Media sosial telah membuat setiap orang memiliki ruang untuk berbicara. Kita bisa menyampaikan pendapat tentang kebijakan pemerintah, mengkritik pelayanan publik, membahas masalah sosial, atau sekadar membagikan pandangan tentang sesuatu yang sedang terjadi. Dulu, menyampaikan pendapat mungkin membutuhkan ruang khusus. Sekarang, cukup dengan sebuah gawai, pendapat seseorang dapat dibaca oleh banyak orang dalam waktu singkat.
Kemudahan ini merupakan salah satu perkembangan penting dalam kehidupan demokrasi. Masyarakat memiliki kesempatan yang lebih luas untuk menyampaikan suara. Namun, kebebasan untuk berbicara juga membawa tanggung jawab yang tidak kecil.
Masalahnya, kita sering melihat kebebasan berpendapat hanya dari sisi hak. Ketika ingin menyampaikan pendapat, kita merasa memiliki kebebasan untuk berbicara. Namun, terkadang kita lupa bahwa orang lain juga memiliki hak yang harus dihormati.
Perbedaan pendapat di media sosial misalnya, tidak jarang berubah menjadi saling menyerang. Kritik terhadap suatu kebijakan dapat berubah menjadi penghinaan terhadap orang lain. Informasi yang belum jelas kebenarannya juga dapat ikut disebarkan karena dianggap sesuai dengan pendapat pribadi.
Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa kemampuan berbicara saja belum cukup. Masyarakat membutuhkan pemahaman tentang bagaimana menggunakan kebebasan secara bertanggung jawab. Salah satu bekalnya adalah pemahaman tentang Hukum Tata Negara (HTN).
Memahami Hak dan Batas Kebebasan
HTN tidak hanya membahas lembaga negara dan konstitusi. HTN juga berkaitan dengan hubungan antara negara dan warga negara. Melalui HTN, masyarakat dapat memahami bagaimana negara menjalankan kekuasaan dan bagaimana hak warga negara ditempatkan dalam kehidupan bernegara.
Pemahaman tersebut penting ketika kita menggunakan hak untuk menyampaikan pendapat. Warga negara perlu mengetahui bahwa kebebasan berpendapat merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi, tetapi kebebasan tersebut juga harus digunakan dengan menghormati aturan dan hak orang lain.
Dengan pemahaman seperti ini, masyarakat tidak akan melihat hukum sebagai sesuatu yang hanya membatasi. Hukum justru dapat menjadi pedoman agar kebebasan setiap orang dapat berjalan bersama tanpa merugikan orang lain.
Penelitian Siregar, Jamaludin, dan Moad (2023) menunjukkan bahwa pembelajaran Hukum Tata Negara dapat membantu membentuk pengetahuan, keterampilan, dan sikap kewarganegaraan. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran HTN tidak seharusnya hanya membuat seseorang mengetahui aturan, tetapi juga mampu menggunakan pengetahuan tersebut ketika mengambil sikap sebagai warga negara.
Ketika Semua Orang Bisa Berbicara
Kehadiran media sosial membuat persoalan ini semakin penting. Saat ini, hampir semua orang dapat menjadi penyampai informasi. Tidak harus menjadi wartawan atau tokoh publik untuk memiliki banyak pembaca. Satu unggahan dapat menyebar dan memengaruhi pandangan banyak orang.
Karena itu, sebelum membagikan informasi atau memberikan komentar, warga negara perlu bertanya kepada dirinya sendiri: apakah informasi ini benar? Apakah pendapat saya memiliki dasar? Apakah cara saya menyampaikannya menghargai orang lain?
Pertanyaan sederhana tersebut merupakan bagian dari sikap sebagai warga negara yang baik.
Abiyuna (2023) menjelaskan bahwa untuk membentuk warga negara digital yang cerdas dan baik, kemampuan menggunakan teknologi perlu disertai dengan etika dan kesadaran terhadap aturan di ruang digital. Artinya, menjadi warga negara yang baik di era digital bukan hanya tentang mampu menggunakan media sosial, tetapi juga mampu menggunakannya secara bertanggung jawab.
Hal ini dapat dimulai dari kebiasaan sederhana. Tidak ikut menyebarkan informasi yang belum jelas, tidak mudah menyerang orang lain karena perbedaan pendapat, dan berani mengoreksi informasi yang ternyata salah. Sikap tersebut mungkin terlihat kecil, tetapi jika dilakukan oleh banyak orang dapat membantu menciptakan ruang digital yang lebih sehat.
Kritik Tetap Penting
Menjadi warga negara yang bertanggung jawab bukan berarti masyarakat harus diam ketika menemukan masalah. Justru, kritik merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi.
Masyarakat tetap perlu berani menyampaikan kritik terhadap kebijakan yang dianggap bermasalah. Namun, kritik akan lebih bermanfaat jika disampaikan berdasarkan informasi yang benar dan diarahkan pada persoalan yang dikritik, bukan menyerang pribadi seseorang.
Di sinilah perbedaan antara sekadar berbicara dan berpartisipasi sebagai warga negara terlihat. Berbicara berarti menyampaikan apa yang ada di pikiran. Sementara itu, berpartisipasi sebagai warga negara membutuhkan pengetahuan, pertimbangan, dan tanggung jawab.
Warga negara juga perlu memahami bahwa pemerintah bukan satu-satunya pihak yang bertanggung jawab terhadap kehidupan demokrasi. Masyarakat memiliki peran yang sama pentingnya. Cara kita menggunakan hak, mengikuti aturan, menyampaikan kritik, dan memperlakukan orang lain ikut menentukan kualitas kehidupan bersama.
Pada akhirnya, demokrasi tidak hanya membutuhkan pemerintah yang bekerja dengan baik. Demokrasi juga membutuhkan warga negara yang memahami haknya sekaligus menyadari kewajibannya.
Teknologi telah memberi kita kesempatan untuk berbicara lebih luas. Tantangannya sekarang adalah memastikan bahwa kesempatan tersebut digunakan dengan baik.
Karena itu, menjadi smart citizen bukan berarti harus selalu memiliki pendapat yang paling pintar. Menjadi smart citizen berarti mau mencari tahu sebelum berbicara, mampu menghargai perbedaan, memahami hak dan kewajiban, serta bersedia bertanggung jawab atas apa yang kita sampaikan.
Kebebasan berpendapat memang merupakan hak warga negara. Namun, kebebasan yang baik bukanlah kebebasan tanpa batas. Kebebasan yang baik adalah kebebasan yang digunakan dengan kesadaran dan tanggung jawab.
