Sabtu, Mei 15, 2021

Kewajiban Memilih dalam Negara Demokrasi

Fatsoen Politik di Tahun Politik

Dinamika politik di Indonesia kian lama, kian menampakan wajah para pelakunya (politikus). Pasca deklarasi cawapres yang telah dilakukan oleh kedua poros terkuat Jokowi dan...

Toleransi, Kita Perlu Belajar dari Negeri Tolland

Sebelum mulai mendaratkan jemari diatas keyboard laptop, sejenak terlintas dalam pikiran saya sebuah kutipan yang menarik dari buku yang berjudul “Berjamaah (lagi) walau tak...

Polisi untuk Sepakbola

Biaya untuk dinas kepolisian mengawal pertandingan sepakbola dibicarakan di House of Commons (Dewan Perwakilan dalam Parlemen) di Inggris. Mark Roberts, pimpinan kepolisian yang membidangi...

Draft: Buruknya Kondisi Kerja di BUMN dan Pemogokan Buruh

Para buruh, awak mobil tangki (supir dan kernet) dari Depot Pertamina Plumpang, Depot Pertamina Merak serta Depot Pertamina Bandung, yang mendistribusikan bahan bakar minyak...
suhaqoriroh
(Strata-1 Fakultas Hukum-Universitas Islam Indonesia) (Peneliti di Pusat Studi Hukum Konstitusi Yogyakarta)

Pemilu serentak bulan April yang akan datang menjadi salah satu momentum penting bagi Indonesia untuk menentukan pemimpinnya dan nasib bangsa ini di masa yang akan datang. Momentum ini sejatinya tidak terlepas dari partisipasi rakyat untuk memberikan suaranya pada 17 April mendatang.

Faktanya, di tahun 2014, ada 30% rakyat Indonesia yang tidak memberikan suaranya(golput) termasuk orang-orang yang tidak ada dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan tidak mendapat undangan untuk memberi hak suara. Tahun ini, ada beberapa kelompok yang sudah sangat lugas dan mantap untuk tidak memilih atau tidak memberikan suaranya pada pemilu mendatang.

Data dan fakta di atas menjadi diskursus yang menarik untuk dikaji. Setidaknya, ada beberapa landasan yang menjadi alasan bagi pemilih untuk tidak memberikan suaranya. Pertama, golput dan hak asasi manusia.

Landasan ini menjadi primadona bagi pemilih untuk tidak memberikan suaranya dalam Pemilu. Kedua, kelompok yang tidak merasa direpresentasikan dengan baik oleh kedua kubu calon Presiden, sebagaimana visi dan misi yang telah disampaikan. Ketiga, alasan ideologis dan administratif.

Perbedaan ideologi kerap kali membuat pemilih enggan untuk memilih calon pemimpinnya. Serta permasalahan administratif yang membutuhkan kerja ekstra dari KPU di setiap daerah, untuk memastikan tidak ada pemilih yang tidak masuk dalam DPT maupun permasalahan administratif lainnya.

Pemilu yang berdaulat tidak akan tercapai tanpa adanya partisipasi dari masyarakat itu sendiri. Karena itu, meskipun golput dipandang sebagai salah satu ekspresi politik yang legal dan merupakan hak warga negara, sejatinya partisipasi masyarakat tentu lebih di harapkan daripada tidak memberikan suara.

Karena, salah satu esensi demokrasi agar masyarakat dapat mengaktualisasikan diri secara maksimal dalam kehidupan politik dengan terlibat dan melakukan partisipasi politik, termasuk dalam pemilu mendatang.

Kewajiban Memilih di Beberapa Negara

Dalam mengupayakan masyarakat agar tidak golput Pemerintah Australia telah menerapkan hukum wajib memilih, pemerintah Australia juga menerapkan sanksi berupa denda kepada masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya.

Hal tersebut terbukti efektif untuk menekan presentase golput di Australia, Tahun 2016 presentase golput di Australia menjadi yang terendah di dunia yaitu sekitar 0,9% atau 1,4 juta orang. Selain Australia, negara lain dengan partispasi pemilu tertinggi juga diraih oleh Singapura. Ada juga negara yang menerapkan kewajiban memilih diikuti dengan sanksi penjara seperti di Chili.

Beberapa negara lain, yang tidak menerapkan kewajiban memilih tetapi memberikan sanksi tertentu pun ada, seperti di Italia, masyarakat yang golput akan sulit mendapatkan tempat daycare bagi anaknya, ada pula di sejumlah negara yang mempersulit paspor atau SIM apabila masyarakat tidak memilih dalam pemilu di negaranya.

