Kesepakatan damai Israel-UEA (Uni Emirat Arab), disusul Bahrain dan kemungkinan negara Arab lainnya, menandai babak baru geopolitik Timur Tengah. Sejauh ini, pihak yang paling tersakiti atas kesepakatan itu adalah Palestina yang langsung berhadapan dengan perlakuan keji dan semena-mena Israel. Kesepakatan dengan Israel sama halnya sikap memalingkan muka akan penderitaan bangsa Palestina sebagai akibat tindakan agresi, aneksasi, dan hipokrisi Israel.
Selain Palestina, pihak lain yang akan langsung merasakan dampak kesepakatan tersebut adalah Yaman. Yaman menjadi simpul kepentingan berikutnya bagi UEA dan Israel, terutama dalam upaya menghadapi pengaruh kekuatan Iran dan Turki di Timur Tengah serta berbagai kepentingan lain.
Pemberontakan Houthi secara umum bermula pada tahun 2004 di kawasan Yaman Utara. Konflik Yaman berkembang lebih intens saat Arab Spring merebak di Afrika Utara dan Timur Tengah pada 2011.
Kekuatan besar perang Yaman terbagi ke dalam tiga faksi utama : Houthi dengan dukungan Iran di Utara, tentara loyalis Abd Rabbu Mansour Hadi yang mendapat dukungan koalisi Arab Saudi, dan gerilyawan STC (Southern Transitional Council) di Selatan yang didukung UEA dan tentara koalisi (Kuwait, Bahrain, Mesir, Maroko, Yordania, Sudan dan Senegal).
Peta politik seperti ini tidak terjadi dengan sendirinya. Utara dan Selatan di Yaman adalah representasi dua kekuatan politik utama yang sebelumnya berseberangan dan kontras secara kultur.
Yaman, sebelum digabung menjadi sebuah negara pada 1990, dipisah oleh dua kekuatan politik utama, yakni Republik Demokratik Rakyat Yaman dan Republik Arab Yaman.
Latar dua negara sebelum unifikasi 1990
Republik Demokratik Rakyat Yaman (PDRY) adalah perwujudan sebuah kultur yang terbuka, moderen, bahkan cenderung sekuler dengan dukungan Uni Soviet pada periode 1970 hingga 1980an. PDRY mengembangkan diri menjadi sosialisme Arab yang cenderung tidak terkendali. PDRY di satu sisi memang memberi dukungan terhadap kesetaraan hak perempuan atas laki-laki, sesuatu yang sulit cenderung langka di Timur Tengah hingga kini. Namun, PDRY membolehkan secara terbatas penggunaan qat (sejenis narkotika) dan memberikan pelatihan tentara milisi dari berbagai belahan dunia.
Dengan dukungan Uni Soviet, tidak mengherankan jika kekuatan Marxist dari sayap radikal di beberapa negara banyak berkembang dan menjadikan PDRY sebagai safe haven dan kamp pelatihan militer. Front Rakyat Pembebasan Palestina (PFLP) yang berhaluan komunis, seteru PLO namun seperjuangan dalam perlawanan ke Israel, banyak mendapatkan manfaat politik dan militer dari Yaman Selatan. Demikian juga berbagai kelompok radikal dan kiri dari berbagai negara lainnya.
Motif ekonomi kuat mewarnai proses unifikasi kedua negara. Penyatuan Utara dan Selatan diawali dengan kesepahaman kedua negara untuk mengamankan ladang minyak yang berada di perbatasan kedua negara. Kedua kekuatan politik ini menyadari makna penting mengamankan sumber dana untuk mobilisasi keduanya sebagai kekuatan politik.
Ikhwanul Muslimin (IM) berada di balik kekuasaan Abd Rabbu Mansour Hadi. IM memberi dukungan kepada Abd Rabbu untuk kepentingan mereka dalam mengembangkan IM di Yaman setelah mendapat penolakan di semua negara Timur Tengah, bahkan dicap organisasi teroris.
Menjadi menarik karena langkah koalisi Arab Saudi pada dasarnya adalah menolak keberadaan IM, namun IM berada di balik kekuatan politik Partai Islah yang mendukung Presiden Abd Rabbu Mansour Hadi yang digulingkan Houthi.
