Mayoritas SKPD yang berada di area pegunungan tengah yang tidak memiliki draft Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) mau pun Rencana Tata Ruang Tata Wilayah (RTRW) tersebut.
Ide pembangunan fisik dianggap sebagai “proposal anggaran” yang paling mudah didapatkan sekaligus menguntungkan sebagian elite birokrasi ketimbang menghadirkan stakeholder yang mengelolanya. 2) Problem eksternal birokrasi: Adanya persoalan historis tentang hadirnya “negara” di tanah Papua yang dilakukan dengan cara “pemaksaan” di tengah tidak terbentuknya state imagination masyarakat Papua yang kuat telah mengakibatkan bahwa kehadiran “pembangunan” di tanah Papua adalah “hadiah” dari negara untuk sebagian kelompok masyarakat Papua yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pribadinya.
Ketidak hadiran state imagination telah mengakibatkan tidak tumbuhnya sense of governance dan sense of publicness di tengah-tengah masyarakat Papua telah mengakibatkan institusi pemerintahan daerah hanya dipandang sebelah mata.
Terlebih dengan eskalasi militer yang membesar dan kontestasi pemilihan umum daerah yang seringkali menimbulkan banyak korban telah mengakibatkan dukungan masyarakat Papua terhadap demokrasi hanya pada persoalan pemenangan percaturan kontestasi politik elite sub-etnis mereka dibandingkan dengan persoalan subtantif berkait dengan pelayanan publik yang tidak berjalan.
Dari kondisi inilah, sangat wajar jika pada akhirnya masyarakat sub-etnis Papua sangat mudah dalam bertindak bertindak emosionil dan serta merta menghancurkan infrastruktur pemerintahan daerah (seperti: pengrusakan gedung pemerintah daerah, pembakaran rumah dinas aparatur daerah, pengrusakan rumah ibadah, dsb) ketika pemerintah daerah tersebut dianggap tidak memberikan keuntungan bagi kelompok suku mereka. Hingga tahun 2014 saja, Papua menempati peringkat kedua konflik pemilihan pimpinan dan jabatan daerah terbanyak (31 insiden) setelah Aceh (89 insiden) (SNPK, 2014: 18).
Dua problem utama tersebut hadir akibat pemaksaan sistem birokrasi ditengah kondisi masyarakat yang yang belum memiliki perspektif state imagination yang solid telah mengakibatkan terjadinya cultural-shock yang terjadi yang harus dialami masyarakat Papua. Realitas inilah yang telah mengakibatkan imajinasi tentang “negara” di sebagian besar masyarakat asli Papua harus dimaknai secara dramatis dan dogmatis. Di sisi yang lain, elite birokrasi Papua yang terbentuk secara prematur justru telah menjadi benih utama dalam mereproduksi budaya kleptocracy yang dilegitimasi oleh negara.
Menalar “Masa Depan” Papua
Dari gambaran diatas, ditengah spirit kebijakan pembangunan pemerintahan Jokowi-JK di tanah Papua dan OTSUS Papua yang diharapkan mampu mengakselerasi pembangunan dan peradaban masyarakat Papua yang setara dengan masyarakat kepulauan lainnya, sudah semestinya pemerintah pusat tidak lagi melihat Papua hanya pada peningkatan pembangunan infrastruktur dan akselerasi pelayanan dasar semata.
Apa yang dikembangkan oleh Kabinet Kerja saat ini dalam pengembangan infrastruktur di tanah Papua haruslah disyukuri dan patut diapresisasi. Namun, hal yang jauh lebih mendasar yang harus dijawab oleh pemerintah pusat terhadap tanah Papua hari ini adalah persoalan pembentukan state imagination dengan cara melakukan transisi nilai dan budaya birokrasi yang dikembangkan secara adaptif dan partisipatoris dalam rangka menumbuhkembangkan sense of publicness dan sense of governance di tengah-tengah masyarakat Papua.
Oleh karena itu, cultural policy yang berorientasi pada pembangunan state imagination juga harus menjadi prioritas yang penting untuk menciptakan masyarakat Papua damai, adil, dan makmur di tengah-tengah NKRI.
Kolom terkait:
Menalar Logika Pembangunan Papua (1)
Menalar Logika Pembangunan Papua (2)
