Jumat, Juni 18, 2021

Mengapa Kampanye #2019GantiPresiden Dilarang?

Hitam Putih Gemerlap Media Sosial

“Komunikasi adalah inti dari masyarakat kita. Itulah yang menjadikan kita manusia.” Setidaknya begitulah yang dikatakan Jan Koum, pendiri aplikasi Whatsapp yang kini telah mencapai...

Ada Apa dengan HAM di Papua?

Pengertian HAM perlu dipahami betul oleh setiap orang. Apalagi Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum. Pengertian HAM, singkatan dari Hak Asasi Manusia merupakan...

Puasa, Mari Kendalikan Hasrat

Umat Islam di seluruh pelosok dunia kini tengah melaksanakan satu kewajiban yang bernilai  penuh dengan pahala, bahkan berlipat. Mereka diwajibkan oleh agama untuk berpuasa....

Refleksi Hari Buruh dan Gerakan Perlawanan

Momentum hari buruh hampir selalu diperingati dengan beragam aksi. Aksi buruh tidak hanya mengkritisi kebijakan mikro perusahaan tetapi juga regulasi ketenagakerjaan yang ada. Sekalipun...
Rae Arani
Blogger yang sudah jarang menulis

Kritik Hasanudin Abdurakhman atas gerakan (atau kampanye?) #2019GantiPresiden pada tulisan yang diunggah di GeoTimes (27/8) membuat saya berusaha memahami ulang tentang apa itu kampanye dan kebebasan berpendapat.

Saya sepakat gerakan #2019GantiPresiden yang diinisiasi Mardani Ali Sera adalah sebuah kampanye. Kalau mau dipersempit lagi, #2019GantiPresiden adalah sebuah kampanye negatif. Kampanye yang isinya adalah penolakan terhadap suatu hal.

Bawaslu telah melakukan ijtima untuk menilai apakah gerakan #2019GantiPresiden melanggar aturan kampanye versi KPU atau tidak. Hasilnya negatif. Bawaslu menilai gerakan dengan gaya penulisan ala twitter komplit dengan tanda pagar di pangkalnya itu adalah pengejawantahan kebebasan berekspresi belaka.

Hasanudin tidak hanya mengkritisi gerakan #2019GantiPresiden, namun juga gerakan-gerakan lain semacam #Jokowi2Periode. Hasanudin mencap gerakan-gerakan semacam itu sebagai gerakan liar yang digerakkan oleh politikus-politikus tak beretika.

Argumen seperti itu tentu bisa dibenarkan akal sehat. Namun ibarat diagnosis, Hasanudin hanya menangkap gejala (symptom) tapi tidak berhasil menggali lebih dalam dan memahami mengapa hal itu terjadi.

Kampanye yang Bukan Kampanye

Sudah jamak wajah calon-calon peserta sering mengotori ruang publik. Isinya foto muka, nama dan gelar yang panjang, serta jargon tiga kata yang miskin arti. Bersih, Adil, Berwibawa. Merakyat, Jujur, Bersahabat. Bersih, Enak, Halal.

Saya yakin bahwa “kampanye” model ini termasuk yang dikritisi oleh Hasanudin. Kampanye yang tidak masuk dalam kriteria kampanye versi KPU. Kampanye yang dimanfaatkan oleh politikus-politikus tak beretika dengan dalih. “Ini sekadar sosialisasi, bukan kampanye.”

Apakah Bawaslu boleh melarang kegiatan sosialisasi seperti ini? Tentu tidak. Bawaslu adalah alat negara. Setiap tindakannya harus terukur. Pedomannya jelas. Terang, Bawaslu tidak dapat dan tidak boleh menjadi polisi moral dengan menghakimi niat seseorang yang berada di hati. Hati yang dalamnya lebih dalam dari palung terdalam.

Ruang yang dapat digunakan untuk mengubah perilaku para oportunis politik ini adalah lewat aturan hukum. Aturan main yang lebih jelas akan membuat ruang gerak kampanye terselubung semakin sempit.

Menggugat Aturan Kampanye

Namun demikian, saya ingin menghadang pemikiran untuk lebih merapatkan aturan kampanye. Saya justru ingin mempertanyakan pertanyaan yang lebih mendasar, “Mengapa waktu kampanye harus diatur-atur?”

Masa kampanye yang hanya dibatasi selama 21 hari justru mempersempit terjadinya perang gagasan. Program antar calon hanya dapat dibenturkan selama tiga minggu. Padahal kita semua sepakat bahwa skenario terbaik sebuah pemilihan umum adalah ketika calon pemilih dapat memahami program dari tiap-tiap calon. Di sisi lain, sosialisasi dengan menampilkan muka calon peserta pemilihan justru tidak diatur durasinya.

Pada titik inilah kemudian saya heran mengapa kita mengeluh demokrasi kita tidak berkualitas. Padahal penyebabnya amat jelas. Telur-telur busuk demokrasi dibiarkan menetas sementara telur emas pantang untuk dierami sebelum masuk masa kampanye.

Membebaskan durasi kampanye boleh jadi beresiko memperuncing konflik horisontal di tengah masyarakat. Namun di sisi lain, juga membuka peluang terjadinya pendewasaan politik. Kesempatan masyarakat terpapar program-program kerja masing-masing calon lebih terbuka.

Inilah tantangan demokrasi yang sesungguhnya di Indonesia. Bahwa demokrasi bangsa ini dapat naik kelas ke jenjang berikutnya. Memilih peserta pemilihan umum dengan pertimbangan figur yang dipilih tentu adalah sebuah bentuk demokrasi. Namun memilih peserta pemilihan umum dengan pertimbangan program yang akan dijalankan, tentu ini adalah demokrasi yang lebih baik.

Rae Arani
Blogger yang sudah jarang menulis
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Manifesto Arsip Bagi Pengelolaan Cagar Budaya

Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam peninggalan sejarah, mengingat eksistensi terhadap banyaknya kerajaan-kerajaan yang pernah bertahta di bumi nusantara. Selain menjadi negara yang terkenal...

Setelah Sayyid Syarief Mengenolkan Diri

Syariefhans tampil di mimbar dengan gagah dan perlente. Ia mengenakan kemeja hijau tua, dengan lengan panjang yang dikancing rapi. Ketampanan dan kulit putihnya membuat...

Viral, BTS Meal di Tengah Pandemi

BTS Meal adalah menu yang dihasilkan dari kolaborasi antara McDonal dengan Boyband Grup BTS, Korea Selatan. McDonald didirikan pada tahun 1940 oleh Richard dan...

Meluruskan Kasus Takmir Melarang Salat Bermasker di Masjid

Ramai menjadi perbincangan publik saat video berdurasi 2 menit sekian memperlihatkan “brutal”-nya ketua Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Al Amanah, Jalan Kampung, Tanah Apit, RT...

Radikalisme, Anak Muda dan Pendidikan Tinggi: Antisipasi, Respon dan Kebijakan

Ekstrimisme dan radikalisme nampaknya tidak mengenal negara berpenduduk mayoritas Muslim seperti Indonesia atau negara-negara Eropa di mana kaum Muslimin merupakan komunitas minoritas. Ekstrimisme tumbuh...

ARTIKEL TERPOPULER

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.