Keberagaman di Indonesia menjadi sebuah keniscayaan. Beragam suku, bangsa, ras, dan agama hidup berdampingan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sehingga, filosofi Bhinneka Tunggal Ika menjadi perekat yang kuat untuk menjaga integrasi dan kesatuan bangsa Indonesia.
Menerima dan menghargai perbedaan menjadi sebuah kewajiban bagi setiap warga negara. Kehidupan yang plural, tidak akan mampu terwujud jika toleransi tidak bersifat inheren dalam setiap individu, dan tumbuh subur pada setiap kelompok dan golongan. Dialog-dialog lintas agama, suku, ras, dan budaya menjadi sangat penting untuk menjaga kenyamanan dan saling percaya. Dan pada dasarnya, hal-hal yang menjadi substansi dari setiap kelompok, misalnya kitab suci bagi setiap agama, harus kita hargai dan menghindarkannya dari perdebatan dan politisasi.
Menghargai bukan hanya dalam hal menerima perbedaan, tetapi puncaknya adalah ketika kita juga mampu menghargai hal esensial dari kelompok lain. Menjaga ucapan juga harus diperhatikan, agar tidak merusak hubungan tersebut. Konflik akan begitu mudah dipicu, jika sumbunya berasal dari perbedaan ini.
Perbedaan-perbedaan yang esensial, apakah itu bersifat ideologis ataupun kepercayaan, tidak semestinya disampaikan ke ruang publik oleh salah satu pihak yang tidak menyepakatinya. Hal seperti ini berakibat pengklaiman lebih tau, membentuk dan mempengaruhi opini publik, serta dapat menyulut kemarahan pihak yang dikritik. Realitas sosial politik kini perlu diluruskan, ketika mereka yang berseberangan paham, tidak bias sembarang berbicara di ruang publik seakan mereka yang paling tau, bahkan mengarah ke penafsiran.
Perbedaan-perbedaan demikian, semestinya disampaikan pada sebuah ruang dialog yang bersifat lintas kelompok, apakah lintas agama, suku, bangsa, dan daerah. Resolusi konflik dengan cara dialog seperti ini menjadi efektif ketimbang slow respon atau bahkan mendiamkan situasi seperti yang dilakukan pemerintah kini.
Dalam ruang dialog yang diisi oleh para pakar dan tokoh tersebut, pembicaraan akan lebih ilmiah dan meminimalisir munculnya bibit-bibit konflik. Ruang-ruang dialog seperti ini harus dipelihara dan digunakan sebagai wadah mediator perbedaan interpretasi antar dua pihak yang berselisih.
Namun, pada dasarnya antar kelompok tersebut tetap menghargai hal-hal yang bersifat esensial bagi kelompok lain. Berpikir jernih menjadi keutamaan dalam kehidupan yang majemuk. Pikiran yang diliputi amarah hanya akan dijadikan “lumbung uang” bagi pihak-pihak yang ingin mengadu domba. Karena, berfikir demikian akan menghambat seseorang untuk berfikir rasional dan kritis.
Kehidupan yang majemuk bukan persoalan mayoritas-minoritas, tetapi hidup berdampingan dan saling menghargai. Sentimen-sentimen mayoritas-minoritas harus dihilangkan, dan merubah mindset dengan sinergitas semua elemen. Pengintegrasian fungsi-fungsi setiap stakeholder dibutuhkan dalam rangka pembangunan nasional. Karena, akan lucu ketika pembangunan nasional tersendat karena perbedaan tadi, apakah itu budaya, agama, ras, suku dan bangsa, sementara kita sama-sama berada dalam bingkai NKRI. Artinya, transformasi cara berfikir menjadi penting, dari primordial, chauvinism menjadi ke-Indonesian dan nusantara.
Sila ke-2 dan ke-3
Pancasila telah mengamanahkan dengan sangat baik perihal pilar pendukung kehidupan bernegara. Dari sila ke-1 sampai ke-5, menjadi representasi bagaimana semestinya elemen-elemen dalam negara Indonesia. Pada sila ke-2, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, dan ke-3 Persatuan Indonesia, menjadi amanat penting untuk menjaga kehidupan yang majemuk di Indonesia. Sila ke-2 mengamanatkan sifat yang adil dan beradab dan sila ke-3 mengamanatkan persatuan.
Menjadi manusia yang beradab, itu menjadi salah satu point penting dalam sila ke-2, selain manusia yang adil. Dalam hal manusia yang beradab ini, sesuai dengan kultur ketimuran bangsa Indonesia, yang terkenal dengan budi pekertinya. Dalam ranah politik, inilah yang kurang. Sehingga, justru dari ranah ini (politik) sering terjadi konflik, apakah dalam hal pilkada, pemilu dan institusi negara lainnya. Dengan kehidupan yang majemuk ini, konflik tersebut justru berimbas dan membawa unsur-unsur ras, suku, daerah hingga agama. Sehingga, perpecahannya akan mengganggu integrasi dan pembangunan bangsa, karena memunculkan pusat-pusat kelompok berdasarkan golongan.
Menjaga adab dan menjadi beradab, menjadi titik mulai melahirkan integrasi nasional dan suksesi pembangunan. Peran-peran fungsional setiap elemen bangsa menjadi positif, ketika semuanya saling menghargai dan menerima perbedaan sebagai sesuatu yang bisa membangun bangsa. artinya, tidak ada lagi saya, kamu, kelompok kami, kelompok anda, tetapi kita dan Indonesia. Nah, disanalah bagi saya letak persatuan Indonesia dalam kondisi kehidupan yang mejemuk seperti ini. Sila ke-3 menjadi sebab-akibat positif dari terbinanya sila ke-2.
Pembangunan Nasional
Bersinerginya kelompok-kelompok yang berbeda tadi, menjadi faktor penentu sukses atau tidaknya pembangunan nasional. Untuk menganalisanya, kita bisa melihat dari faktor stabilitas nasional, partisipasi masyarakat, pembangunan sistem sosial, pola fungsi dan reaksi tokoh-tokoh politik. Kelima faktor ini harus diusahakan tercapai untuk suksesi pembangunan nasionak.
Berbeda, bukan berarti tidak bisa bersatu. Berbeda, bukan berarti tidak bisa membangun bersama, dan berbeda bukan berarti tidak bisa hidup berdampingan. Bhinneka tunggal Ika menjadi perekat yang indah, walaupun kita berbeda kita tetap satu jua. Kita bersatu karena kita bersaudara. Pembangunan nasional membutuhkan sinergitas elemen bangsa, karena pembangunan itu bersifat semesta dan membutuhkan partisipasi aktif masyarakat, baik secara golongan maupun kelompok. Sinergitas tersebut yang nantinya menjamin terpelihara stabilitas politik nasional, sehingga pembangunan dapat berjalan lancar.
