Sabtu, Mei 8, 2021

Kebijakan Publik Jakarta, Antara Jokowi, Ahok, dan Anies

Hoegeng, dan Integritas Pejabat Negara

Tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini mencari pejabat negara yang jujur bagaikan mencari jarum di tumpukan jerami, sangat sulit. Jumlah pejabat yang terlibat korupsi...

Menjaga Kesehatan Tubuh dari Covid-19

Menjaga kesehatan menjadi hal yang penting dilakukan semua kalangan. Apalagi dengan kondisi alam yang semakin merabahnya virus covid 19. Terkadang hal sederhana yang rutin...

Jika Tidak Berbobot, Tidak Perlu Debat Capres

Minggu ini, publik kembali panas dengan rencana KPU untuk menyelenggarakan debat calon Presiden (capres). Rencananya, debat capres akan dilangsungkan hari Rabu, 17 Januari 2019...

El Hombre de Las Mil Caras, Parodi Politik di Film Spanyol

Perkenalkan, "El Hombre de Las Mil Caras". Itu adalah film bajigur asal Spanyol. Berkisah tentang seseorang yang mempecundangi seluruh negeri. Si penipu ulung. Tokoh...

Arah kebijakan publik Ibukota sekarang berbeda, setelah terjadi perubahan di era Jokowi yang diteruskan sesaat oleh Ahok, lagi-lagi arah besar Jakarta kembali berubah.

Perubahan sejatinya memang perlu dan sebuah keharusan, namun perubahan bukanlah penghancuran total (total desctruction), elemen-elemen tertentu masih dipertahankan bahkan di era disrupsi tujuan yang diambil tetap sama bukan berubah total, atau mungkin Jakarta kali ini tengah berubah tanpa tujuan.

Tulisan ini bukanlah untuk menjustifikasi kegagalan atau keberhasilan kebijakan publik di awal rezim Anies-Sandi akan tetapi hanyalah sebuah pembelajaran publik tentang kebijakan publik sebagai suatu bidang ilmu.

Penambahan akumulasi pengetahuan publik tentu bermanfaat bagi semua pihak, berpikir lebih kritis lagi dan menekan dengan lebih keras. Singkatnya tulisan ini, menyediakan alternatif  bagi kritik-kritik yang telah bertebaran lainnya.

Tulisan ini tentu hanya sebuah bahan pertimbangan bukan sesuatu yang harus benar-benar dipatuhi karena jelas teori kebijakan publik lain juga berkata bahwa implementasi akan selalu berbeda dan bervariasi daripada perencanaan kebijakan publik. Sulit memang mengelola publik hari-hari ini. Setidaknya Jakarta tak salah kelola, salah pikir dan salah atur dalam kebijakan publiknya.

Aksi Kolektif: Substantif dan Prosedur

Kebijakan publik adalah aksi kolektif, tidak ada seharusnya klaim kebenaran kebijakan publik tanpa kesepakatan bersama meskipun klaim sepihak secara vertikal dan haorizontal tetap terjadi akan tetapi dalam suasana demokratis maka kolektivisme dalam kebijakan publik merupakan syarat utama yang membedakan antara kebijakan publik di negara demokratis dengan di negara otoriter.

Setiap pengambilan keputusan dalam kebijakan publik setidaknya harus mengenal dua aspek penting dalam setiap tahapannya yaitu soal dimensi subtantif dan prosedur. Pada dasarnya teori ini diambil dari pandangan Herbert Simon (1976) dalam rasionalitas terbatas miliknya. Tidak ada yang sempurna dalam setiap pengambilan keputusan, oleh karena itu aspek subtantif yang berkaitan dengan metode pengambilan keputusan dan soal prosedur tentang siapa yang terlibat dan bagaimana caranya.

