Selasa, Juni 15, 2021

Menanti Kabinet Jokowi Jilid Dua

Selamat Natal Sebagai Problem Bahasa

Perdebatan seputar boleh tidaknya memberikan ucapan ‘Selamat Natal’ seolah selalu bermunculan setiap tahun. Tulisan ini tentu salah satunya. Ada beragam alasan yang dilontarkan oleh...

Film Horor dan Psikologi Kita

Pertanyaan mendasar kenapa film bergenre horor masih digandrungi khalayak masih relevan diteroka lebih lanjut. Kawula muda menjadi pihak yang dominan bertahan di pososi ini....

Mendiagnosa Jelaga Demokrasi

Masa kampanye Pilpres dimulai. Hilir masih jauh untuk dikayuh, namun terasa jeram mulai mengadang. Sejak pemilihan umum nasional tahun 2009 dan tahun 2014 ada...

Sapardi Berlayar ke Surga, Doa-Doa Kami Kirim dari Dunia

"Ada berita apa hari ini Den Sastro?" Penyair itu pasti membuat kau dan beberapa orang terkejut ketika terbangun pagi ini. Saat kabar kepergiaan itu tiba-tiba...
Jacko Ryan
Mahasiswa Ilmu Politik di Universitas Airlangga, Surabaya. Dapat dihubungi di jacko.ryan-2017@fisip.unair.ac.id.

Menjadi fakta bahwa dukungan berbagai partai politik kepada Joko Widodo pada Pilpres 2019 lalu lebih besar dibandingkan rivalnya. Itu terbukti dari porsi koalisi yang terbentuk: Joko Widodo diusung oleh tujuh partai, sedangkan Prabowo Subianto hanya mampu menghimpun empat partai sebagai pengusungnya.

Fenomena itu jelas berbeda dengan Pilpres 2014 silam di mana Prabowo Subianto justru mendapatkan dukungan dari mayoritas partai politik. Jokowi, pada masa itu hanya diusung oleh empat partai politik.

Hubungan simbiosis mutualisme tercipta antara calon yang diusung dengan partai pengusung. Joko Widodo dengan elektabilitasnya yang tinggi dipandang akan menguntungkan partai politik secara elektoral.

Dari sosok Joko Widodo, diharapkan dapat meningkatkan daya tarik kepada partai hingga akhirnya berdampak pada limpahan suara. Inilah yang secara teoritis dikenal dengan nama efek ekor jas (coat tail effect).

Efek ekor jas dapat dimaknai sebagai pengaruh figur dalam meningkatkan suara partai di pemilu. Pertimbangan itu yang kemudian memotivasi banyak partai politik untuk merapat ke kubu Joko Widodo. Begitu juga sebaliknya, dukungan dari berbagai partai politik tentu akan memuluskan jalan bagi calon untuk memenangkan kontestasi.

Pembiasan kabinet 

Permasalahan justru muncul ketika perhelatan Pilpres berakhir. Besarnya koalisi di kubu Joko Widodo dikhawatirkan akan menguatnya tesis yang mengatakan bahwa Pilpres ini dimenangkan oleh kekuatan oligarki.

Langkah Joko Widodo dalam mengemban tugas negara di periode kedua ini seakan-akan semakin berat karena banyaknya partai politik pendukung yang mengharapkan insentif lebih pasca kemenangannya di Pilpres.

Insentif yang lazim diberikan presiden kepada partai-partai pendukungnya yakni jabatan menteri dalam kabinet atau yang dikenal dengan istilah “bagi-bagi kursi”. Berbagai pertimbangan politis hingga politik balas budi dipandang menjadi alasan utama terpilihnya menteri-menteri yang berasal dari partai politik. Padahal, banyak dari mereka yang justru tidak memiliki kapabiltas dalam kementerian tersebut.

Ini yang kemudian membiaskan fungsi dari kabinet itu sendiri. Sebagai bagian dari lembaga eksekutif, kabinet pemerintahan utamanya menyokong kerja presiden di mana sebagai kepala negara dan pemerintahan, ia bertanggung jawab atas berbagai kebijakan pemerintah.

Jika banyak jabatan menteri diisi oleh tokoh politik maka bukan tidak mungkin berbagai kepentingan dan muatan politik justru menghiasi jalannya kabinet dan kementerian. Dampaknya, kerja pemerintahan secara umum dan secara khusus yakni kerja dalam kabinet menjadi tidak maksimal.

Mengutamakan kompetensi

Penyusunan kabinet sejatinya merupakan hak prerogatif yang dimiiki presiden. Alih-alih hanya berdasarkan pertimbangan politis, seharusnya presiden dapat menunjukkan hak prerogatif itu yang dibuktikan melalui penentuan menteri yang transparan, partisipatif dan tidak transaksional.

