Perdebatan sengit antara Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Raja Juli Antoni dengan Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, dalam acara Indonesia Lawyers Club Tv One, Selasa, 6 Maret 2018 lalu, sangat menarik untuk dicermati.
Sejumlah media mainstream sudah memberikan analisis yang berbeda-beda seputar materi perdebatan, ada yang pro dan ada juga yang kontra terhadap masing-masing pernyataan kedua politisi di atas. Bahkan, di sosial media, ‘perang’ komentar terjadi antar sesama netizen, baik yang mendukung Fadli maupun yang membela Antoni.
Terlepas dari perdebatan yang dinilai sebagian orang sebagai debat kusir, ternyata ada esensi penting yang layak untuk dikritisi yaitu pernyataan Antoni yang menyebutkan bahwa penyebab maraknya fenomena hoax di Indonesia, karena sekarang ini tidak ada partai politik oposisi yang kredibel.
Antoni menegaskan, seharusnya partai oposisi memiliki platform yang kuat sehingga dapat menawarkan alternatif solusi dan alternatif policy atau kebijakan bagi pemerintah. Antoni mengatakan, saat ini tidak ada partai politik yang kredibel, seperti ciri-ciri yang dia sebutkan di atas.
Apa yang disampaikan Antoni sangat tepat, walaupun masih ada beberapa variabel lain yang juga bisa dijadikan ukuran, untuk menentukan kualitas partai politik. Sebenarnya, ada sejumlah parpol yang sudah kredibel.
Persoalannya ialah, platform politik yang mereka miliki lebih cenderung hanya ditujukan untuk bagaimana cara meraih kekuasaan saja, dibandingkan dengan menawarkan atau memberikan solusi, atas berbagai problem nasional yang dihadapi pemerintah.
Faktanya, sejak pemilu 2014 lalu, sebagian besar partai politik peserta pemilu, baik untuk tingkatan pilkada maupun pilpres, sedikit sekali yang mau ‘jalan bareng’ bersama pemerintah dalam membangun bangsa dan negara.
Justru, yang terjadi adalah partai politik yang kalah dalam pilkada maupun pilpres, malah berbalik arah menjadi lawan dan terus-menerus menyerang pemerintah dengan berbagai kritik yang menjurus kearah fitnah dan hoax. Dengan kata lain, partai politik oposisi tidak memberi contoh cara berpolitik yang sehat bagi rakyat.
Ilmuwan politik senior, Dr. Saiful Mujani yang juga pendiri lembaga survei Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC), mengomentari pernyataan Antoni, terkait partai politik yang tidak kredibel dalam akun twitternya @saiful_mujadi, “Apa yang menjadi sumber hoax? kata DR. Raja Juli Antoni, sekjen PSI, tak berkualitasnya oposisi. Indikasinya oposisi sering memunculkan isu2 yg terkait dg SARA, bkn program2 tandingan pd pemerintah, & hoax banyak terkait dg isu sara itu. menarik untuk doktor kedua pak sekjen”.
Pernyataan yang disampaikan Saiful Mujani sejalan dengan apa yang dikatakan Antoni. Saat ini, fitnah dan berita-berita hoax sedang marak di sosial media. Hal itu terjadi karena rakyat melihat kenyataan bahwa banyak politisi yang memberikan contoh buruk dalam mengeluarkan pernyataan politik, seperti menghujat dan mengecam dengan alasan mengkritisi kebijakan pemerintah.
Apakah cara kritik seperti itu yang diinginkan? Mari kita renungkan bersama. Bukankah lebih baik, antara pemerintah dan partai politik saling dukung untuk mensejahterakan rakyat? Faktanya, sejumlah partai politik oposisi lebih suka melakukan propaganda politik dengan cara menyebarkan hoax dan fitnah dengan bertujuan untuk menjatuhkan pemerintah.
Garth S. Jowett dan Victoria O’Donnell dalam bukunya ‘Propaganda And Persuasion’ (2006), mengatakan bahwa propaganda adalah usaha dengan secara sengaja dan sistematis untuk membentuk persepsi, memanipulasi pikiran, dan mengarahkan kelakuan untuk mendapatkan reaksi yang diinginkan penyebar propaganda.
Kesimpulan yang dapat saya tarik dari definisi Jowett dan Donnell di atas, terkait dengan artikel ini ialah, sekarang ini banyak partai politik oposisi di Indonesia yang tidak kredibel karena mereka tidak memiliki platform yang jelas.
Partai politik oposisi lebih cenderung hanya melakukan propaganda dengan cara menyebar fitnah dan hoax dengan tujuan mendiskreditkan pemerintah dan untuk merebut kekuasaan.
