Sabtu, April 24, 2021

Menjaga Marwah Penyelenggara Pemilu

Menanti Komitmen Jokowi untuk KPK

Kurang lebih 2 bulan lalu masyarakat Indonesia dihebohkan dengan kasus penyiraman air keras kepada penyidik senior KPK bung Novel Baswedan di Masjid kediaman rumahnya...

Menjawab Radikalisme di Tubuh KPK

Di tengah gegap gempita kesuksesan KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT terhadap sejumlah koruptor, ada angin tak sedap berhembus ke tubuh KPK. Sebuah...

Corona dan Protokol Belajar dari Rumah

World Health Organization (WHO) telah menetapkan virus Corona atau Covid-19 sebagai pandemi. Virus Corona telah menyebar ke lebih dari seratus negara di dunia. WHO...

Kritik Etnisitas dalam Sebuah Film

Film Hotel Rwanda merupakan film garapan Sutradara Terry George yang dirilis pada tahun 2004. Film tersebut diangkat berdasarkan sebuah kisah nyata yaitu sebuah peristiwa...
Bahrur Rosi
Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Jayabaya Jakarta

Belum lama ini, kasus operasi tangkap tangan (OTT) oleh Satgas Anti Politik Uang Mabes Polri bersama jajaran Polda Jawa Barat dan Polres Garut terhadap Oknum Penyelenggara Pemilu, yakni Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Garut dan Komisioner KPU Garut atas dugaan menerima suap terkait kewenanganya dalam penyelenggaraan Pilkada Garut 2018 menjadi sorotan publik dan mencoreng penyelenggara Pemilu.

Kegaduhan pasca penagkapan pun tidak bisa dihindarkan, KPU dan Bawaslu selaku Penyelenggara Pemilu dibuat tertunduk malu melihat jajarannya terciduk. Marwah penyelenggara pemilu menjadi taruhan sebagai pelaksana dan pengawas demokrasi. Penyelenggara pemilu yang seharusnya bisa menjaga iklim demokrasi kini dipertanyakan.

Semarak deklarasi tolak politik uang oleh Bawaslu yang dilaksanakan secara serentak diseluruh Indonesia seakan menjadi sia-sia. Deklarasi yang sejatinya menjadi rambu peringatan bagi semua pihak termasuk penyelenggara pemilu dalam pelaksanaan pemilu yang bebas,jujur, adil dan tentu bebas uang dalam melaksanakan tugasnya mengawal pesta demokrasi di tingkat pusat hingga tingkat daerah.

Penyelenggaraan pemilu yang baik sesuai amanah UUD 1945 bisa terwujud bilamana diiringi dengan proses pelaksanan yang baik pula disertai pengawasan yang baik. Proses demokrasi diharapkan bisa melahirkan pemimpin yang bisa membawa rakyat menjadi lebih baik. Pemilu yang bermutu harus dibarengi oleh penyelengaraan dan penyelenggara pemilu yang penuh etika.

Pemilu merupakan sarana dalam meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Nilai-nilai dan etika dalam berdemokrasi akan dapat mencegah politik berakhir dengan jalan kekerasan maupun kecurangan-kecurangan dalam pemilihan. Uang jangan selalu dijadikan alat untuk memuluskan jalan meraih kekuasaan. Ongkos politik yang mahal memang masih bisa diperdebatkan, tapi menggunakan uang dibawah tangan bukanlah suatu jawaban.

Kasus yang menimpa oknum penyelenggara pemilu di daerah Garut adalah perbuatan yang tidak bisa ditolerir karena penyelenggara pemilu harus bekerja secara profesional, mandiri, transparan, dan akuntabel. Jangankan menerima suap, bertindak, bersikap, dan berprilaku yang berpotensi menimbulkan dugaan tidak netral, dan tidak profesional adalah hal yang harusnya haram dilakukan oleh penyelenggara pemilu.

Dalam regulasi yang berlaku, tindakan itu jelas telah melanggar Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 Pasal 8 huruf a, g dan j tentang kode etik penyelenggara pemilu. Di samping itu, tindakan itu juga melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) merilis data bahwa selama periode Januari hingga Februari 2018 sudah memeriksa sebanyak 76 kasus pelanggaran kode etik yang melibatkan unsur penyelenggara pemilihan umum.

Dari jumlah itu, telah dilakukan tindakan berupa 37 peringatan keras, 27 orang diperingatkan, 3 diberhentikan sementara, 11 diberhentikan tetap, 3 orang diberhentikan jabatannya sebagai ketua serta 76 orang direhabilitasi. Dari 61,2 persen oknum yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik sebagian besar berupa pelanggaran profesionalisme, bekerja tidak sesuai prosedur, tidak cermat, tidak teliti, dan lain-lain.

Semua data dan fakta tersebut menjadi catatan penting dan patut menjadi keprihatinan bersama, bahwa lembaga yang diharapkan seharusnya menjaga marwah demokrasi dan pemilu justru banyak terdapat catatan buruk dalam menjaga marwah lembaganya. Catatan tersebut harus segera diperbaiki dalam rangka menghadirkan kultur pemilu 2019 yang berkualitas dan cermin demokrasi yang baik.

Penyelenggaraan pemilu dan penyelenggara pemilu ibarat dua sisi mata uang, yang harus selalu bersamaan dan sama sama berjalan baik, kualitas penyelenggaran pemilu yang baik ditentukan oleh kualitas penyelenggara pemilu yang baik. Meski harus menjadi kesadaran bersama bahwa mengawal proses demokrasi dalam cerminan pemilu menjadi tanggung jawab semua, karena pemilu itu adalah kita.

