Dalam beberapa tahun terakhir, tepatnya pasca runtuhnya sistem otoriterianisme Orde Baru Soeharto, gelombangan demokratisasi mulai massif. Hal ini ditandai oleh menjamurnya pembentukan partai politik, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM/NGO), Pers dan beragam lembaga pro demokrasi.
Sementara itu, kebebasan politik, berpendapat, berdemonstrasi, berserikat dan perlindungan hukum semakin mendapat tempatnya kembali dalam sistem yang demokratis. Setidaknya, Indonesia bisa mengalami transformasi sosial-politik yang bebas dari otoriterianisme negara.
Namun, semua itu tidak malah membangkitkan dan memperkuat amanah reformasi ditegakkan. Malah sebaliknya, kasus korupsi, pembungkaman aktivis pro demokrasi, penghapusan mural, pengesahan kebijakan bermasalah dan ketimpangan semakin meluas. Reformasi masih menyisakan warisan budaya lama yang masih mengendap dalam institusi negara pasca Soeharto dilengserkan.
Banyak pihak menilai keadaan semacam ini dipengaruhi oleh menguatnya elit-elit lama yang masih bercokol kuat dalam institusi negara (Hadiz; 2005). Gerakan reformasi tidak malah menyapu bersih kekuatan elit lama, malah mereka beradaptasi di dalam kondisi sosial-politik yang semakin bebas.
Demokratisasi malah merekonfigurasikan ulang tatanan elit lama dan membentuk kekuatan mereka melalui berbagai upaya, misalnya mengkooptasi dan menggembosi institusi birokrasi negara.
Kita menghadapi persoalan yang sama seperti rezim Orde Baru menjarah semua sumber daya negara. Meskipun disana-sini berbagai kekuatan elemen aktivis pro demokrasi semakin menantang dan menyuarakan kebusukan rezim. Namun ternyata sebagian lembaga pro demokrasi tidak mampu mengoptimalkan kekuatan menggeser kekuatan elit yang kita sebut dengan oligarki.
Bahkan, kepercayaan banyak pihak pada elemen civil society justru kian melemah. Buktinya, elemen civil society mengalami keterpecahan internal yang semakin menggeser posisi kekuatan mereka dari lanskap politik Indonesia. Yang ada justru sebaliknya, civil society di Indonesia terseret kedalam banyak praktik politik seperti politik uang. Hal ini tentu menjadi bermasalah, sebab kekuatan alternatif seperti covil soviety ternyata gagal mentransformasikan diri kedalam agenda gerakkan pembaharuan dan perbaikan demokrasi.
Bukti ini bagi saya cukup memberikan satu gambaran bahwa politik demokrasi Indonesia masih dikendalikan oleh kekuatan oligarki. Meskipun hal ini mungkin bagi sebagian orang terlalu berlebihan, tetapi menurut saya hal ini mewakili gambaran tentang politik Indonesia kontemporer yang masih didominasi oleh berbagai kekuatan yang meletakkan kepentingan mempertahankan status quo.
Menguatnya Praktik Korupsi
Di awal tahun 2022, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penangkapan terhadap beberapa elit daerah yang diyakini melakukan praktik korupsi. Terakhir, KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Kabupaten Langkat yang diduga melakukan praktik korupsi. Tidak hanya itu, KPK juga menangkap beberapa orang yang terindikasi melakukan praktik korupsi didalam lingkaran Bupati Langkat tersebut.
Kita menyaksikan diawal tahun 2022 ini ternyata kepala daerah masih melakukan praktik korupsi. Hal ini semakin mempertegas bukti riil bahwa elit-elit di daerah masih melakukan kong kali kong dalam mendapatkan sumber daya yang dapat mempertahankan kepentingan politik-ekonomj mereka. Banyak pihak menilai kasus korupsi yang menimpa Bupati Langkat dan beberapa kepala daerah yang lain memiliki keterhubungan dengan persiapan mereka menjelang Pilkada di tahun mendatang.
Kontestasi elektoral lima tahunan itu memerlukan biaya politik atau ongkos politik yang jumlahnya sangat fantastis. Tentu, untuk mendapatkan dana sebesar itu beberapa kepala daerah berupaya melakukan berbagai praktik politik busuk yang dapat mendatangkan keuntungan ekonomi bagi kesiapan kepentingan politik. Ada yang ikut kontestasi periode berikutnya, ada yang ikut pemilihan Gubernur dan ada yang ikut pemilihan DPR. Semua itu menjalin dan membentuk sikap politik beberapa kepala daerah dengan berupaya mendatangkan dana melalui praktik korupsi.
Menurut saya, penangkapan terhadap Bupati Langkat tersebut menggambarkan fakta politik di Indonesia yang masih menguatnya praktik korupsi. Karena itu, berbagai pihak musti terus mendorong dan mendukung kinerja kerja KPK agar terus berupaya melakukan penangkapan terhadap kepala daerah yang diyakini melakukan praktik korupsi.
Keseriusan
Ditengah lanskap politik demokrasi di Indonesia yang kian menjenuhkan serta tidak punya harapan, menurut saya kita semua harus serius mengindahkan amanah reformasi. Bagi saya, upaya kedepan yang perlu dilakukan ialah mendorong berbagai pihak, mulai dari negara, pers, LSM dan civil society untuk memiliki komitmen dan sikap serius memperbaiki tatanan demokrasi dan amanah reformasi. Hanya dengan sikap keterbukaan dan kerja sama semua pihak, menurut saya, reformasi dapat kita capai bersama.
Butuh kesadaran paling dalam dari semua elemen bangsa. Kita perlu memaksimalkan kembali dan mendorong politik yang sifatnya subtantif dan transformatif bagi kepentingan masyarakat. Pada akhirnya, kerja perbaikan harus tetap kita upayakan bersama.
