Menjadi fakta bahwa dukungan berbagai partai politik kepada Joko Widodo pada Pilpres 2019 lalu lebih besar dibandingkan rivalnya. Itu terbukti dari porsi koalisi yang terbentuk: Joko Widodo diusung oleh tujuh partai, sedangkan Prabowo Subianto hanya mampu menghimpun empat partai sebagai pengusungnya.
Fenomena itu jelas berbeda dengan Pilpres 2014 silam di mana Prabowo Subianto justru mendapatkan dukungan dari mayoritas partai politik. Jokowi, pada masa itu hanya diusung oleh empat partai politik.
Hubungan simbiosis mutualisme tercipta antara calon yang diusung dengan partai pengusung. Joko Widodo dengan elektabilitasnya yang tinggi dipandang akan menguntungkan partai politik secara elektoral.
Dari sosok Joko Widodo, diharapkan dapat meningkatkan daya tarik kepada partai hingga akhirnya berdampak pada limpahan suara. Inilah yang secara teoritis dikenal dengan nama efek ekor jas (coat tail effect).
Efek ekor jas dapat dimaknai sebagai pengaruh figur dalam meningkatkan suara partai di pemilu. Pertimbangan itu yang kemudian memotivasi banyak partai politik untuk merapat ke kubu Joko Widodo. Begitu juga sebaliknya, dukungan dari berbagai partai politik tentu akan memuluskan jalan bagi calon untuk memenangkan kontestasi.
Pembiasan kabinet
Permasalahan justru muncul ketika perhelatan Pilpres berakhir. Besarnya koalisi di kubu Joko Widodo dikhawatirkan akan menguatnya tesis yang mengatakan bahwa Pilpres ini dimenangkan oleh kekuatan oligarki.
Langkah Joko Widodo dalam mengemban tugas negara di periode kedua ini seakan-akan semakin berat karena banyaknya partai politik pendukung yang mengharapkan insentif lebih pasca kemenangannya di Pilpres.
Insentif yang lazim diberikan presiden kepada partai-partai pendukungnya yakni jabatan menteri dalam kabinet atau yang dikenal dengan istilah “bagi-bagi kursi”. Berbagai pertimbangan politis hingga politik balas budi dipandang menjadi alasan utama terpilihnya menteri-menteri yang berasal dari partai politik. Padahal, banyak dari mereka yang justru tidak memiliki kapabiltas dalam kementerian tersebut.
Ini yang kemudian membiaskan fungsi dari kabinet itu sendiri. Sebagai bagian dari lembaga eksekutif, kabinet pemerintahan utamanya menyokong kerja presiden di mana sebagai kepala negara dan pemerintahan, ia bertanggung jawab atas berbagai kebijakan pemerintah.
Jika banyak jabatan menteri diisi oleh tokoh politik maka bukan tidak mungkin berbagai kepentingan dan muatan politik justru menghiasi jalannya kabinet dan kementerian. Dampaknya, kerja pemerintahan secara umum dan secara khusus yakni kerja dalam kabinet menjadi tidak maksimal.
Mengutamakan kompetensi
Penyusunan kabinet sejatinya merupakan hak prerogatif yang dimiiki presiden. Alih-alih hanya berdasarkan pertimbangan politis, seharusnya presiden dapat menunjukkan hak prerogatif itu yang dibuktikan melalui penentuan menteri yang transparan, partisipatif dan tidak transaksional.
Mengingat besarnya tugas yang harus diemban, maka pengangkatan menteri yang tidak rangkap jabatan sebagai pengurus partai menjadi satu hal penting. Begitu pula dengan asas transparan dan partisipatif yang dapat ditunjukan melalui kerjasama dengan berbagai lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), atau lembaga lainnya untuk memberi masukan dan bahkan menguji calon menteri.
Sistem merit (merit system) seharusnya dipraktikkan dalam penentuan menteri di kabinet baru. Keunggulan dari sistem ini adalah kompetensi yang menjadi tolak ukur bagi seseorang dalam meraih jabatan tertentu.
Harapannya, muncul tokoh-tokoh yang memiliki karakter profesional sekaligus taat hukum, netral, rasional, demokratik, inovatif, mandiri, memiliki integritas yang tinggi sehingga siap memimpi berbagai kementerian yang ada. Kompetensi seseorang tentu dapat diukur melalui latar belakang akademisnya, ataupun juga melalui karya-karya hebat dan berdampak yang telah dilakukannya.
Sistem ini tentu tidak menolak keberadaan tokoh politik di kabinet, namun sistem merit lebih mengutamakan kompetensi yang dimiliki seorang calon dibandingkan dengan alasan-alasan politis. Seorang tokoh politik tentu dapat menjadi menteri di dalam kabinet, namun dengan syarat bahwa ia memiliki kompetensi, pengalaman, serta latar belakang akademis yang mumpuni dan linear dengan kementerian yang ia pegang.
Kepastian bahwa Joko Widodo dan Maaruf Amin yang menjadi Presiden dan Wakil Presiden mendatang seharusnya dapat membuat gerak Presiden dalam penentuan menteri dan kabinet dapat semakin cepat.
Evaluasi setiap kementerian dapat dilaksanakan secepatnya sehingga dapat diketahui rekam kerja setiap menteri dan dapat dijadikan pedoman dalam penentuan kursi menteri selanjutnya tanpa menunggu pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih di Oktober mendatang.
Ingatlah bahwa pemilihan orang-orang yang akan terhimpun ke dalam kabinet sangat mempengaruhi jalannya pemerintahan dan bangsa Indonesia ini ke depan. Terkhusus dengan pengumuman menteri-menteri yang dalam beberapa bulan ke depan akan terjadi juga memiliki dampak pada sektor strategis seperti pasar.
Penelitian Asri dengan tajuk US Multinational’s Stock Price Reaction to Host Country’s Government Change (1996) sampai dengan konteks Indonesia sebagaimana diteliti oleh Gunawan dalam Reaksi Pasar Modal Indonesia terhadap Peristiwa Politik Dalam Negeri (2004) menunjukkan hasil yang konsisten bahwa ada reaksi pasar yang positif dan signifikan bila ada pengumuman tentang peristiwa politik yang diharapkan pasar.
Begitu juga sebaliknya, reaksi negatif muncul jika pengumuman politik tersebut tidak diharapkan oleh mayoritas pasar. Melihat dampak yang besar ini, maka ada harapan besar bagi Presiden Jokowi agar dapat memilih secara bijaksana agar menghasilkan pilihan yang terbaik.