Salah satu kelemahan nyata duet pimpinan Jakarta kali ini adalah tidak siap dan tidak detil, terlihat dalam program-program mereka ketika kampanya terdahulu. Tentu publik bisa melihat calon mana yang sangat menguasai medan kebijakan di Jakarta daripada calon lainnya, terlalu banyak gambaran besar yang kurang jelas dirumuskan bahkan hingga sekarang.

Duet ini seharusnya mulai berkoar jargon partisipatif dan kemanusiaan, tentu logis untuk tidak berharap semua area kebijakan publik menggunakan asas tersebut perlu upaya terbuka dari jajaran pemerintah DKI untuk berkonsensus bagian mana yang partisipatif dan memanusiakan, bagian mana yang harus efektif dan efisien, karena ini adalah normal ketika pemerintah selalu menghadapi dilema, akan tetapi pemerintah daerah harus jujur dan terbuka pada apa yang dapat diatasi dan yang tidak dapat diatasi, bukan hanya menyalahkan, melempar pada aktor lain seperti pada kasus inisiatif Becak.

Tidak Memuaskan Semua Pihak: Eksklusi dan Inklusi

Kembali pada pernyataan bahwa tidak ada kebijakan publik yang sempurna, selalu saja terdapat kelemahan karena pada dasarnya buatan manusia (artifisial) yang berbeda dengan hal trasedental sehingga kebijakan pubik memerlukan pemikiran dan perbaikan terus menerus. Ketidaksempurnaan tersebut membawa konsekuensi penting bahwa sebuah kebijakan publik tidak dapat memuaskan semua pihak.

Ketika semua pihak puas justru pada dasarnya kebijakan publik tidak membawa efek apapun yang akan dicapai bersama sebab tidak ada pengorbanan atau resiko jelas akan membawa hasil nol atau yang paling minimal.

Oleh karena itu sebagai penanggungjawab utama berbagai kebijakan publik pemerintah harus dapat menempatkan diri dalam posisi yang berbeda di antara pihak yang merasa dirugikan (terekslusi) dan yang diuntungkan (terinklusi) oleh sebuah kebijakan publik.

Logikanya pemerintah tak perlu lagi mengurus pihak yang terinklusi namun pihak yang tereksklusi dari kebijakan publik harus benar-benar diberikan perhatian, karena biasanya mereka melawan seperti pada kasus pengelolaan Tanah Abang.

Tidak Semua Dikerjakan Pemerintah

Kebijakan publik pada dewasa ini memang benar dapat mengatur seluruh entitas yang telah ditetapkan oleh kebijakan publik tersebut. Sebuah negara memiliki kekuasaan memaksa yang luar biasa agar publik tunduk dan patuh, bahkan sebuah kumpulan berbagai negara juga dapat mengadakan perjanjian tertentu untuk menerapkan kebijakan publik tertentu seperti yang kita lihat pada Uni Eropa.

Bahkan negara dapat melakukan perjanjian dengan entitas yang berbeda tujuannya seperti organisasi non pemerintah dan sektor bisnis. Dengan governance dan networking pemerintah dapat melimpahkan pada pihak lain kadar tertentu dari urusan publik.

Fukuyama (2004) telah memberikan analisis menarik bahwa negara-negara yang memiliki luas wilayah yang besar cenderung meliberalisasi urusan publiknya misalkan Amerika Serikat sedangkan negara-negara kecil cenderung mengurus sendiri urusan publiknya misalkan Swiss.

Kedua mode tersebut memerplihatkan pola yang telah dilakukan negara-negara lain. Luar biasanya memang ketika terjadi kesalahan maka negara yang akan dihantam dan dipersalahkan, padahal tidak semua harus dikerjakan pemerintah.

Oleh karena itu seharusnya yang menjadi permasalahan adalah penentuan bagian mana yang harus diurus pemerintah DKI Jakarta dan bagian mana yang dapat dikerjakan pihak lain, harus jelas dan bukan tumpang tindih.

