Tirto.id merilis daftar penyitaan buku (kiri) di era Jokowi sebanyak lima kali. Yaitu, pada tanggal 10 Mei 2016, di Penerbit Narasi Yogyakarta, pada tanggal 11 Mei 2016 di Grobogan, Jawa Tengah, 12 Mei 2016, Polres Sukoharjo, Jawa Tengah, menyita buku berjudul “The Missing Link G 30 S: Misteri Sjam Kamaruzzaman & Biro Chusus PKI” dari sebuah toko buku, dan yang paling mutakhir adalah penyitaan yang sedang ramai diperbincangkan beberapa pekan mutakhir, yaitu pada tanggal 28 Desember 2018 di Kediri, Jawa Timur dan 8 Januari 2019 di Jalan HOS Cokroaminoto, Padang Barat, Kota Padang (11/01/2019).
Rentetan razia buku ini menjadi suatu ironi karena harus terjadi di era yang kita sebut era demokrasi. Di mana, kebebasan menjadi salah satu nilai yang paling diagungkan. Dan lebih ironis lagi, HMI sebagai organisasi yang mengklaim dirinya sebagai organisasi intelektual, tidak pernah sekali pun melakukan gerakan penolakan atau kecaman terhadap (tragedi) razia buku.
HMI malah membisu di tengah-tengah maraknya razia buku. Padahal, ia merupakan ancaman yang serius bagi dinamika intelektualisme kita, yang kian hari semakin tumbuh subur, seiring terbukanya kran demokrasi pasca reformasi.
Membincang tentang intelektualisme bukan barang baru bagi HMI. HMI dan intelektualisme layaknya dua mata uang, keduanya tak dapat terpisahkan. Terbukti, HMI melahirkan banyak tokoh intelektual; mulai dari akademisi, penulis, negerawan, ulama, hingga politisi. Sebut saja, misalnya, Cak Noer, Ahmad Wahib, Dawam Rahardjo, Azyumardi Azra, Komaruddin Hidayat, Akbar Tandjung, Jusuf Kalla, Mahfud MD dll.
Para intelektual yang lahir dari rahim HMI tersebut tiada lain karena keakrabannya dengan buku, tanpa membedakan antara buku kiri dan buku kanan, atau buku yang halal dibaca dan yang haram. Semua buku, dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan dan beragam paham dan ideologi mereka lahap. Dibaca, didiskusikan dan ditulis. Tradisi membaca, berdiskusi dan menulis lah yang membuat HMI didaulat sebagai organisasi intelektual. Masa-masa itu tentu boleh, jika saya sebut sebagai masa keemasan HMI.
Masa keemasan HMI kini telah pudar, seiring pudarnya minat baca kader HMI dan menjadikan buku sebagai instrumen untuk menggali ilmu pengetahuan dan gagasan. Membaca, kini tidak lagi menjadi ritual keseharian di HMI, demi terciptanya kader intelektual. Malah, kader HMI kita lebih suka disibukkan oleh hal-hal yang tidak ada sangkut-pautnya dengan intelektualisme yang mampu menjadikan HMI tetap eksis hingga hari ini.
HMI hari ini adalah HMI yang lebih menyerupai partai politik dari pada organisasi perkaderan dan intelektual. Terbukti, konflik internal hanya demi berebut kekuasaan dan struktural mendominasi di tubuh HMI, sebagaimana yang terjadi di internal PB HMI hari ini. Sehingga kaderisasi terabaikan dan kualitas intelektualnya patut diragukan.
Suka atau tidak, tetap harus kita akui bahwa, membisunya HMI atas rentetan razia buku adalah salah satu bukti, bahwa HMI sudah tidak lagi peduli dengan buku dan intelektualisme yang sepanjang sejarah HMI menjadi khas utama. Ketidakpedulian HMI terhadap buku dengan berbagai macam jenisnya (kanan dan kiri) merupakan era kegelapan HMI.
Juga, membisunya HMI atas razia buku merupakan salah satu bentuk delegitimasi HMI sebagai organisasi pembela kebenaran. Karena apapun alasannya, merazia buku, apalagi tanpa proses pengkajian terlebih dahulu adalah tindakan yang tidak benar dan konyol. Karena merazia buku berarti merazia ilmu pengetahuan dan kebenaran yang hendak disampaikan oleh buku tersebut. Di sini lah HMI diharapkan kehadirannya untuk membela kebenaran itu.
Dan jika pun buku-buku (kiri) tersebut terbukti benar mengandung dan menyebarkan paham yang merusak ideologi Pancasila dan kesesatan, maka merazia buku bukanlah jalan yang membijak. Seharusnya ide-ide dan isme-isme yang terkandung di dalamnya itu dilawan dengan ide-ide dan isme-isme juga, bukan malah diberangus. Di sini juga lah, seharusnya HMI hadir untuk menciptakan ruang diskusi dan intelektualisme, bukan malah bungkam.
Sangat disayangkan, organisasi setua dan sebesar HMI lebih memilih bungkam dan membisu di saat terjadi kriminalisasi terhadap buku yang menjadi sumber intelektualisme. Dan malah terkesan membiarkan atau bahkan mengamini tindakan kesewenang-wenangan itu.
Entah lah, virus apa yang sedang menjangkiti HMI, sehingga persoalan yang begitu urgen untuk diselesaikan malah tidak mendapat perhatian, atau persolan semacam ini (razia buku) terlalu remeh-temeh untuk diselesaikan oleh organisasi kemahasiswaan paling akbar, paling masyhur, paling intelektual sekaligus paling jompo di negeri ini, atau HMI masih sibuk mengurusi persoalan politik kita yang kian hari semakin silang sengkarut.
Atau karena yang dirazia adalah buku-buku kiri yang dianggap mengusung dan menyebarkan PKI, marxisme, komunisme, dan leninisme, yang secara historis HMI mempunyai sejarah hitam dan beberapa kali terlibat benturan dengan PKI. Sehingga buku-bukunya tidak perlu dibela, dan bahkan haram untuk sekedar diperbincangkan dan didiskusikan. Entah lah.
Jika tingkah HMI tetap seperti ini, maka keberadaannya di muka bumi ini mubadzir alias sia-sia. “Wujuduhu ka’adhamihi,” kata orang Arab. Dan klaim sebagai organisasi intelektual dan pembela kebenaran patut dipertanyakan.
Dalam konteks ini, HMI seharusnya sedikit malu dengan nama besarnya yang menggaung di seantero negeri. Juga harus malu dengan kemasyhurannya sebagai organisasi intelektual yang selama ini melekat pada dirinya, jika tidak bisa membela dan berteriak lantang akan tragedi razia buku yang marah terjadi di negeri ini.
Mari bangkit dan lawanlah kesewenag-wenangan terhadap buku ini! karena HMI bukan sekedar Himpunan Mahasiswa Islam, melainkan Harapan Masyarakat Indonesia, sebagaimana pernah dikatakan Jendral Soedirman.
