Waktu vonis Nadiem Makarim diumumkan akhir Juni lalu—10 tahun penjara atas kasus korupsi Chromebook—yang bikin saya penasaran bukan cuma soal hukumannya, tapi satu detail kecil yang gampang terlewat: ada satu hakim yang justru berpendapat Nadiem seharusnya bebas murni. Dissenting opinion namanya.
Buat orang yang nggak familiar sama dunia hukum, ini mungkin terasa aneh. Bukannya kalau sudah ada tiga hakim, harusnya kompak? Nyatanya nggak selalu begitu, dan justru di titik itu ada dua hal besar yang saling tarik-menarik: praduga tak bersalah dan tanggung jawab pejabat publik. Dua hal ini yang menurut saya jadi inti dari drama hukum Nadiem, dan relevan buat kita semua, bukan cuma mahasiswa hukum.
Semua Orang “Belum Bersalah” Sampai Diputus, Termasuk Menteri
Ada prinsip dasar dalam hukum kita: seseorang itu dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang benar-benar final. Ini bukan basa-basi hukum, tapi perlindungan serius supaya orang nggak dihukum cuma karena ramai dibicarakan atau viral di media sosial.
Nadiem sendiri jadi contoh nyata gimana proses ini berjalan panjang: dari saksi, jadi tersangka, disidang berbulan-bulan, sampai akhirnya divonis—dan itu pun vonisnya lebih ringan dari tuntutan jaksa. Dia bahkan langsung ajukan banding karena merasa ada bukti pembelaannya yang diabaikan. Nah, justru dari sini kita lihat bahwa “dianggap tidak bersalah” itu nggak berhenti di ruang sidang doang. Selama proses banding masih berjalan, status hukumnya juga belum benar-benar final.
Buat saya, ini pengingat penting: gampang banget kita main hakim sendiri di media sosial begitu ada nama besar terlibat kasus korupsi. Tapi sistem hukum sengaja dibuat lambat dan berlapis biar keputusan nggak diambil berdasarkan emosi publik.
Tapi Jadi Pejabat Itu Beda dari Warga Biasa
Di sisi lain—dan ini yang sering bikin orang bingung—posisi sebagai pejabat publik itu bukan berarti bebas dari sorotan lebih. Nadiem itu mantan menteri, artinya dia pegang kewenangan besar dan mengelola uang negara. Kebijakan digitalisasi sekolah yang mewajibkan laptop berbasis Chrome OS itu jadi soal justru karena ada bayang-bayang konflik kepentingan: latar belakang dia di dunia startup yang pernah didanai Google.
Hakim menilai ini yang memberatkan hukumannya—bukan cuma soal uang negara yang hilang, tapi soal kepercayaan publik yang disalahgunakan. Ini yang disebut akuntabilitas pejabat: makin besar kewenangan yang dipegang, makin besar juga tanggung jawab yang harus dipikul kalau ada yang salah.
Jadi meskipun secara prinsip Nadiem berhak dianggap tidak bersalah sampai proses hukumnya benar-benar tuntas, posisi dia sebagai bekas menteri bikin standar yang dipakai buat menilai keputusan-keputusannya juga lebih tinggi dibanding orang biasa.
Dua Prinsip yang Sama-Sama Penting, Bukan Saling Kalahkan
Yang menarik dari kasus ini, buat saya, adalah dua prinsip itu nggak saling membatalkan satu sama lain. Praduga tak bersalah melindungi Nadiem dari dihukum sebelum waktunya. Tapi akuntabilitas pejabat tetap menuntut dia mempertanggungjawabkan kebijakan yang dia buat waktu menjabat.
Adanya dissenting opinion itu justru menunjukkan sistem hukum kita masih hidup dan berdebat, bukan sekadar formalitas. Hakim yang beda pendapat bukan berarti dia “membela” Nadiem, tapi menunjukkan bahwa proses pembuktian di persidangan itu memang berat dan harus dipertimbangkan serius, bukan cuma ikut arus opini publik.
Kasus ini masih bergulir di tingkat banding, jadi kita belum tahu ujungnya. Tapi setidaknya, ini jadi contoh konkret gimana dua nilai besar dalam hukum konstitusi kita—melindungi individu dan menuntut pertanggungjawaban pejabat—sama-sama harus dijaga, bukan dipilih salah satu.
