Sore itu, bus Trans Jakarta koridor 1, Blok M – Kota Tua, yang membawa saya menuju Jl. Jend. Sudirman mendadak berhenti sebelum halte Gelora Bung Karno (GBK) karena rombongan pengemudi sepeda motor yang memasuki jalur busway.
Kejadian ini sering terjadi di ibu kota, akan tetapi yang membuat saya terkejut adalah tulisan kaos para penumpang dan pengemudi sepeda motor tersebut yang menunjukan alumni dari sebuah kampus besar di Kota Depok yang bertuliskan deklarasi dukungan kepada salah satu calon Presiden dan Wakil Presiden.
Tak hanya sampai di situ, dua hari kemudian saya menghadiri diskusi Kedaulatan Ekonomi yang mendatangkan praktisi dan pakar di bidang ekonomi yang diselenggarakan di bilangan Epicentrum Kuningan, Jakarta Selatan. Diskusi berlangsung lancar sampai pada penghujung acara, panitia menyerahkan deretan daftar alumni kampus ternama di Jawa Barat kepada ketua tim sukses pasangan capres tertentu. Aih, sepertinya hanya saya peserta dari UNS.
Seketika saya dibuat heran oleh dua kejadian ini. Mengapa untuk mendeklarasikan dukungan politik harus membawa embel-embel alumni kampus? Apakah sebuah diskusi yang berujung untuk memberikan dukungan politik menjadi tidak laku apabila tidak mencantumkan label alumni?
Pengalaman ini semakin meneguhkan perkataan Soe Hok Gie dalam Catatan Seorang Demonstran (1983): “Hanya ada dua pilihan, menjadi apatis atau mengikuti arus. Tetapi aku memilih untuk jadi manusia merdeka”.
Andai ia masih hidup dan menjadi mahasiswa di tengah kegelian suasana politik ini. Sudah dapat dipastikan inspirator Mapala Pradjna Paramita (sekarang Mapala Universitas Indonesia) itu akan tersentak melihat keambiguan mahasiswa yang terjebak dalam pusaran kepentingan elit politik.
Bagaimana tidak? Tercatat dalam 3 bulan terakhir berlangsung 9 deklarasi dukungan oleh mahasiswa baik untuk pasangan kosong satu ataupun kosong dua di kampus besar di Pulau Jawa. Tentu mereka lantang menyatakan sikap karena mendapat ‘contoh’ dari para alumni. Ah, Jangan sampai kematian Soe Hok Gie menjadi sia-sia.
Keikutsertaan kampanye secara langsung oleh mahasiswa dalam kontestasi pemilihan umum berpotensi memperkeruh kondisi. Akarnya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 86 yang menegaskan bahwa institusi pendidikan merupakan tempat terlarang untuk kampanye. Dampaknya, mahasiswa mencari panggung sendiri untuk mengekspresikan pilihan politik di luar kampus. Padahal masyarakat menaruh harapan di setiap pundak mas-mbak untuk menjadi mitra kritis pesta akbar demokrasi tahun ini, bukan sebaliknya.
Esensi vs Eksistensi
Perguruan tinggi yang setiap tahun melahirkan ribuan manusia siap karya, saat ini sedang terjebak dalam kritis identitas akibat hingar-bingar pemilu. Hal ini menunjukan substansi keberadaan perguruan tinggi itu sendiri yang masing terseret oleh sisa sistem orde baru. Ditambah alih saling memperebutkan dukungan dari mahasiswa dan alumni seakan mencerminkan perebutan predikat intelektual.
Ya, kedua kandidat yang menyisakan kurang dari 90 hari masa kampanye kian membidik kampus sebagai segmen pasar segar sebagai branding baru dalam memoles jagoannya. Semakin banyak dukungan dari civitas akademika, semakin besar pula klaim atas makna intelektualitas. Luar biasa.
Masyarakat kampus dipandang memiliki nilai jual yang lebih tinggi dibanding emak-emak yang duduk di kursi wakil rakyat. Mereka menyandang status kaum terdidik yang tidak semua pemudia di usianya mampu mengenyam pendidikan serupa. Sehingga dengan sendirinya mereka membawa aksesibilitas yang rentan dimanfaatkan oleh agen politik.
Maka esensi pendidikan tinggi yang seharusnya mencerdaskan anak bangsa justru luntur oleh satu-dua golongan yang membenturkan kampus dengan politik. Tampil dengan membawa nama almamater namun isi kepala seakan baru satu semester. Menonjolkan eksistensi dan melupakan esensi
Harap maklum jika mahasiswa yang seharusnya sibuk dengan kegiatan akademis kini lebih asyik berpolitik praktis. Saling menggaungkan kehebatan dan mendebat hal yang remeh, dimulai seperti siapa yang paling bagus mengaji sampai siapa yang memiliki tubuh paling atletis. Maka beruntunglah Jokowi dan Prabowo, kalian memiliki juru bicara cerdas dan gratis!
Pencerdasan Pemilih
Teringat perkataan Prof. Chusnul Mar’iyah, Presiden Direktur Center for Election and Political Party (CEPP) FISIP, Universitas Indonesia, pada forum Indonesia Lawyer Club 8 Januari silam, yang mencemaskan pemilu tahun ini yang hanya berkutat pada pilpres semata. Padahal akan diselenggarakan lima pemilihan secara bersamaan yang empat diantaranya memilih anggota legislatif pusat dan daerah. Pileg menjadi miskin narasi dalam setiap diskusi dan media hanya terfokus membahas pilpres saja. Ada-ada saja pemilu tahun ini.
Pada akhirnya, jika ingin berkampanye dalam pesta demokrasi ini, mulai lah dengan mengkampanyekan kerabat untuk datang ke TPS pada 17 April mendatang. Terlebih, banyak mahasiswa rantau yang terancam tidak menggunakan hak suara yang telah menghabiskan Rp. 24,9 Triliun dari total APBN 2019.
Sangat disayangkan jika suara milenial terdidik kandas tak digunakan hanya karena jarak yang memisahkan. Jadilah juru-juru kampanye untuk menekan angka golput. Bersikap tegas dengan membangun narasi positif terhadap masyarakat dan kritis menyikapi atmosfer demokrasi. Sehingga tidak ada deklarasi-deklarasi lanjutan yang semakin mempolarisasi perguruan tinggi. Itulah politik asertif kampus!
