Hiruk pikuk pemilihan umum tahun 2019 telah usai dengan meninggalkan berbagai jejak problema yang menjangkiti negri ini. Mulai dari permasalahan agama, hoax, isu perselisihan para pendukung hingga isu-isu kecurangan terkait pemilihan umum yang diselenggarakan.
Akhirnya segala bentuk permasalahan itu usai setelah putusan MK memenangkan pihak jokowi ma’ruf amin sebagai presiden dan wakil presiden terpilih setelah gugatan dari pihak tim prabowo tidak terbukti.
Dengan berakhirnya putusan MK ini diharapkan masyarakat indonesia untuk bisa kembali menjaga erat persatuan dan kesatuan mereka agar bisa menatap masa depan lagi untuk pembangunan indonesia yang lebih cerah lagi.
Mengingat masih banyaknya problem yang perlu dibenahi di negara ini, sebab perang dagang dunia akhir-akhir ini memasuki zona-zona panasnya antara kutub china dan amerika. Dengan tanpa kesiapan kita yang cukup banyak maka akan sulit bagi kita untuk bisa menahan gejolak perang tersebut.
Gejolak perang dagang dunia ini juga berdampak pada negeri indonesia tercinta, sehingga di perelukan arah baru dalam setiap kebijakan yang di jalankan oleh presiden terpilih. Oleh sebab itu kepada pihak pemenang dan wakil rakyat yang terpilih jangan terlalu terbuai dengan kemenangan terpilih. Tugas inilah merupakan tanggung jawab besar yang sudah harus dipersiapkan dalam waktu terdekat oleh segala pihak.
Pada tulisan ini penulis akan memaparkan tiga komponen pokok yang harus dipersiapkan kebijakannya oleh presiden terpilih. Dimana tiga komponen ini merupakan problem yang masih perlu untuk dipenuhi dalam setiap kebijakan yang diterapkan.
Kebijakan ekonomi merupakan problem pertama yang sudah harus di persiapkan oleh presiden jokowi sebagai presiden terpilih, mengingat saat ini indonesia dalam sektor pertaanian khususnya masyarakat kecil masih begitu sulit dalam mendapatkan perekonomian yang baik bagi mereka.
Sudah sewajarnya perekonomian masyarakat petani sudah harus diutamakan, mengingat masyarakat petani yang begitu banyak memberikan sumbangsih pengeksporan bahan-bahan mentah seperti kopi, sawit, rempah-rempah dan lain sebagainya.
Isu impor barang pokok seperti beras, garam, kedelai dari negara luar juga merupakan pukulan telak bagi para petani yang ada di negeri. Sehingga pembenahan ekonomi di sektor pertanian merupakan problem yang harus segera dikejar oleh pemimpin baru.
Banyaknya masyarakat yang juga begitu mengeluh dalam anjloknya beberapa komoditi perkebunan juga hal yang segera di tuntaskan sebab merekalah yang memberikan sumbangsih yang begitu banyak bagi negara tetapi cenderung sering dilupakan.
Kebijakan sektor sumberdaya manusia sebagai permasalahan kedua yang sudah seharusnya di benahi. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Muhammad Hanif Dhakiri mengatakan bahwa ada tiga isu utama dalam masalah Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia yang berkaitan dengan tenaga kerja. Pertama adalah kualitas, kedua kuantitas dan ketiga adalah persebaran.
Problem pembinaan kualitas sumberdaya manusia indonesia saat inilah yang harus digenjot sebab pendidikan saat ini kurang bisa menekan pengangguran kerja, dimana masyarakat masihlah berorientasi pada pencarian kerja di pemerintahan sebagai ASN atau jadi pegawai di perusahaan sehingga kurang yang memiliki ide superior untuk membentuk perusahaan baru atau menciptakan lapangan keerja.
Banyak masyarakat desa yang telah jadi sarjana tidak kembali mengembangkan desa tetapi memilih menetap dikota sehingga ketertinggalan di desa masih belum terhilangkan, sehingga banyak masyarakat yang telah memiliki kualitas bagus tidak mengembangkan dan membagikannya ke masyarakat yang berada di pedasaan yang masih tertinggal. Sehingga tidak mengherankan banyak SDM di negara kita yang tidak memiliki kualitas dan kauntitasnya begitu sedikit.
Kebijkaan pembangunan infrastruktur merupakan masalah terakhir yang wajib untuk di atasi dan dikembangkan. Priode sebelumnya presiden memang membangun begitu banyak infrastruktur akan tetapi kebanyakan hanyalah infarstruktur statis. Infrastruktur statis merupakan pembangunan dibidang pelabuhan, jalan, tol, bandara dan sebagainya yang dijadikan penunjang infrastruktur dinamis. Infrastruktur dinamis meruapakan infrastruktur dibidang industri seperti pabrik-pabrik, industri pangan, industri pertanian dan sebagainya.
Oleh sebab itu pembangunan yang seimbang di bidang infrastruktur dinamis juga harus dijalankan di negeri ini, karena kebanyakan negeri kita banyak membuat infrastruktur besar hanyalah untuk keuntungan ekonomi negara-negara industri.
Sebab kita membeli hasil industri dari mereka karena negeri kita kekurangan industri – industri yang mampu memenuhi hal tersebut. Sehingga pembangunan infrastruktur sudah seharusnya untuk segera diatasi dan dikembangkan sebagai lahirnya produk unggulan negeri.
Dengan pengetasan tiga masalah pokok tersebut diharapkan dapat memberikan perbaikan bagi negara ini, sehingga dengan melaksanakan perbaikan tersebut memberikan dampak kemajuan pada bangsa ini untuk meningkatkaan kesejahteraan bagi masyarakat.
Sehingga apa yang di cita citakan bangsa indonesia dapat terlaksanakan dengan baik demi kesinambungan baangsa dan kepentingan hal layak umum. Maka sepak terjang kebijakan yang dijalankan pemerintahan baru harus mampu meberikan perubahan yang lebih baik dari yang sudah berlalu.
Akhirnya yang menjadi harapan penulis adalah pemerintahan yang baru dapat memberikan kebijakan yang baik dengan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat banyak sehingga dapat menciptakan kesejahteraan yang layak bagi mereka. Sebab pondasi dan kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah memberikan dampak yang cukup besar bagi masyarakat, baik secara positif maupun negatif.