Keberagaman sanksi maupun ancaman terhadap masyarakat yang golput dilakukan karena sejatinya keterlibatan masyarakat dalam pemilu dapat meningkatkan keterwakilan suara semua lapisan masyarakat, terutama negara yang berkedaulatan rakyat dan menjunjung demokrasi.

Negara Demokrasi

Demokrasi merupakan istilah yang mengandung makna “rakyat berkuasa” atau “goverment or rule by the people”. Dalam konteks negara demokrasi, kewajiban menggunakan hak pilih merupakan aktualisasi dalam mewujudkan negara yang demokratis, sehingga memberikan suara menjadi bagian dan merupakansuatu kesatuan yang sistematis. Indonesia menganut aliran demokrasi konstitusional dengan ciri pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan merupakan negara hukum yang tunduk pada rule of law.

Karena itu, terdapat satu titik taut penghubung yang erat antara demokrasi dengan kedaulatan rakyat. Dalam tataran yang lebih dalam cita-cita luhur dari adanya negara yang demokratis adalah kemanfaatan bagi rakyat. Artinya, segala kegiatan bernegara ditujukan dan diperuntukkannya bagi kemanfaatan rakyat. Dengan demikian, konsep negara demokrasi dengan kewajiban memilih menjadi konsisten dan koheren terhadap penyelenggaraan negara yang menitikberatkan dan menginginkan kemanfaatan bagi rakyat.

suhaqoriroh
(Strata-1 Fakultas Hukum-Universitas Islam Indonesia) (Peneliti di Pusat Studi Hukum Konstitusi Yogyakarta)
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Daud Sang Raja Kontroversial

Daud Bin Isai Raja kedua sekaligus paling terkenal dari Kerajaan Israel merupakan kombinasi yang unik antara hero dan anti hero. Dia dipuja sepanjang zaman...

OSINT, Jurnalisme Investigatif, dan Demokrasi

Pada Oktober 2020 lalu, NarasiTV mengunggah video berdurasi kurang lebih 10 menit yang menggemparkan media sosial. Video itu mencoba menguraikan kejadian pembakaran Halte Sarinah...

Tegakkan P3SPS Secara Keseluruhan

Televisi merupakan sebuah media telekomunikasi yang terkenal dengan fungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak dan suara, dalam bentuk monokrom (hitam-putih) maupun berwarna. Kata "televisi"...

Perjuangan Dibalik Sosok dalam Uang Pecahan Rp.10.000

Dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu menggunakan uang sebagai alat transaksi ketika belanja dan membeli barang di pasar.  Memang bukanlah suatu hal yang baru lagi...

Merambah Jalan Demokrasi

Iklim budaya di Indonesia menjadi cuaca yang sangat ekstream, kita tidak pernah menyangkal bahwa kita sedang mengalami kebinggungan besar bagaimana memutar kipas demokrasi ini....

ARTIKEL TERPOPULER

Inilah Pelanggaran EPI yang Banyak Kita Jumpai di Jalan

Iklan saat ini merupakan satu hal yang tidak bisa kita hindari dalam kedihupan sehari-hari. Periklanan sendiri sudah merupakan kegiatan pokok setiap orang yang ingin...

Tegakkan P3SPS Secara Keseluruhan

Televisi merupakan sebuah media telekomunikasi yang terkenal dengan fungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak dan suara, dalam bentuk monokrom (hitam-putih) maupun berwarna. Kata "televisi"...

Doa dan Puisi untuk Palestina

Kamis malam ini (24-8-2017) akan digelar acara “Doa untuk Palestina”. Diprakarsai oleh Ahmad Mustofa Bisri alias Gus Mus, acara yang akan berlangsung di Grahana...

Enzo Allie dalam Polemik Denny Siregar dan Birgaldo Sinaga

Baru-baru ini media sosial kita diramaikan dengan kehadiran sosok pemuda blasteran Indonesia-Perancis yang mendaftar sebagai taruna akademi militer (Akmil). Pada awalnya, pemuda bernama Enzo Allie...

Umat Kristiani Bukan Nashara [Kaum Nasrani]

Dalam bahasa Arab, kata "nashara" merupakan bentuk jamak dari "nashrani". Sebutan "umat Nasrani" secara salah-kaprah digunakan untuk merujuk pada umat Kristiani, penganut agama Kristen....

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.