Pasca ledakan di pelabuhan Marfaa, Beirut, Lebanon, 4 Agustus 2020 yang lalu. Hingga terjadi demonstrasi besar-besaran menuntut pemerintah untuk bertanggungjawab atas insiden tersebut. Tidak hanya itu, mereka menyuarakan reformasi Lebanon, ditengah konstelasi politik, tindak korupsi dan kesenjangan ekonomi.
Akhirnya, kini Lebanon memiliki Perdana Menteri baru, Mustapha Adib, menggantikan Perdana Menteri lama, Hassan Diab, yang mengundurkan diri karena desakan rakyat Lebanon.
Pemerintah Lebanon melalui presiden Michael Aoun menyatakan akan segera melakukan reformasi total untuk memperbaiki kondisi politik Lebanon yang tengah carut marut. Ia juga tengah memikirkan bahwa sistem pemerintahan Lebanon yang menganut sistem konfesionalisme, yakni sistem pembagian kekuasaan berdasarkan pada sekte-sekte keagamaan. Hal ini bagi Aoun dianggap telah membawa dampak besar bagi Lebanon selama kurun waktu tujuh dekade. Badai pertikaian dan perseteruan antar sekte keagamaan tidak dapat terhindarkan.
Pasalnya, dalam sistem terebut, yang menjadi presiden harus berasal dari Katolik Maronit, sedangkan perdana menteri berasal dari Islam Sunni, wakil PM berasal dari Kristen Ortodoks, dan ketua parlemen berasal dari Syiah.
Jika melihat sejarah, terkait pembagian kekuasaan itu sebenarnya hanyalah hasil kesepakatan antara presiden (dari kelompok Katolik Maronit) dan perdana menteri (dari kelompok Islam Sunni) pada 1943. Saat itu, Lebanon baru saja merdeka dari Prancis. Kesepakatan itu tidak tertulis, tetapi menjadi semacam konvensi yang berlaku pada tahun-tahun kemudian. Baru pada 1990 diformalkan menjadi konstitusi.
Kini Lebanon tengah berbenah dan mereformasi pemerintahan. Rakyat Lebanon tengah menanti reformasi yang bakal membawa negara yang disebut dengan “Swiss di Timur Tengah” itu berubah lebih baik. Masyarakat Lebanon sudah jengah ditengah badai covid-19 yang menyerang, ditambah kondisi politik dan ekonomi yang carut marut. Maka, reformasi politik adalah keniscayaan dan jalan yang mesti ditempuh.
Intervensi Prancis
Saat kondisi Lebanon terpuruk, Prancis melalui presiden Emmanuel Macron berusaha turut andil dalam upaya rekonsiliasi dan membantu reformasi politik Lebanon. Pasca ledakan di perlabuhan Beirut, ia juga hadir ditengah masyarakat Lebanon untuk melihat kondisi dan situasi yang terjadi di lokasi ledakan.
Tentu dalam hal ini, presiden Emmanuel Macron ingin membantu Lebanon dan menjadi pahlawan atas kondisi politik Lebanon yang tak stabil tersebut. Ia juga berdiskusi dengan presiden Michael Aoun dan memediasi reformasi politik Lebanon.
Tidak selesai dari situ, ia juga memberikan syarat bagi Lebanon untuk dana bantuan internasional yang mengalir ke Lebanon atas dasar kemanusiaan pasca ledakan di pelabuhan Beirut tidak akan diberikan, jika pemerintah Lebanon tidak melakukan reformasi yang nyata.
Reformasi Politik
Kunjungan kedua Macron juga untuk memastikan reformasi Lebanon harus berjalan cepat. Mustapha Adib sebagai Perdana Menteri baru Lebanon harus melakukan reformasi dan pembenahan yang menyeluruh di tubuh pemerintah maupun parlemen. Jika tidak ada perubahan sama sekali, maka pergantian perdana menteri pun hanya sebuah intrik politik semata.
Sebelumnya Adib adalah mantan duta besar Lebanon untuk Jerman. Ia mendulang 90 suara dari 120 suara dalam parlemen untuk mengklaim jabatan perdana menteri Lebanon. Sedangkan, pemungutan suara diadakan di istana presiden di Baabda, Beirut.
Ia akan berjuang sekuat tenaga dan melakukan reformasi besar-besaran di tubuh pemerintah Lebanon. Harapan dan keinginan masyarakat Lebanon untuk hidup damai dan sejahtera adalah cambuk yang mengharuskan pemerintah Lebanon melakukan perubahan nyata bagi rakyat Lebanon.
Reformasi politik adalah kunci bagi Lebanon keluar dari jeratan stabilitas politik dan ekonomi yang runyam. Perdana Menteri yang baru adalah harapan bagi masyarakat Lebanon. Demonstrasi dan perlawanan rakyat Lebanon bakal menemukan hasilnya. Menanti pemerintah Lebanon melakukan reformasi dan pembenahan untuk pemerintahan yang baik.
