Di mana tanah dipijak di situ langit di junjung, mungkin inilah kalimat yang cocok sebagai kata pengantar. Kurang lebih satu tahun kota Pematangsiantar dipimpin oleh bapak Hefriansyah Noor selaku yang menjabat Wali Kota Pematangsiantar.
Namun tidak terlihat apa hasil kinerja pemerintah selama dipimpin olehnya. Program dalam membangun kota Pematangsiantar guna mampu memperoleh daya saing dengan daerah lainnya belum terealisasi dengan baik. Hal ini terlihat dalam peryataan organisasi SaLing (Sahabat Lingkungan) menyatakan bahwa; dalam pemberantasan bahaya Narkoba saja, Pemerintah Kota Pematangsiantar tidak sepenuhnya mendukung pemerintah pusat dalam pemberantasan Narkoba.
Terbukti Bapak Hefriansyah selaku Wali kota Pematangsiantar apatis dalam pemberantasan Narkoba yang dimana adik kandungnya terkena kasus hukum dikarenakan terbukti mengunakan Narkoba—bahwa kepemimpinan yang baik dimulai dari rumah tangga.
Selain itu juga, wali kota tersebut telah mengangkangi surat edaran oleh Kemendagri yang di mana seorang pejabat pernah terlibat kasus korupsi kembali diangkat dan menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata. Wali kota tersebut juga terindikasi atas pungutan liar (pungli) terhadap seluruh Kepala Sekolah SMP di kota Pematang siantar.
Dalam pernyataan tokoh-tokoh adat juga terdapat bahwa Hefriansyah telah melanggar sumpah jabatan yang dimana terciptanya isu sara ditengah-tengah masyarakat kota Pematangsiantar.
Suku Simalungun sebagaimana suku yang pertama menduduki tanah kota Pematangsiantar, wali kota tersebut melecehkan dimana kota Pematangsiantar disebut sebagai kota Pusaka dalam sebuah terbitan brosur HUT kota Pematangsiantar. Wali kota tersebut juga nampak menghiraukan kearifan lokal—bahwa setiap perayaan hari besar (Hari Nasional) lebih mengutamakan suku diluar kota Pematangsiantar.
Kegagalan kepemimpinan Hefriansyah juga terlihat dalam aksi para pedagang yang berturut-turut dengan didampingi oleh organisasi SaLing, PMKRI, GMNI, GMKI dan lain sebagainya, dalam peryataannya; Di mana segala kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidaklah memihak kepada masyarakat namun justru sebaliknya dimana kebijakan tersebut malah menindas masyarakat kecil.
Selain itu dalam mengambil kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah tidak melakukan sosialisasi kepada masyarat terlebih dulu, ini merupakan salah satu bentuk kegagalan Wali kota tersebut.
Berbeda juga dalam peryataan aksi KOMPAS (Koalisi Mahasiswa dan Pemuda Siantar) minimnya kepedulian pemerintah terkhusus dalam Fasilitas olahraga di kota Pematangsiantar membuat para pecinta olahraga kecewa. Mereka juga merasa bahwa tidak ada sedikitpun perhatian pemerintah dengan keberadaan Fasilitas olahraga di kota Pematangsiantar tersebut.
Dengan adanya aksi yang berturut-turut yang dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat kini kota Pematangsiantar yang dulunya dikenal sebagai salah satu kota Toleran di seluruh Indonesia sekarang telah menjadi kota AKSI (Demo/Ujuk Rasa), bagaimana tidak hampir setiap hari masyarakat yang berunjuk rasa kekantor DPRD maupun kantor Walikota Pematangsiantar dengan menyampaikan permasalahan yang berbeda-beda—seperti, sebagian yang sudah dipaparkan diatas, jelas telah merubah julukan kota Toleransi menjadi kota Aksi.
Pengunjuk rasa yang dilatar belakangi oleh berbagai elemen masyarakat baik itu kelompok mahasiswa, organisasi, pedagang, tokoh-tokoh adat serta masyarakat biasa.
