Kita masih mengingat aksi-aksi voluntarisme selama Pemilu Presiden 2014 yang mengesankan. Selain menunjukkan bekerjanya keterlibatan sosial, hal serupa juga menandakan bahwa kita memiliki modal sosial yang berpotensi memajukan demokrasi Indonesia.
Namun, berhadapan dengan pertarungan politik yang sengit dan kasar, agenda-agenda pembaruan politik cenderung terabaikan. Kini, di tengah meredupnya kegairahan politik dan merebaknya kebencian, kita merindukan kembali bekerjanya keterlibatan sosial untuk menggerakkan laju demokrasi.
Gairah Politik
“Dari dulu saya tak pernah perhatian dengan politik. Tetapi, tahun ini beda, saya terpanggil mengawalnya,” kata Gabriella Alison, seorang relawan kawalpemilu.org (KOMPAS, 18/7/2014). Keterlibatan Gabriella dan relawan-relawan lain –banyak di antara mereka sebelumnya apolitis– berperan mengembalikan kegairahan politik di Indonesia pada Pemilu 2014 lalu.
Kegairahan semacam itu hanya dapat dibandingkan dengan hasrat serupa yang menggelegak pada Pemilu multipartai 1999. Saat itu, antusiasme keterlibatan politik meluas seiring kebebasan politik setelah 32 tahun dikungkung kediktatoran Soeharto. Tatanan politik pun memberi tempat secara akomodatif kepada kekuatan lama maupun baru dalam politik pasca-Orde Baru.
Namun, hanya beberapa masa setelahnya, gejala apolitisisme cenderung meningkat sebagai suatu reaksi terhadap menurunnya taraf demokrasi kita. Merebaknya korupsi, tumbuhnya dinasti politik, terancamnya kebebasan dan kemajemukan, serta menajamnya ketimpangan sosial gagal dijawab oleh janji-janji kampanye Pemilu minus semangat pembaruan sosial.
Pada 2014, kemunduran tersebut terkesan hendak ditelan harapan perubahan. Tidak hanya memilih, banyak orang terdorong untuk menginisiasi dukungan pada calon tertentu maupun untuk menjaga kualitas Pemilu. Alih-alih termotivasi sekadar berburu kekuasaan, keterlibatan sosial tersebut dipengaruhi kuat oleh suatu kehendak bersama untuk perbaikan politik.
Puluhan ribu orang memadati konser “Salam 2 Jari” yang dimotori para relawan. Sekitar 700 netizen bergabung membangun kawalpemilu.org untuk mengontrol verifikasi suara pasca-pencoblosan. Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia mendorong kontrol meluas publik lewat #PantauPilpres. Bentuk-bentuk lain keterlibatan sosial juga dihidupi semangat perbaikan serupa.
Sayangnya, pertarungan politik di kalangan elite usai Pemilu 2014 berlangsung sengit dan kasar; termasuk lewat cara-cara tidak etis, seperti politik kebencian berbasis identitas atau penyebarluasan kabar bohong. Tak pelak, energi sosial banyak terserap untuk pertarungan politik, sementara kekuasaan lebih memberi prioritas pada pembangunan ekonomi.
Di tengah rong-rongan tiada henti kekuatan oposan, agenda pembaruan politik dan penegakan HAM cenderung terbengkalai, sementara politik didominasi polarisasi dukungan dengan sentimen kebencian identitas begitu tajam. Harapan perubahan yang sempat bergairah kini cenderung meredup seturut melemahnya semangat keterlibatan sosial jelang Pemilu 2019.
Modal Sosial Demokrasi
Keterlibatan sosial tidaklah asing bagi kita; kita telah mengakrabinya sejak dari lingkup-lingkup kecil dalam masyarakat. Kebaruan terletak pada bagaimana semangat gotong-royong diubah menjadi sumber kekuatan transformasi lewat aktivitas-aktivitas yang memiliki signifikansi politik. Kemajuan teknologi informasi komunikasi turut menjadi katalisator yang kuat mengaitkan individu-individu dan mengubah relasi tersebut menjadi suatu kekuatan sosial.
Mencermati keterlibatan sosial di Indonesia, Lussier dan Fish (2012) terkesan pada partisipasi luar biasa warga dalam kehidupan organisasi dan tingginya sosiabilitas interpersonal mereka. Keduanya berkontribusi positif: 1] menumbuhkan keyakinan warga untuk memengaruhi perubahan sosial, 2] meningkatkan kemampuan warga untuk berpartisipasi secara efektif dalam politik, dan 3] menciptakan kesempatan warga untuk terlibat dalam politik.
Keterlibatan sosial, sedemikian rupa, berpeluang untuk memacu dinamika demokrasi Indonesia ke arah lebih baik. Inilah harapan sumber kekuatan untuk melawan desakan oligarki politik dan ekonomi yang terus-menerus berupaya menggerogoti kepublikan. Dalam suatu perspektif optimistik, Lussier dan Fish menegaskan bahwa partisipasi politik voluntaristik dapat membangun suatu pola lebih demokratis dalam hubungan elite-rakyat di Indonesia.
Berkaca pada kerja-kerja voluntaristik selama ini, kita juga dapat mengatakan bahwa etos gotong-royong itu hidup berkelanjutan dalam masyarakat kita. Dalam skala luas, etos ini bahkan berkontribusi memperkukuh persatuan Indonesia. Tetapi, kita masih membutuhkan catatan lebih ekstensif untuk membuktikan bahwa keterlibatan sosial meluas berhasil menjaga kualitas demokrasi lewat kontrol efektif atas kinerja lembaga-lembaga politik.
Mengembalikan keterlibatan sosial sebagai suatu modal sosial demokrasi menjadi tantangan tidak ringan politik Indonesia kontemporer. Kegairahan partisipasi politik memang masih tinggi, tetapi kualitas partisipasi telah terdegradasi oleh politik kebencian. Solidaritas inklusif, yang mestinya menjadi dasar penting keterlibatan sosial, merenggang oleh desakan kepentingan-kepentingan sempit yang ditunggangkan para demagog pada sentimen primordial.
Dalam waktu tersisa menjelang Pemilu 2019, kekuatan-kekuatan politik yang berkompetisi diharapkan dapat memulihkan proses politik yang akomodatif terhadap kepentingan bersama. Dalam kerangka kerja politik tersebut, pelibatan warga sebagai pelaku bukan hanya akan menghasilkan dukungan politik meluas; lebih daripada itu, melanjutkan Musim Semi Kesukarelaan, kita akan mendapati suatu bangunan demokrasi partisipatorik yang kokoh.