Untuk menciptakan pemilu yang berkualitas adalah suatu yang mutlak harus dipenuhi karena jika tidak maka pemerintahan yang diinginkan untuk 5 tahun mendatang tidak akan mendapat dukungan rakyatnya karena permintahan itu kelak tidak akan sesuai harapan dalam mencapai amanat rakyat yang sesuai dengan pembukaan UUD 1945 yaitu suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa, dan seterusnya.

Lalu bagaimanakah agar pemilu ini benar-benar bisa meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia?. Caranya adalah seluruh elemen harus mau dan siap berkomitmen bersama. Hal ini harus dilakukan untuk mencegah terjadinya pelaksanaan pemilu yang tidak sportif dan jauh dari keadilan. Cari lainnya adalah masyarakat bersama penyelenggaran pemilu melakukan pengawasan dan pemantauan agar setiap tahapan pemilu berjalan dengan jujur, adil, dan bersih sehingga pemilu yang adil dan sportif bisa tercapai.

Kasus Garut cukuplah menjadi pelajaran bagi kita semua terkhusus para penyelenggara pemilu. Memberikan jalan kepada aparat penegak hukum untuk menangani dan menyelesaikan kasusnya secara tuntas adalah langkah yang harus dilakukan. Penyelenggara pemilu kini mulai harus fokus pada proses pembenahan internal penyelenggara pemilu tanpa mengganggu proses pemilu yang sedang berjalan.

Penyelenggara pemilu mulai harus intropeksi diri, supervisi dan kembali menggalakkan untuk menanamkan nilai-nilai integritas dan pofesional dalam penyelenggaraan pemilu. Kasus yang terjadi merupakan ulah oknum anggota bukan dilakukan secara kelembagaan, meski harus diakui bahwa semua itu berdampak pada citra institusi penyelenggara pemilu.

Penyelenggara pemilu harus bisa mengembalikan dan menjaga marwah serta kepercayaan masyarakat kepada lembaga penyelenggara pemilu demi menjaga iklim demokrasi yang baik. Proses demokrasi harus dijaga dan dirawat dengan baik dan bersama-sama oleh semua elemen baik penyelenggara pemilu, peserta pemilu, tokoh masyarakat, dan masyarakat.

Tidak ada yang boleh menciderai proses demokrasi yang sudah dibangun dan ditata sejak lama oleh bangsa Indonesia dengan sikap kurang terpuji dan kurang bermartabat karena berani jujur itu hebat.

 

Bahrur Rosi
Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Jayabaya Jakarta
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Toleransi, Kita Perlu Belajar dari Negeri Tolland

Sebelum mulai mendaratkan jemari diatas keyboard laptop, sejenak terlintas dalam pikiran saya sebuah kutipan yang menarik dari buku yang berjudul “Berjamaah (lagi) walau tak...

Terorisme Lahir dari Watak yang Retak

Salah satu musuh terbesar kemanusiaan adalah terorisme. Ia lahir dari watak retak manusia yang dikendalikan hasrat untuk membunuh. Dalam aksinya yang agresif, teroris tak...

Melacak Kesalehan Kultural dan Ikhtiar Keberagaman

“Agama tetap bersifat kemanusiaan, karena bertujuan menuntun manusia mencapai kebahagiaan. Tetapi ia bukanlah kemanusiaan yang berdiri sendiri, melainkan kemanusiaan yang memancar dari Ketuhanan” -Nurcholis Madjid,...

Mencari Teman Masa Pandemi? Why Not, Berikut Tipsnya

Sudah Satu Tahun Pandemi Covid-19 Melanda Indonesia. sekolah-sekolah, kampus, tempat yang bahkan kantor sekalipun harus berkegiatan online. Mahasiswa baru, murid baru dan orang-orang yang baru memulai...

Teror Lone Wolf: Siapa Bertanggung Jawab?

Dalam kurun 1 minggu, Indonesia dihentakkan oleh serangkaian teror brutal yang menyasar agama dan institusi negara. Minggu 28 Maret 2021, serangan bom bunuh diri...

ARTIKEL TERPOPULER

Teror Lone Wolf: Siapa Bertanggung Jawab?

Dalam kurun 1 minggu, Indonesia dihentakkan oleh serangkaian teror brutal yang menyasar agama dan institusi negara. Minggu 28 Maret 2021, serangan bom bunuh diri...

Melacak Kesalehan Kultural dan Ikhtiar Keberagaman

“Agama tetap bersifat kemanusiaan, karena bertujuan menuntun manusia mencapai kebahagiaan. Tetapi ia bukanlah kemanusiaan yang berdiri sendiri, melainkan kemanusiaan yang memancar dari Ketuhanan” -Nurcholis Madjid,...

Mempertanyakan Wacana Koalisi Partai Islam Oleh PKS dan PPP

Menyatakan bahwa Islam hanya berhubungan dengan kehidupan spiritual, tanpa kita sangkut pautkan sama sekali dengan masyarakat dan negara, mungkin sama jauhnya dari kenyataan dengan...

Puasa Menurut Filsuf Muslim

Selama ini ada anggapan umum yang diterima luas, bahwa nasib filsafat Islam telah berakhir di tangan Ibn Rusyd. Filsuf Andalusia yang mencoba melakukan counter...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.