifikan. Kalau dikalikan, perubahan harga seratus rupiah saja bisa menjadi berjuta-juta pada hasil akhirnya.
Dimulai dengan ongkos langsir. Karena premium dihapus, pelangsir menggunakan pertalite. Di kampung, harga premium biasanya Rp. 8.000, sementara pertalite berkisar di harga Rp. 10.000. selisih Rp. 2.000. jika dalam satu kapling sawit, hasil panen mencapai dua ton, butuh sekitar dua liter untuk 3 sepeda motor yang membawa hasil panen tersebut.
Selisih Rp. 2.000 dikali 2 liter dikali 3 motor, kenaikan ongkos dalam satu kapling sawit bisa Rp. 12.000. Selanjutnya, yang agak besar adalah biaya perawatan pemotongan rumput per bulan. Dengan mesin rumput, biasanya menggunakan sekitar 4-5 liter per hektar, dua hektar bisa 10 liter. Rp. 2000 x 10 liter bisa Rp. 20.000 per kaplingnya. Kalau satu petani bisa memiliki sawit empat sampai 5 kapling, maka biaya yang dikeluarkan bisa bertambah ratusan ribu, bukan? Dan tentu saja keperluan kenaikan itu dibebankan untuk sang pemilik ladang.
Eh, tunggu dulu, itu baru soal kebunnya saja. Bagaimana dengan proses pengiriman ke pabrik? Nah, biasanya ongkos minyak mobil truk sawit untuk ke pabrik tentu ditanggung oleh toke sawit (semacam tengkulak). Namun, kalau masalahnya sudah harga BBM naik, maka biasanya ada seperti “uang jalan” yang biasa dibebankan ke petani juga, yang kemungkinan juga ikut naik, meski tak seberapa. Namun kalau dikali setiap panen, maka tiap bulan uang jalan itu bisa cukup membebani petani.
Belum lagi pajak perbaikan jalan yang berlubang karena pengangkutan sawit baik jalan kea rah kebun sawit atau jalan umum di desa tersebut.
Kalau memang harga sawit normal dan stabil, tidak akan ada masalah yang serius di kalangan petani. Saya bisa jamin tidak akan ada demo berjilid-jilid seperti demo pada omnibus law. Namun, kalau harga sawit anjlok, yang mana tiap tahun ada masa-masa anjloknya, keadaan bisa lain lagi. Apalagi ketika keadaan sawit sedang trek atau hasil panennya turun jauh dari biasanya, sementara cost operasional yang saya sebutkan tadi tentu tidak akan bisa dinego lagi, ya kita hanya bisa merasa kasihan pada petani sawit.
