Di tengah gejolak perekonomian global yang tak menentu sebagai akibat dari perang Rusia dan Ukraina, pembatasan perdagangan Amerika Serikat dan Tiongkok, Inflasi di Amerika dan Eropa, Krisis energi di Eropa, dan bencana alam di berbagai belahan Dunia yang belum kunjung berakhir. Hal ini berdampak pada perekonomian global yang diambang resesi dan tercermin dalam terjadinya kontraksi dalam pertumbuhan ekonomi global di tahun 2023.
Dalam laporan terbaru Global Economic Prospects: The Global Outlook, menjelaskan bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi global yang pada tahun 2023 semula diestimasi sebesar 2,6 persen turun menjadi 2,4 persen.
Keadaan perekonomian dunia yang cukup mengkhawatirkan tersebut, menimbulkan pertanyaan, bagaimanakah kondisi perekonomian di Indonesia tahun 2023? Apakah sesuai dengan target makro APBN sebesar 5,3 persen atau mungkin justru jauh lebih rendah. Kalau ditinjau dari kondisi perekonomian tahun 2022, perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 5,31 persen (Badan Pusat Statistik).
Tentu saja dengan status Indonesia sebagai emerging market yang perekonomiannya bergantung pada negara-negara maju akan merasakan juga dampak dari perekonomian global. Apalagi di Indonesia juga akan menghadapi masa pemilihan umum. Menjelang pemilihan umum yang akan datang, Indonesia dipastikan merasakan lonjakan signifikan dalam pertumbuhan ekonomi.
Untuk mengetahui kinerja perekonomian suatu negara dapat diukur dari Produk Domestik Bruto (PDB). Produk Domestik Bruto merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen.
PDB disajikan dalam dua konsep harga, yaitu harga berlaku dan harga konstan. PDB atas dasar harga berlaku sering disebut dengan PDB nominal yaitu nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam suatu periode waktu menurut harga yang berlaku pada waktu tersebut.
Sementara PDB atas dasar harga konstan, sering disebut dengan PDB riil merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDB atas dasar harga berlaku memperlihatkan struktur perekonomian berdasarkan lapangan usaha.
Sementara PDB atas dasar harga konstan memperlihatkan tingkat pertumbuhan ekonomi sebagai refleksi capaian pembangunan yang diperoleh dalam jangka waktu tertentu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semakin besar nilai Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara maka kinerja perekonomian negara tersebut dianggap semakin baik. Artinya PDB menjadi indikator tingkat pertumbuhan ekonomi di suatu negara.
Struktur Produk Domestik Bruto(PDB) Indonesia tahun 2023 menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Komponen konsumsi rumah tangga mendominasi perekonomian Indonesia lebih dari separuh PDB Indonesia yaitu 53,18 persen, yang diikuti oleh komponen pembentukan modal tetap bruto sebesar 29,33 persen, komponen ekspor barang dan jasa sebesar 21,75 persen, komponen konsumsi pemerintah sebesar 7,45 persen, komponen konsumsi LNPRT 1,25 persen, dan komponen perubahan inventori sebesar 1,19 persen.
Strategi Penguatan Perekonomian
Dengan muncul berbagai gejolak perekonomian baik diluar maupun didalam negeri berimplikasi pada kinerja perekonomian Indonesia pada tahun 2023 yang kurang memuaskan. Hal ini tercermin dari target pertumbuhan ekonomi tahun 2023 yang sulit tercapai hingga triwulan IV 2023.
Berdasarkan rilis data Badan Pusat Statistik pada 5 Februari 2024 menunjukan bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 20.892,4 triliun. Jika dilihat dari pertumbuhannya, ekonomi Indonesia tahun 2023 tumbuh hanya sebesar 5,05 persen yang lebih rendah dari target capaian sebesar 5,3 persen dan juga lebih rendah dari pertumbuhan pada tahun 2022 yang sebesar 5,31 persen.
Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 13,96 persen. Sementara dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga sebesar 9,83 persen.
Dilihat dari struktur pertumbuhan ekonomi Indonesia beberapa tahun ini, dapat dikatakan bahwa komponen konsumsi rumah tangga memiliki distribusi yang besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sehingga menjadi faktor penting dalam menyusun strategi penguatan pertumbuhan ekonomi . Penguatan konsumsi rumah tangga perlu dipertahankan karena memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi yang positif.
Strategi dalam mempertahankan konsumsi rumah tangga yang tinggi dapat dilakukan melalui pendekatan peningkatan dan perbaikan kualitas bantuan sosial yang tepat sasaran sehingga menyasar rumah tangga dengan pendapatan rendah seperti BOS, PIP, Beasiswa dan bantuan kesehatan yang perlu ditingkatkan.
Kendati demikian peningkatan konsumsi rumah tangga tidak selamanya dalam bentuk bantuan sosial, akan tetapi dapat lebih luas lagi melalui peningkatan akses terhadap kesempatan dan lingkungan kerja yang lebih baik, karena dengan semakin banyaknya tenaga kerja dan kesejahteraan tenaga kerja yang lebih tinggi dapat meningkatkan konsumsi rumah tangga. Tentu saja dalam mencapai peningkatan tersebut diperlukan iklim ekonomi yang lebih kondusif.
Dalam rangka mencapai iklim ekonomi yang lebih kondusif diperlukan inisiatif dari pemerintah untuk mendorong pertumbuhan investasi sehingga dapat menggerakan perekonomian.
Menurut jurnal IMF The Impact of Investment Policy in a Changing Global Economy dapat dikatakan bahwa investasi memiliki pengaruh yang besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Investasi dalam perekonomian akan menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan transfer teknologi sehingga pada akhirnya meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan meningkatnya pendapatan masyarakat berimplikasi pada meningkatnya konsumsi rumah tangga yang pada akhirnya meningkatnya pertumbuhan ekonomi.
Sebagai strategi untuk meningkatkan investasi, Indonesia perlu menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman bagi investor agar tertarik berinvestasi di Indonesia. Lingkungan tersebut tercipta melalui perbaikan peraturan atau regulasi sehingga memudahkan investor dalam mengurus perizinan agar jauh dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Implementasi kebijakan Investasi di Indonesia akan memiliki peluang untuk berjalan lancar karena didukung juga oleh peningkatan daya saing indonesia.
Berdasarkan laporan World Competitive Center 2023 tingkat daya saing Indonesia naik 10 peringkat dari yang awalnya peringkat 44 menjadi peringkat 34. Peningkatan daya saing tersebut tentunya akan menjadi lampu hijau bagi negara – negara lain untuk meningkatkan investasinya di Indonesia yang kemudian akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi.
Faktor investasi tentunya akan berkembang dengan lancar jika disertai dengan pengembangan Sumber Daya Manusia(SDM). Pengembangan sumber daya manusia dapat dilakukan melalui pengembangan sektor pendidikan, sektor kesehatan dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat.