Mengingat besarnya tugas yang harus diemban, maka pengangkatan menteri yang tidak rangkap jabatan sebagai pengurus partai menjadi satu hal penting. Begitu pula dengan asas transparan dan partisipatif yang dapat ditunjukan melalui kerjasama dengan berbagai lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), atau lembaga lainnya untuk memberi masukan dan bahkan menguji calon menteri.

Sistem merit (merit system) seharusnya dipraktikkan dalam penentuan menteri di kabinet baru. Keunggulan dari sistem ini adalah kompetensi yang menjadi tolak ukur bagi seseorang dalam meraih jabatan tertentu.

Harapannya, muncul tokoh-tokoh yang memiliki karakter profesional sekaligus taat hukum, netral, rasional, demokratik, inovatif, mandiri, memiliki integritas yang tinggi sehingga siap memimpi berbagai kementerian yang ada. Kompetensi seseorang tentu dapat diukur melalui latar belakang akademisnya, ataupun juga melalui karya-karya hebat dan berdampak yang telah dilakukannya.

Sistem ini tentu tidak menolak keberadaan tokoh politik di kabinet, namun sistem merit lebih mengutamakan kompetensi yang dimiliki seorang calon dibandingkan dengan alasan-alasan politis. Seorang tokoh politik tentu dapat menjadi menteri di dalam kabinet, namun dengan syarat bahwa ia memiliki kompetensi, pengalaman, serta latar belakang akademis yang mumpuni dan linear dengan kementerian yang ia pegang.

Kepastian bahwa Joko Widodo dan Maaruf Amin yang menjadi Presiden dan Wakil Presiden mendatang seharusnya dapat membuat gerak Presiden dalam penentuan menteri dan kabinet dapat semakin cepat.

Evaluasi setiap kementerian dapat dilaksanakan secepatnya sehingga dapat diketahui rekam kerja setiap menteri dan dapat dijadikan pedoman dalam penentuan kursi menteri selanjutnya tanpa menunggu pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih di Oktober mendatang.

Ingatlah bahwa pemilihan orang-orang yang akan terhimpun ke dalam kabinet sangat mempengaruhi jalannya pemerintahan dan bangsa Indonesia ini ke depan. Terkhusus dengan pengumuman menteri-menteri yang dalam beberapa bulan ke depan akan terjadi juga memiliki dampak pada sektor strategis seperti pasar.

Penelitian Asri dengan tajuk US Multinational’s Stock Price Reaction to Host Country’s Government Change (1996) sampai dengan konteks Indonesia sebagaimana diteliti oleh Gunawan dalam Reaksi Pasar Modal Indonesia terhadap Peristiwa Politik Dalam Negeri (2004) menunjukkan hasil yang konsisten bahwa ada reaksi pasar yang positif dan signifikan bila ada pengumuman tentang peristiwa politik yang diharapkan pasar.

Begitu juga sebaliknya, reaksi negatif muncul jika pengumuman politik tersebut tidak diharapkan oleh mayoritas pasar. Melihat dampak yang besar ini, maka ada harapan besar bagi Presiden Jokowi agar dapat memilih secara bijaksana agar menghasilkan pilihan yang terbaik.

Jacko Ryan
Mahasiswa Ilmu Politik di Universitas Airlangga, Surabaya. Dapat dihubungi di jacko.ryan-2017@fisip.unair.ac.id.
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

McDonalds dan “The BTS Meal”

Belum lama ini, perusahaan ternama di dunia yaitu McDonalds (Mcd) mengeluarkan menu terbarunya, yakni “The BTS Meal” yang terdiri dari Mc Chicken Nugget, French...

Kenapa Kuliah Gratis?

Buku dan pena adalah senjata terbaik melawan kemiskinan ~ Malala Yousafzai Memberi bekal dalam bentuk pengetahuan dan keterampilan adalah cara terbaik menolong orang untuk keluar...

Buya Syafii Maarif, Harapan Terus Ada

Siapa yang tidak tahu Buya Ahmad Syafii Maarif ini. Tokoh Muhammadiyah dan tokoh nasional penting yang masih tersisa pada zaman ini. Mestinya, orang seperti...

Menakar Komunikasi Persuasi Pemerintah dalam Menghadapi Pandemi

Pada awal tahun 2020, pemerintah Indonesia secara resmi mengumumkan bahwa virus baru yaitu coronavirus jenis baru (SARS-CoV-2) dan penyakitnya disebut coronavirus disease 2019 (Covid-19) masuk...

BTS Meals dan Cerita Kuatnya Soft Power

BTS Meal merupakan sebuah menu paket makanan hasil kolaborasi antara salah satu franchise makanan cepat saji besar di dunia yakni McDonald's atau biasa dikenal...

ARTIKEL TERPOPULER