Ketimpangan pembangunan infrastruktur di wilayah kepulauan masih menjadi persoalan yang belum sepenuhnya terselesaikan di Indonesia. Kondisi ini tampak nyata di Pulau Paliat, yang berada di Desa Sauran atau dikenal Susunan, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur. Sebagai wilayah berpenghuni dengan aktivitas sosial dan ekonomi yang berlangsung setiap hari, keberadaan infrastruktur jalan yang layak bukan sekadar pelengkap, melainkan kebutuhan mendasar bagi masyarakat.
Secara fungsional, jalan memiliki peran strategis sebagai sarana mobilitas manusia, distribusi barang, serta akses menuju layanan pendidikan dan kesehatan. Ketika kondisi jalan mengalami kerusakan dalam waktu yang lama tanpa perbaikan yang memadai, dampak yang ditimbulkan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga merambah aspek sosial dan ekonomi. Hal ini tercermin dari kondisi jalan utama di Pulau Paliat yang menjadi urat nadi aktivitas warga, namun dilaporkan mengalami kerusakan selama bertahun-tahun.
Kerusakan tersebut ditandai dengan permukaan jalan yang berlubang, berbatu, serta licin ketika musim hujan. Kondisi ini menunjukkan lemahnya sistem pemeliharaan infrastruktur yang berkelanjutan. Dalam perspektif tata kelola pemerintahan, fenomena ini mengindikasikan bahwa fungsi pelayanan publik belum berjalan secara optimal. Padahal, pemerintah desa maupun pemerintah daerah memiliki kewenangan sekaligus tanggung jawab untuk memastikan pembangunan dan perawatan infrastruktur berlangsung secara merata, baik di wilayah daratan maupun kepulauan.
Di tengah keterbatasan tersebut, masyarakat Pulau Paliat justru menunjukkan tingkat partisipasi sosial yang tinggi melalui praktik swadaya. Kegiatan gotong royong dalam memperbaiki jalan menjadi bukti nyata bahwa masyarakat tidak bersikap pasif terhadap kondisi lingkungannya. Namun demikian, upaya swadaya tidak dapat dijadikan solusi jangka panjang. Keterbatasan sumber daya finansial dan teknis menyebabkan hasil perbaikan sering kali tidak bertahan lama dan bersifat sementara.
Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, ketergantungan pada swadaya masyarakat tanpa dukungan struktural dari pemerintah berpotensi menimbulkan beban ganda. Di satu sisi, masyarakat harus memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari, sementara di sisi lain mereka juga dituntut untuk menanggung biaya perbaikan fasilitas publik. Kondisi ini tidak sejalan dengan prinsip keadilan sosial yang menempatkan negara sebagai penanggung jawab utama dalam penyediaan layanan dasar.
Lebih jauh, kerusakan jalan juga berdampak pada aspek keselamatan. Risiko kecelakaan meningkat, terutama bagi anak-anak yang setiap hari harus menempuh perjalanan ke sekolah. Infrastruktur yang tidak layak secara langsung menghambat akses pendidikan serta berpotensi menurunkan kualitas sumber daya manusia dalam jangka panjang.
Fenomena ini sekaligus mencerminkan adanya kesenjangan antara perencanaan dan implementasi kebijakan pembangunan. Dana desa yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk perbaikan infrastruktur dasar perlu dikelola secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Tanpa pengelolaan yang baik, pembangunan yang dilakukan cenderung bersifat sementara dan tidak menyentuh akar permasalahan.
Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret dari pemerintah untuk memastikan bahwa perbaikan jalan di Pulau Paliat tidak lagi bersifat tambal sulam. Perencanaan pembangunan harus berbasis pada kebutuhan riil masyarakat, disertai dengan pengawasan yang ketat serta evaluasi yang berkelanjutan. Selain itu, pendekatan pembangunan di wilayah kepulauan perlu mempertimbangkan karakteristik geografis yang berbeda dengan wilayah daratan, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih adaptif dan berkelanjutan.
Pada akhirnya, persoalan jalan rusak di Pulau Paliat bukan sekadar isu lokal, melainkan refleksi dari tantangan pembangunan di wilayah kepulauan secara umum. Negara memiliki kewajiban untuk menjamin bahwa seluruh warga negara, tanpa terkecuali, memperoleh akses terhadap infrastruktur yang layak. Tanpa komitmen yang nyata, upaya mewujudkan pemerataan pembangunan hanya akan menjadi wacana yang tidak pernah benar-benar terwujud.
