Kendala bahasa yang dialami para buruh kasar di Morowali ketika berinteraksi dengan tenaga kerja asing yang didatangkan dari Tiongkok seolah menjelma jadi paranoia sekaligus mimpi buruk baru bagi pemerintah.
Belum lagi kebaruan dan segala hal yang dibawa oleh para TKA terlatih (skilled) yang sering disebut tidak dimiliki oleh tenaga kerja lokal juga menimbulkan masalah baru. Publik akhirnya dibuat paham : jauh di Morowali sana, kepintaran dan kecanggihan yang dikabarkan dimiliki para TKA tidak membawa dampak signifikan bagi masyarakat dan malah menjadi paradoks.
Dua tahun sudah Indonesia melewati polemik berkepanjangan mengenai kedatangan TKA (Tenaga Kerja Asing) akibat beberapa proyek investasi baru. Yang dominan dikeluhkan adalah banyaknya jumlah tenaga kerja unskilled yang diterima dan lebih diprioritaskan ketimbang tenaga kerja lokal.
Setelah Perpres nomor 20 tahun 2018 terbit, sebagian kalangan menilai pemerintah justru mengakomodir kepentingan investor dibanding kebutuhan masyarakat secara nasional. Mendatangkan tenaga kerja asing yang dikatakan akan memberi dampak positif ekonomi bagi bangsa hingga hari ini justru nihil, dan timbul sekian masalah baru di kalangan tenaga kerja.
Komunikasi sebagai hal yang mendasar dan utama, sering juga menjadi masalah karena tidak semua pemberi kerja TKA mau memberi fasilitas kepada pekerjanya untuk belajar bahasa Indonesia.
Cerita Asnan dan Fakta di lapangan
Hari ini menjadi hari yang sangat berharga bagi Asnan, seorang buruh kasar yang sempat bekerja di Morowali bersama tenaga kerja asing. Berkali-kali mengajukan protes kepada pemerintah daerah dan tidak mendapat tanggapan, hari ini ia mendapat kesempatan emas, menyuarakan aspirasinya di media nasional ILC bersama koleganya yang ikut terkena dampak Perpres 20/2018. Ketika acara berlangsung, Asnan diminta memberi kesaksian.
Dalam satu sesi, Asnan menyampaikan kepada publik apa yg sebenarnya terjadi di daerahnya. Kini, cerita Asnan tak hanya berhenti di hari itu. Sejak pemberitaan tersebut tersiar secara nasional, sebagian masyarakat mulai sadar ada sesuatu yang tidak beres, terjadi di Republik kita hingga hari ini.
Karni Ilyas : Bagaimana Anda berkomunikasi dengan 8000 orang dari Tiongkok yang sama-sama kerja aman?
Asnan : Kalau berkomunikasi, kami sebagai pekerja Bang Karni, ini ada teman-teman translator, kadangkala juga teman-teman translator ini, apa yang disampaikan oleh kawan-kawan Tiongkok ini juga kemudian tidak connect dengan apa yang kami inginkan, apa yang kami sampaikan kepada teman-teman. Artinya bahwa, selama ini ketika kami tinggal di daerah, walaupun sedikit, kami paham dengan bahasa Inggris sehingga kemudian kami sedikit-sedikit berkomunikasi dengan bahasa Inggris.
Tetapi hari ini, ketika kami mau berkomunikasi, jangankan bahasa Indonesia, bahasa Inggrispun kawan-kawan Tiongkok itu tidak paham bahasa Inggris. Apalagi mau bicara dengan bahasa Indonesia? Jadi komunikasinya itu lewat translator yang ada, yang dipakai dari Batam, Kalimantan, jadi ini yang dipakai untuk…
Karni Ilyas : (memotong) Anda tidak mau belajar bahasa Tiongkoknya?
Asnan : Tidak (kemudian tersenyum, disambut tawa hadirin)
Menyoal sulitnya komunikasi, Saya ada ingatan ketika mengikuti Deklarasi Bahasa Negara yang diselenggarakan oleh Badan Bahasa dan Kemendikbud, Agustus lalu. Dalam sambutannya, Bapak Muhadjir Effendy pernah bercerita ketika beliau berkunjung ke salah satu daerah di Papua dan salah satu kepala sukunya mengajak berkomunikasi dengan bahasa yg tidak beliau pahami.