Mode Intervensi: Makro ke Mikro 

Akhir-akhir ini semenjak kemenangan aspek perilaku dalam ekonomi ketika Richard Thaler memenangkan nobel 2017 juga menular ke berbagai bidang studi seperti kebijakan publik. Ketika produk-produk kebijakan publik harus berupa regulasi yang memaksa ternyata dianggap tidak efektif maka hadir pendekatan perilaku untuk mencapai tujuan bersama tanpa harus mengggunakan pemaksaan baik insentif maupun disisentif.

Konsep nudge dapat digunakan ketika bagaimana sebuah fitur kecil yang detil mampu merubah perilaku manusia menuju ke tujuan yang lebih besar. Dapat kita lihat apakah pemerintah hanya berfokus melakukan pemaksaan melalui kebijakan publik atau melakukan mode lain dengan berusaha mempengaruhi perilaku warga tanpa warga sadari telah menapak tujuan yang lebih besar.

Jakarta seharusnya mulai mengakomodasi mode makro dan mikro dalam mengelola kota dengan berbagai variabelnya tentu pakar sangat tersedia di Jakarta daripada di daerah lainnya.

Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Idealitas Tata Kelola Perpustakaan

Perpustakaan sebagai pusat informasi menjadi salah satu media yang dituju oleh masyarakat untuk mendapatkan informasi melalui literatur melalui bahan pustaka tercetak. Meskipun teknologi semakin...

Negara dan Usaha Pemajuan Kebudayaan

Indonesia dikenal dunia sebagai negara yang multikultural dengan pusparagam kebudayaannya yang sangat melipah ruah, dari ujung Sabang di Aceh sampai tanah Merauke di Papua...

Pembelajaran Jarak Jauh, Efektifkah?

Sejak ditetapkannya pandemi Covid-19 di Indonesia, banyak sektor yang terdampak, mulai dari ekonomi, pariwisata, sosial dan budaya termasuk sektor pendidikan. Pembelajaran tatap muka (offline) yang selama...

Memperkuat Proteksi Konstitusi

Akhir-akhir ini, diskursus mengenai perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode semakin menguat. Untuk masa sekarang, Pasal 7 UUD NRI 1945 menegaskan pembatasan masa...

Orientalisme, Prancis, dan Kita

Kita tentu masih ingat beberapa bulan lalu hebohnya sebuah kasus di Prancis mengenai gambar Nabi Muhammad yang dianggap melecehkan Islam, yang menuai reaksi keras. Dalam...

ARTIKEL TERPOPULER

Khotbah Idulfitri: Inikah Ramadan Terakhir Kita?

اَللهُ أَكْبَرُ اَللهُ أَكْبَرُ اَللهُ أَكْبَرُ وَللهِ الْحَمْدُ اَللهُ أَكْبَرُ كَبِيْرًا وَالْحَمْدُ للهِ كَثِيْرًا Ramadan berlalu dan kita masih duduk termangu. Apa saja yang telah kita lakukan...

Menjawab Ahmad Daryoko, Parasit 212

Sudah sejak lama orang ini kerap menyebarkan kabar bohong. Motif di balik itu sebenarnya karena sakit hati. Orang ini pernah jadi Ketua Serikat Pekerja...

Beberapa Kesalahan Berpikir Kita

Proses berpikir merupakan salah satu komposisi dari pola aktifitas manusia dalam kehidupan, sekaligus menjadikan nya sebagai prestise seseorang agar terhindar dari segala bentuk keterasingan...

Kartini-Kartini 4.0

“Habis bikin kopi, sachet nya jangan dibuang sembarangan, pilah ke tempat sampah plastik!” begitu kata istri. Alhasil, saya harus memungut ulang sachet plastik kopi...

Agility di Pertamina

Membaca berita mengenai pengangkatan direksi Pertamina dengan tagline lebih agile, fokus, dan cepat, menggoda penulis untuk kembali mengulas kebijakan-kebijakan pemerintah dari kacamata agile. Pertama kita...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.