Putusan final Mahkamah Konstitusi (MK) pada 27 Juni lalu, menjadi pertanda runtuhnya sengketa pemilu 2019 yang, sempat melahirkan berbagai drama yang mengguncang dunia. Putusan itu juga yang membuat Presiden Jokowi menjadi penguasa negeri untuk kedua kali, bersama dengan Koalisi Indonesia Kerja (KIK) yang menjadi kekuatan baru di parlemennya.
Akan tetapi, terpilihnya Jokowi tersebut menyisakan perasaan dilematis di kubu Prabowo. Ya, buntut dilema itu ada pada Koalisi Adil Makmur (KAM) yang menjadi partai aliansi Prabowo dalam melawan Jokowi, secara resmi membubarkan diri. Jalan sulit pun harus dipilih oleh mereka, apakah akan bergabung dengan koalisi Jokowi atau, tetap menjadi oposisi seperti sediakala.
Dari keempat partai yang tergabung dalam oposisi Prabowo diantaranya, Gerindra, PKS, PAN, dan Demokrat. Nama pertama (baca: Gerindra) menjadi partai yang paling santer diberitakan akan bergabung dengan koalisi Jokowi.
Jika oposisi dimaknai sebagai kekuatan politik yang berada di luar struktur pemerintahan dan tidak sampai membentuk kabinet atau pemerintahan bayangan, sesungguhnya Prabowo bersama Gerindra memiliki track record tersendiri untuk itu. Sejak Pemilu 2009 misalnya, Prabowo dan Gerindra sudah mengambil posisi di luar pemerintahan.
Sementara, jika Gerindra berani mengambil langkah ekstrem dengan bergabung ke koalisi Jokowi, partai pimpinan Prabowo Subianto ini tentu akan merugikan Prabowo sendiri. Seperti kita ketahui, Prabowo kemungkinan besar kembali diusung untuk menjadi calon presiden lagi di Pilpres 2024 mendatang. Sebab, berdasarkan survey yang dilakukan oleh Lembaga Survey Indonesia Denny JA, nama Prabowo masih memiliki tingkat kepopularitasan di atas 25 persen.
Di sisi lain, perolehan suara Gerindra di Pemilu 2019 meraih tempat kedua dengan presentase 12,57 persen atau setara dengan 17.594.839 suara, di bawah PDI yang memperoleh kemenangan sebesar 19,33 persen atau suara sebanyak 27.053.961, Kompas.com (22/5/19).
Hal serupa juga dialami Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Demokrat (PD) yang jauh-jauh hari sudah menunjukkan sikap kompromistis terhadap ajakan bergabung dalam koalisi pemenang Pilpres. Elite politik dari dua partai tersebut dikabarkan akan menyeberang menuju koalisi pemerintahan Jokowi.
Ini bukanlah pilihan mudah sebab, mereka harus memikirkan nasib partainya sendiri pasca pemilu 2019. Kurang rasional juga bila keduanya memilih untuk bertahan di saat partainya kalah dan menderita apalagi, tetap bersikukuh mempertahankan diri di barisan oposisi.
Di jajaran PKS sendiri, jika kita melihat dari ideologinya saja, agaknya memang mustahil apabila mereka menjadi bagian dari politik pemerintahan Jokowi. Sejarah PKS sebagai oposisi juga terlihat manis. Hal itu bisa dilihat dari perolehan suara PKS setiap pemilu berlangsung yang terus menunjukkan geliat kenaikan.
Matinya demokrasi
Adanya kelompok oposisi dalam sistem demokrasi, telah memegang peranan penting dalam mewujudkan mekanisme checks and balances. Mekanisme ini dibutuhkan untuk mewujudkan tata kelola dan penyelenggaraan pemerintahan yang terkontrol sehingga, pemerintahan yang sedang berkuasa tidak keluar jalur dan bertindak sewenang-wenang.
Keberadaan oposisi sebagai penyeimbang kekuasaan juga harus diperkuat dan jangan sampai terkena rabun senja. Demokrasi akan kehilangan ruhnya apabila pihak oposisi melenggang menuju kaum pro pemerintah. Tidak ada lagi kelompok yang dengan gencar melakukan check and balances terhadap kebijakan pemerintah.
Tanpa oposisi, libido demokrasi tidak lagi menjadi menarik. Tidak ada kritik yang bisa ditujukan secara langsung kepada penguasa. Oposisi juga harus benar-benar paham dengan perannya. Bayangkan saja, jika semua partai yang semula menjadi oposisi lalu, tiba-tiba berkoalisi dengan pemerintah.
Kemungkinan terjadinya kartelisasi antara partai-partai di mana acapkali kedaulatan rakyat cukup besar. Kebutuhan rakyat yang menjadi prioritas utama dalam demokrasi, tidak terpenuhi secara maksimal karena kepentingan kelompok tertentu lah yang menjadi prioritas.
Jika itu terjadi maka, bangsa Indonesia akan mengulang kembali masa buruk yang pernah terjadi 60 tahun silam. Kala itu, di bawah pimpinan Soekarno Indonesia menerapkan sebuah sistem Demokrasi Terpimpin. Dalam sistem demokrasi terpimpin, tidak ada istilah oposisi. Segala praktik kekuasaan kepemerintahan, dijalankan secara terpusat di bawah kendali sang pemimpin.
Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Lord Acton bahwa, ‘Power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely’, sebuah pemerintahan yang absolut diyakini akan melahirkan keburukan yang absolut pula. Karena itulah, pemerintah membutuhkan kelompok oposisi untuk menjaga supaya pemerintahannya tidak absolut dan berimbang.
Masalah baru
Jika memang ada kelompok oposisi yang menjatuhkan hatinya kepada koalisi Jokowi, tentu akan menimbulkan masalah baru. Yang paling kentara adalah potensi ditinggal pendukungnya dan akan mengubur perlahan masa depan parpol itu sendiri. Selain itu, mereka yang tergabung sebagai pendukung oposisi bakal kecewa berat lantaran parpolnya menjadi jajaran elit politk pemerintahan.
Sebagaimana kita tahu, oposisi telah menjadi lawan sepadan bagi pemerintah dalam menjalankan kekuasaan. Apalagi, Prabowo yang notabene berasal dari pihak oposisi, telah gagal mengalahkan petahana selama dua putaran, tentu akan menambah kecewa pendukungnya jika salah satu dari parpol oposisi berafiliasi dengan koalisi Jokowi.
Jika pihak oposisi satu per satu melenggang menjadi pro pemerintahan lalu, bagaimana nasib demokrasi ke depan?
sumber foto: ilmudefinisi.com
