Kritik Hasanudin Abdurakhman atas gerakan (atau kampanye?) #2019GantiPresiden pada tulisan yang diunggah di GeoTimes (27/8) membuat saya berusaha memahami ulang tentang apa itu kampanye dan kebebasan berpendapat.
Saya sepakat gerakan #2019GantiPresiden yang diinisiasi Mardani Ali Sera adalah sebuah kampanye. Kalau mau dipersempit lagi, #2019GantiPresiden adalah sebuah kampanye negatif. Kampanye yang isinya adalah penolakan terhadap suatu hal.
Bawaslu telah melakukan ijtima untuk menilai apakah gerakan #2019GantiPresiden melanggar aturan kampanye versi KPU atau tidak. Hasilnya negatif. Bawaslu menilai gerakan dengan gaya penulisan ala twitter komplit dengan tanda pagar di pangkalnya itu adalah pengejawantahan kebebasan berekspresi belaka.
Hasanudin tidak hanya mengkritisi gerakan #2019GantiPresiden, namun juga gerakan-gerakan lain semacam #Jokowi2Periode. Hasanudin mencap gerakan-gerakan semacam itu sebagai gerakan liar yang digerakkan oleh politikus-politikus tak beretika.
Argumen seperti itu tentu bisa dibenarkan akal sehat. Namun ibarat diagnosis, Hasanudin hanya menangkap gejala (symptom) tapi tidak berhasil menggali lebih dalam dan memahami mengapa hal itu terjadi.
Kampanye yang Bukan Kampanye
Sudah jamak wajah calon-calon peserta sering mengotori ruang publik. Isinya foto muka, nama dan gelar yang panjang, serta jargon tiga kata yang miskin arti. Bersih, Adil, Berwibawa. Merakyat, Jujur, Bersahabat. Bersih, Enak, Halal.
Saya yakin bahwa “kampanye” model ini termasuk yang dikritisi oleh Hasanudin. Kampanye yang tidak masuk dalam kriteria kampanye versi KPU. Kampanye yang dimanfaatkan oleh politikus-politikus tak beretika dengan dalih. “Ini sekadar sosialisasi, bukan kampanye.”
Apakah Bawaslu boleh melarang kegiatan sosialisasi seperti ini? Tentu tidak. Bawaslu adalah alat negara. Setiap tindakannya harus terukur. Pedomannya jelas. Terang, Bawaslu tidak dapat dan tidak boleh menjadi polisi moral dengan menghakimi niat seseorang yang berada di hati. Hati yang dalamnya lebih dalam dari palung terdalam.
Ruang yang dapat digunakan untuk mengubah perilaku para oportunis politik ini adalah lewat aturan hukum. Aturan main yang lebih jelas akan membuat ruang gerak kampanye terselubung semakin sempit.
Menggugat Aturan Kampanye
Namun demikian, saya ingin menghadang pemikiran untuk lebih merapatkan aturan kampanye. Saya justru ingin mempertanyakan pertanyaan yang lebih mendasar, “Mengapa waktu kampanye harus diatur-atur?”
Masa kampanye yang hanya dibatasi selama 21 hari justru mempersempit terjadinya perang gagasan. Program antar calon hanya dapat dibenturkan selama tiga minggu. Padahal kita semua sepakat bahwa skenario terbaik sebuah pemilihan umum adalah ketika calon pemilih dapat memahami program dari tiap-tiap calon. Di sisi lain, sosialisasi dengan menampilkan muka calon peserta pemilihan justru tidak diatur durasinya.
Pada titik inilah kemudian saya heran mengapa kita mengeluh demokrasi kita tidak berkualitas. Padahal penyebabnya amat jelas. Telur-telur busuk demokrasi dibiarkan menetas sementara telur emas pantang untuk dierami sebelum masuk masa kampanye.
Membebaskan durasi kampanye boleh jadi beresiko memperuncing konflik horisontal di tengah masyarakat. Namun di sisi lain, juga membuka peluang terjadinya pendewasaan politik. Kesempatan masyarakat terpapar program-program kerja masing-masing calon lebih terbuka.
Inilah tantangan demokrasi yang sesungguhnya di Indonesia. Bahwa demokrasi bangsa ini dapat naik kelas ke jenjang berikutnya. Memilih peserta pemilihan umum dengan pertimbangan figur yang dipilih tentu adalah sebuah bentuk demokrasi. Namun memilih peserta pemilihan umum dengan pertimbangan program yang akan dijalankan, tentu ini adalah demokrasi yang lebih baik.