Dalam lingkar masalah ini, Al Qaeda juga memiliki peran tersendiri, di antaranya melawan Houthi. Politik memang sulit ditebak, Al Qaeda, yang menjadi target buruan Amerika di Afghanistan dan Pakistan, meski tidak dinyatakan secara resmi, “bergandengan tangan” dengan Arab Saudi dan Amerika dengan konteks spesifik upaya melawan Houthi. Dalam konflik Yaman, Al Qaeda mengembangkan diri sebagai AQAP (Al Qaeda in the Arabian Peninsula).
Dalam upaya membendung kekuatan IM dan terutama Houthi, Uni Emirat Arab mendukung milisi Sunni di Yaman Selatan. Milisi ini adalah Southern Transitional Council (STC). Saat ini, STC mengontrol sepenuhnya kekuatan di Yaman Selatan dan terlihat mempersiapkan diri untuk mendirikan negara Yaman Selatan. Jenderal Bin Brik adalah tokoh penting dibalik eskalasi militer Yaman Selatan saat ini.
Perpecahan Internal dan Kepentingan Israel-UEA di Yaman
STC berulang menyatakan diri untuk merdeka dari kekuatan Utara. Pilihan ini sama halnya mengembalikan Yaman pada saat belum ada unifikasi Utara dan Selatan yang selalu bermasalah. UEA sebagai sponsor utama STC akan berhitung dengan cermat mengenai niat tersebut karena keterhubungan geografi dengan Oman yang relatif kalem.
Misi utama dibalik dukungan UEA ke STC pada mulanya adalah membendung pengaruh IM agar tidak meluas dan berkembang di Yaman. Kebijakan ini penting sebagai strategi UEA untuk mengubur potensi pengaruh IM yang bisa mengarah ke UEA. Namun, perkembangan selanjutnya terkait Abraham Accord antara Israel-UEA dan disusul Bahrain membuka konstelasi politik dan kemungkinan baru.
Telah disebutkan di awal bahwa kesepakatan damai Israel dan UEA beririsan dengan kepentingan mereka di Yaman. Di balik dalih Amerika untuk mengedepankan perdamaian antara Israel dan negara-negara Arab, terdapat kemungkinan faktor lain yang tidak kalah penting.
Aviel Schneider, editor Israel Today, sebagaimana dilaporkan Middle East Institute (14/09/2020), mengatakan bahwa UEA dan STC adalah kawan rahasia baru terkait keberadaan dan akses mereka di Yaman Selatan dan Libya. Schneider mendukung berdirinya Yaman Selatan sebagai negara baru (lagi).
Bagi Israel, berdamai dengan UEA membuka jaring keamanan dan bisnis yang sangat menguntungkan. Dengan kekuatan militer dan intelijennya yang sudah berada di wilayah Eritrea, Israel “tinggal” menghubungkan kekuatan tersebut dengan basis militer UEA di Socotra yang adalah pintu masuk dan palang pintu Teluk Aden, Teluk Oman, Teluk Persia, dan Gwadar di Pakistan dari Laut Arab.
Menguasai Yaman Selatan juga adalah posisi strategis bagi UEA untuk mendukung Jenderal Khalifa Haftar dan pasukannya dalam upaya melawan Government of National Accord (GNA) yang didukung PBB dan Turki. Penguatan garis kepentingan ini bisa jadi akan berlanjut ke Syiria.
Di wilayah Kurdistan, kepentingan Israel dengan eksplorasi minyak di wilayah ini sangat besar. Selain itu, Israel mendukung berdirinya Kurdi sebagai negara merdeka. Dukungan ini menjadi sangat penting secara regional karena Kurdi setidaknya meliputi empat kawasan penting di sekitar Israel: Iran, Irak, Syria, dan Turki.
Mendukung kemerdekaan Kurdi sama halnya membuat sabuk pengaman dari kemungkinan serangan Iran dan Turki, dua rival utama Israel saat ini setelah “damai” dan hubungan baik mulai terbangun dengan negara-negara Arab.
Pada akhirnya, berbagai kepentingan besar tersebut menempatkan yang tersakiti dan tertindas, dalam hal ini rakyat Palestina dan Yaman, berada dalam situasi yang makin sulit dan memprihatinkan. Wallahu a’lam.
