Belum lama ini, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Timur merilis angka pertumbuhan ekonomi triwulan I 2019 Bumi Flobamora yang terkontraksi sebesar 5,62 persen dibanding triwulan sebelumnya.
Meskipun secara tahunan (year on year) tumbuh sebesar 5,09 persen dibanding triwulan yang sama pada tahun 2018, terkontraksinya pertumbuhan ekonomi secara triwulanan menandakan adanya pola musiman yang dialami oleh roda perekonomian masyarakat.
Kita tahu bahwa pada triwulan IV 2018 ada banyak momen seperti Natal, tahun baru, maupun libur sekolah. Pada periode tersebut, masyarakat NTT cenderung lebih berperilaku konsumtif dibanding triwulan-triwulan lain sepanjang tahun. Hal ini yang menyebabkan seolah-olah masyarakat kehabisan “bensin” untuk berperilaku konsumtif pada awal tahun.
Komponen perekonomian NTT memang masih bertumpu pada konsumsi rumah tangga. BPS mencatat 79,9 persen PDRB NTT pada triwulan I 2019 disumbang oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga. Karenanya, daya beli masyarakat sangat memengaruhi kinerja perekonomian NTT pada umumnya.
Lesunya perekonomian NTT pada triwulan I 2019 ini disinyalir karena adanya penurunan daya beli masyarakat yang ditunjukkan dengan deflasi berturut-turut pada bulan Februari dan Maret 2019. Meskipun daya beli masyarakat secara umum mulai membaik pada bulan April, kenaikkan harga-harga bahan makanan dan kelompok transportasi yang cukup signifikan sangat membebani masyarakat. Bahkan, harga tiket pesawat di Maumere mengalami kenaikkan rata-rata sebesar 11 persen.
Perlu Restrukturisasi Pola Ekonomi
Pola kegiatan perekonomian masyarakat NTT yang masih bertumpu pada sektor pertanian menyebabkan produktivitas yang bergantung dengan musim. Dari catatan BPS, ada lebih dari 800 ribu rumah tangga usaha pertanian di NTT atau sepertiga penduduk NTT yang menjalankan roda perekonomiannya di sektor pertanian.
Secara keseluruhan, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menyumbang 26,83 persen PDRB NTT pada triwulan I 2019. Jauh di atas 20 lapangan usaha lainnya. Hal ini menyebabkan kinerja sektor pertanian memengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi di NTT. Kembali ke daya beli, pola sektor pertanian yang mayoritas masih mengandalkan musim untuk masa tanam ini memengaruhi daya beli masyarakat di awal tahun.
Umumnya, masyarakat petani baru memulai tanam pada awal tahun, selaras dengan musim hujan yang memasuki puncak pada periode tersebut. Oleh karenanya, pengeluaran di awal tahun cenderung dihabiskan untuk barang modal atau dengan kata lain konsumsi akan bahan makanan dan lain-lain otomatis akan menurun.
Fase tanam pada awal tahun ini juga turut memengaruhi stok bahan makanan di NTT, sehingga pasokan dari luar daerah yang tentunya membutuhkan biaya logistik akan menaikkan harga di pasaran. Selain itu, ketergantungan masyarakat pada sektor pertanian ini menambah lesunya daya beli. Mayoritas masyarakat di sektor pertanian tidak memiliki lapangan pekerjaan lain sehingga selama masa tunggu panen, mereka cenderung menurunkan daya beli demi menghemat pengeluaran.
Pergeseran pola perekonomian masyarakat menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah setempat. Kontribusi industri pengolahan pada ekonomi NTT yang masih sangat rendah atau sekitar 1,36 persen diharapkan dapat ditingkatkan melalui restrukturisasi. Pemerintah harus mampu mendorong masyarakat yang semula petani subsisten agar mau mengolah hasil pertaniannya.
Tidak hanya sebatas tanam, panen dan makan. Hal ini dapat dikatalis melalui penyuluhan dan pelatihan keterampilan. Struktur APBD juga harus mengakomodir usaha-usaha pemerintah dalam merestrukturisasi perekonomian. Jangan lupa, NTT memiliki potensi pariwisata yang sangat besar.
Masyarakat juga dapat dimanfaatkan untuk menjadi kontributor pada industri pariwisata baik menjadi local guide, penjual makanan, atau petugas kebersihan. Sehingga selama masa tunggu panen, ada hal lain yang dapat menambah pemasukkan masyarakat. Perlunya roda perekonomian yang berjalan sustain ini diperlukan untuk menjaga daya beli masyarakat. Lebih lanjut, kesejahteraan masyarakat dapat meningkat.
Namun hal tersebut perlu didukung infrastruktur yang memadai. Selama ini, akses masyarakat perdesaan terhadap fasilitas publik masih tergolong sulit. Terlebih, ada 1.439 dari total 3.353 desa di NTT memiliki topogarfi wilayah berupa lereng/puncak (sumber: PODES BPS 2018). Sehingga akses infrastruktur seperti jalan dan jembatan sangat dibutuhkan untuk menopang kegiatan perekonomian.
Kapabilitas SDM
Tantangan Pemerintah Provinsi NTT dalam peralihan pola perekonomian masyarakat cukup kompleks. Tidak hanya masalah infrastruktur dan menjaga roda perekonomian masyarakat agar sustain, namun juga peningkatan kapabilitas SDM.
Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTT yang terkait dimensi pengetahuan sebagai salah satu tolok ukur daya saing masyarakat mencatat pada tahun 2018, rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk 25 tahun ke atas hanya mencapai 7,3 tahun atau setara kelas VIII SMP saja, itupun belum selesai.
Dari sisi ketenagakerjaan, 54,63 persen orang yang bekerja pada Februari 2019 adalah lulusan SD atau bahkan tidak memiliki ijazah (sumber: BPS). Ironi, karena Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tertinggi justru masyarakat dengan tingkat pendidikan Diploma (12,44 persen) dan sarjana (8,76 persen).
Dengan kata lain, penyerapan tenaga kerja di NTT masih belum optimal. Hal ini dikarenakan belum beralihnya pola perekonomian masyarakat dari pertanian ke industri atau jasa. Sehingga tenaga-tenaga ahli lulusan pendidikan tinggi tidak terserap dengan baik. Sekali lagi, tugas dan tantangan pemerintah adalah bagaimana memecahkan masalah ketenagakerjaan ini sebagai salah satu solusi stimulan perekonomian NTT.
Perlu Upaya yang Sustainable
Mengubah pola hidup masyarakat memang tidak mudah. Pemerintah perlu membuat sebuah cetak biru yang memuat rencana restrukturisasi ekonomi yang keberlanjutan. Masalah upgrade yang semula hanya petani subsisten menjadi petani modern berbasis industri diharapkan juga mampu menyerap tenaga kerja dengan kualifikasi jenjang pendidikan yang lebih tinggi untuk mengurangi tingkat pengangguran.
Selain itu, optimasi sektor pariwisata sebagai tumpuan pendukung agar roda perekonomian masyarakat terus berjalan juga harus dipersiapkan infrastruktur pendukungnya. Dari sisi produksi, pemerintah juga harus mampu menjaga stabilitas harga pada berbagai tingkat pasar dengan cara memantau rantai distribusi untuk memastikan ketersediaan.
Agar tidak terlalu bergantung dengan konsumsi masyarakat, pemerintah juga harus mampu menarik investor untuk menanamkan modalnya di NTT agar guncangan ekonomi dapat ditekan ketika daya beli masyarakat menurun.