Dan kita juga tahu, setiap suku di Papua punya bahasa masing-masing maka sulit terjadi komunikasi yang baik hingga banyak konflik muncul akibat kesalahpahaman. Pak Muhadjir yang tidak memahami bahasa tersebut, bertanya kepada salah satu pegawai pemerintahan disana. Kata pegawai itu,
“Ah, paling tadi minta dibikinkan jalan pak. Saya juga nggak paham bahasa mereka. Tapi biasanya memang gitu, (minta dibikinkan jalan) hehe”
Bapak Muhadjir menanggapi dalam sambutannya,
“Coba anda semua (para hadirin) bayangkan. Pegawai pemerintah sana tidak paham bahasa mereka. Bagaimana bisa menjalankan pemerintahan?”
Beruntung, Indonesia memiliki satu bahasa yang disepakati bersama dan digunakan sebagai bahasa nasional. Komunikasi sebagai hal yang begitu krusial dalam wilayah kerja, aktivitas, dan pembangunan apapun tentu menjadi tantangan tersendiri.
Kalau mengelola komunikasi dengan penduduk yang masih satu warga negara saja sudah rumit, bagaimana bisa menciptakan lingkungan yang kondusif dengan warga negara luar yang bahkan tidak memahami kultur dan bahasa setempat, tidak punya kesamaan ideologi dan cara pandang? Kita pun paham, dalam hubungan sosial manapun, komunikasi yang baik menjamin suatu iklim yang kondusif. Tentunya ‘baik’ dalam arti, sesuai dengan asal dan standar budaya masing-masing.
Kecuali, mereka yg bekerja adalah robot dan mesin canggih dan tanpa berinteraksi dengan siapapun, mereka tetap bekerja dengan kapasitasnya sebagai robot.
Betapa sulit membayangkan bekerja sebagai buruh kasar di Morowali.
Paradoks Kategori Skilled dan Unskilled
Dalam satu pernyataan pemerintah, Perpres juga diharapkan bisa memudahkan visa bagi Tenaga Ahli Asing guna proses transfer pengetahuan dan teknologi bagi tenaga kerja lokal. Perusahaan yang menanam modal, ada juga yang membutuhkan tenaga ahli terpercaya dalam pengerjaannya. Kendati dalam konteks Perpres adalah memudahkan para investor, peluang datangnya unskilled worker secara masif juga muncul.
Selanjutnya dalam keterangan Irman, yang juga hadir bersama Asnan menerangkan, justru para pekerja asing itu adalah mereka yang juga menjadi pekerja kasar di lapangan. Tidak ada lagi dua kategori yang membedakan : semuanya melebur, merekalah pekerja skilled atau unskilled.
Harapan pemerintah agar mereka pekerja lokal bisa belajar dari tenaga ahli asing menjadi sulit ketika dibayangkan akan benar-benar terwujud. Tenaga lokal tidak dianggap, dan perusahaan lebih memilih pekerja yang mereka datangkan. Dimana kesempatan bagi pekerja lokal untuk belajar ‘keahlian’ itu, disisi lain komunikasi ramah antar pekerja tidak hadir dan muncul ekslusivisme baru?
Saya teringat dengan satu esai Goenawan Mohammad berjudul ‘Cedera’ yang diterbitkan Tempo pada kolom Catatan Pinggir edisi 27 April 2017. Goenawan Mohammad mengkritik pujian Minke dalam Bumi Manusia terhadap ilmu pengetahuan yang terlalu ia sanjung, karena kebaruan yang diusung teknologi dan kebaruan zaman seringkali menghadirkan paradoks.
“Ilmu memang bisa membangun sarana komunikasi yang efektif, tapi—dan ini yang diabaikan Pramoedya dalam novel itu—teknologi juga membuat jarak. Jarak itu berbeda dan lebih dalam”, tulis Goenawan Mohammad.
Kini, kita menyaksikan ‘jarak’ itu muncul di Morowali, daerah tak terjamah yang suatu kali mengusir penduduk aslinya untuk menyambung hidup.
“Mereka tak merasa berada bersama orang lain dalam ruang yang sesak itu”.
