Emanuel K. Twisigiye (2007) mengatakan bahwa sebab utama mengapa agama bisa lenggeng dan diterima di muka bumi ini adalah karena setiap sosok pembawa risalah agama tersebut mengajarkan etika kemanusiaan, atau yang dalam bahasa Izzuddin Abdissalam (1977) dalam opusnya qawãidul ahkam fi masalihil anãm, disebut dengan etika kemaslahatan.
Ungkapan di atas sesungguhnya akan berkelindan dan melahirkan pertanyaan susulan yang tidak kalah penting sebagaimana diungkapkan oleh Douglas Johnston dan Cythia Sympson (1995) dalam bukunya Religion: The Missing Dimension of Statecraft. Keduanya menjelaskan dengan panjang lebar perihal dalam konteks kehidupan modern seperti saat ini mengapa sering dan kerap kali ‘tindakan-tindakan politik negara’ harus dibayar mahal dengan ongkos berupa ribuan korban jiwa manusia. Hal itu menurutnya disebabkan oleh karena nilai moral agama telah dikesampingkan atau bahkan dibuang dan tidak lagi menjadi spirit dalam pengambilan setiap keputusan dan kebijakan negara.
Agama disimpan dalam-dalam, cenderung dinegasikan, dikesampingan dan bahkan tidak dilibatkan sama sekali dalam setiap proses pengambilan keputusan. Padalah setiap proses pemgambilan keputusan tersebut salah satu acuan utamanya, dalam diktum agama, adalah kemaslahatan bersama. Tasarruful imam ala raiyyah manūtun bil maslahah, kebijakan seorang pengambil keputusan harus dilandaskan pada kemaslahatan bersama.
Pertanyaan menariknya adalah lalu agama yang bagaimanakah yang sejatinya bisa dijadikan sebagai solusi untuk menyelesaikan problem moral itu? Maka pada tahap inilah Johnston menawarkan dua paradigma yang acap dipakai. Dua paradigma ini pada gilirannya bisa digunakan sebagai cermin reflektif untuk membaca kondisi mutakhir yang terjadi di bangsa kita ini.
Pertama paradigma agama politik. Paradigma ini bersumber dari cara pandang yang mengatakan bahwa setelah sekian lama agama berada di pinggir kehidupan manusia maka muncullah ‘kebangkitan agama’. Ada semacam semangat ‘revivalisme’ yang dirumuskan dengan cara membangkitkan simbol-simbol, isu, dan juga tidak ketinggalan jargon agama dalam dunia politik.
Pandangan ini juga disebabkan langsung karena banyak yang menilai bahwa dunia modern yang disanjung dan elu-elukan selama ini akan menyelesaikan problem kemanusiaan telah gagal dan itu sebabnya agama harus kembali bersatu dengan politik.
Gerakan yang berparadigma seperti ini cenderung mengedepankan kulit agama, bukan substansi. Cenderung bersemangat memperlihatkan bungkus dan baju agama bukan substansi nilai dan spirit yang dikandungnya.
Pada gilirannya, cita-cita utopis penganut paradigma ini adalah keinginan mereka untuk menjadikan agama sebagai bukan saja landasan politik tapi juga ideologi Negara dengan cara menawarkan konsep khilafah. Paradigma seperti ini tentu tidak cocok dengan realitas kebangsaan kita. Celakanya, konsep khilafah yang diandaikan ini memiliki kelemahan-kelamahan yang sangat mendasar yakni: pertama, tidak dilandaskan pada teritori tertentu, padahal dalam dunia modern seperti saat ini kehidupan bangsa dan bernegara dibatasi oleh konsep Negara bangsa (nation state).
Kedua, benih-benih kesuburan paham yang mengusung khilafah ini bergelayut dan berlindung di balik paham yang selama ini mereka anggap bertentangan dengan prinsip Islam, yakni demokrasi. Atas dalih kebebasan berekspresi dalam demokrasi mereka dengan lantang memekikkan khilafah. Bahkan, untuk alasan kedua ini salah satu pemimpin terbesar pengusung khilafah, Abdul Qadim Zallum, menganggit buku bertajuk “ad Dimūkratia Nizhãmul Kufr, Yahrumu Akhdzuhã wa Tadhbīquhã awi Dakwah ilaihã (Demokrasi merupakan sistem kafir yang terlarang untuk diadopsi, diterapkan, atau dikampanyekan). Sebuah ironi yang sangat sulit untuk dipahami.
Pemahaman yang demikian ini (mendahulukan kulit darpada isi) berseberangan paradigma ushul fikih yang digariskan oleh sarjana-sarjana islam terhadulu yang berbunyi al-ibrah di jauhar la bil madzar, yang menjadi pegangan pokok adalah substansi, bukan simbol atau penampakan lahiriah. Pada gilirannaya pemahaman Islam poltik akan berhenti hanya sebatas jargon yang selebratif saja.
Paradigma kedua adalah paradigma agama etik-transformatif. Paradigma ini adalah paradigma yang berangkat dari cara pandang yang menyatakan bahwa agama harus dijadikan spirit atau ruh. Agama harus terus digali nilai-nilainya untuk dijadikan inspirasi bagi problem yang sedang melanda manusia dalam konteks pribadi maupun berbangsa. Paradigma ini memandang bahwa agama harus mampu mentransformasikan ajarannya secara radikal untuk menyesuaikan diri dengan problem kontemporer. Agama dituntut untuk terus kreatif dan adaptif dengan realitas kekinian.
Pada paradigma kedua inilah harapan kita bersama, perkawinan sah antara agama dengan politik yang pada gilirannya dapat memproduksi kebijakan-kebijakan yang tidak menelan ribuan ‘korban jiwa’ manusia itu bisa terjadi. Namun sebaliknya jika yang terjadi adalah bertemunya agama politik dengan kekuasaan maka di sanalah, dalam hemat saya, ‘perselingkuhan agama dan politik’ terjadi. Apalagi jika pertemuan keduanya disokong dengan modal ekonomi yang besar, maka bisa dipastikan yang terjadi adalah kerusakan dan kehancuran.
Meminjam bahasa WS. Rendra (1998) dalam sajaknya yang bertajuk “Maskumambang”, agama yang menjadi lencana politik adalah agama dalam artian yang dangkal yang pemeluknya belum selesai dengan dirinya sendiri atau meminjam istilah Josntons—agama politik–. Agama dimaknai sebagai komoditas yang bisa dijadikan alat untuk mengekploitir serta memobilisir massa untuk kepentingan-kepentingan tertentu.
Keadaan yang demikian itu sesungguhnya persis dengan apa yang pernah dikatakan oleh Ibnu Rusyd (1988) “jika ingin menguasai orang bodoh, bungkuslah sesuatu yang batil dengan agama”. Dan kita semua tidak menginginkan hal itu terjadi dan menimpa umat Islam Indonesia terus menerus.
Lalu pertanyaan mendasarnya, yang terjadi hari ini di Indonesia, pemaknaan agama yang mana yang lebih dominan: agama politik ataukah agama etik-transformati?