Terlihat juga seluruh Organisasi yang berbeda-beda yang ada di kota Pematangsianatar, turut serta menyampaikan pendapatnya dihari yang berbeda-beda dengan tuntutan yang berbeda pula seperti; SaLING (Sahabat Lingkungan), PMKRI, GMKI, GMNI, KOMPAS, BARSDEM, GAMPAR, IKEIS, PREMAN dan BEM dari beberapa Universitas seperti; USI (Universitas Simalungun) dan lain sebagainya.
Berkaca dari hal di atas tidak bisa dipungkiri lagi, betapa bobroknyak kepemimpinan bapak Hefriansyah Noor tersebut. Sebab sudah menjadi hukum kondratnya bahwa pemimpin yang baik adalah pemimpin yang di sayangi oleh seluruh elemen masyarakatnya bukan malah sebaliknya didemo berturut-turut oleh berbagai elemen masyarakat.
Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang sesuai dengan azas Demokrasi, yakni pemimpin yang menghargai keseluruhan, baik dalam mengambil keputusan, menentukan kebijakan melalui musyawarah, serta dekat kepada masyarakat seperti Bapak Presiden Joko Widodo.
Dapat juga dikatakan bahwa pemimpin yang demokratis ialah seorang yang membimbing dengan bijaksana, menghargai pendapat orang lain, mampu berdiplomasi dengan baik, dan mampu mempertimbangkan kebijakan-kebijakan yang dapat menciderai hidup banyak orang.
Jika merujuk pada aksi yang dilakukan oleh berbagai kalangan masyarakat tersebut. Maka dapat diterima oleh logika berpikir (Akal Sehat) bahwa kepemimpinan bapak Hefriansyah Noor tersebut sangat-sangatlah buruk (Kacau). Tentu dengan demikian kota Pematangsiantar bukan lagi kota Toleran tapi telah kota AKSI.
Pematangsiantar yang dulunya di kenal sebagai Kota toleran diseluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke dikarenakan oleh seorang Raja yang Bijaksana bernama Sangnaualuh Damanik dengan memeluk agama Islam. Kota Pematangsiantar tersebut pertama kali didiami oleh suku Simalungun sebagaimana suku yang pertama yang menginjakkan kaki di tanah yang dikenal Habonaron do bona (kebenaranlah yang menjadi awal.)
Suku Simalungun telah lama tinggal di tanah Habonaron do bona dimana negara Indonesia belum lahir. Dalam arti indonesia masih berada pada jaman penjajahan era Klonial Belanda, akan tetapi suku simalungun jauh sebelumnya telah mendiami tanah Hobonaron do bona dengan motto sapangambei manoktok Hitei. Suku Simalungun yang dipimpin oleh seorang raja bernama Sangnaualuh Damanik pada masa jaman penjajah Belanda dikenal dengan orang paling toleran.
Raja Sangnaualuh Damanik dengan kebijaksanannya adalah raja yang perduli kepada seluruh elemen masyarakat tapa membeda-bedakannya. Terbukti setiap suku pendatang baik yang diluar Sumatra Utara maupun yang didalam, mereka diberikan lahan pertanian (sawah ataupun kebun) secara Cuma-Cuma. Hal ini bisa terlihat zaman sekarang; ada kampung Kristen bagi suku batak toba, kampung karo bagi suku karo, tanah jawa bagi suku orang jawa, dan lain sebagainya.
Kepemimpinan raja Sangnaualuh Damanik tersebutlah yang menjadi faktor kota Pematangsiantar disebut sebagai salah satu kota toleran di Indonesia. Tapi sejak 1 tahun terakhir ini, sebutan toleran tersebut telah hilang oleh karna kepemimpinan yang tidak memberikan pedoman yang baik bagi masyarakat, hingga kota yang toleran tersebut berubah jadi kota aksi.
