Ketika mengurus surat izin kegiatan pengabdian kepada masyarakat di wilayah yang saya tempati, Bu Lurah Yulita Ekowati tampak antusias. Ia menyatakan setuju dan mendukung program Tridharma Perguruan Tinggi ini sebab niatnya adalah mewujudkan wilayah yang online based. Bu Lurah satu ini memang lulusan sarjana ekonomi, dan dia kuliah juga. Pemikirannya yang cerdas dan mau maju, menjadikan tim pengabdian masyarakat makin semangat.
Tidak ada keraguan bagi tim pengabdian masyarakat untuk mengentaskan masyarakat di wilayah kekuasaannya sebagai wilayah online based. Dan tidak hanya dalam hal dukungan terhadap kegiatan pengabdian masyarakat ini saja, Lurah Yulita mau berkorban. Ia juga mendukung semuan upaya pihak mana pun yang ingin memajukan daerahnya.
Kecakapan seseorang memang bukan hanya berasal dari latar belakang pendidikan yang pernah ia tempuh. Akan tetapi bukan pula berarti bahwa tidak kuliah dan bisa memajukan wilayahnya, lantas bisa mendapatkan gelar sarjana.
Wacana itulah yang sempat dilontarkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), dalam acara Rapat Kerja Percepatan Penyaluran dan Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2020 yang digelar di The Holy Grand Marina, Kota Semarang.
Mendes menyatakan usulannya bahwa kepala desa yang mendapatkan gelar sarjana jika membantu mewujudkan desa di wilayahnya jadi desa berkembang. Dan lurahnya pun menyandang gerlar sarjana sesuai dengan bidang yang ia wujudkan prestasinya.
Bagi Pak Mendes, usulannya ini sejalan dengan ide Pak Nadiem tentang konsep Kampus Merdeka, yang salah satunya adalah mahasiswa kelompok kepala desa ini bisa mengabdi dan menerapkan ilmunya, serta mewujudkan kemajuan di desanya.
Sejalan dengan itu, Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah pun setuju, sebab potensi pendidikan tinggi di wilayahnya sangatlah besar dan banyak yang berkecimpung dalam hal pembangunan desa. Untuk itulah, wajar jika para kepala desa bisa mendapatkan gelar sarjana tanpa kuliah.
—
Konsep Kampus Merdeka yang digagas Pak Nadiem agaknya tidak lantas diimplementasikan seperti ini. Tetap perlu ada cara-cara akademis yang harus dilalui jika seseorang akan meraih gelar kesarjanannya.
Memang, inilah era keterbukaan. Era di saat siapa pun bisa belajar secara bebas dan merdeka. Jika bebas dan merdeka yang diinginkan adalah memanfaatkan masa jabatan lurah enam tahun di tiap periodenya, dan bisa menjabat sebanyak tiga periode, namun bukan lantas begini caranya jika ingin memberikan apresiasi.
Masih ada cara lain untuk mengucapkan terima kasih atas jasa para kepala desa yang sudah memajukan wilayahnya. Namun sebaiknya tidak lantas memberikan gelar akademik tanpa proses pembelajaran offline atau online serta uji kemampuan yang terukur. Indikatornya bukan hanya desa ini maju, penduduknya punya usaha sendiri, UMKM-nya berhasil, pajaknya tertib, atau lainnya.
Masih banyak hal lain yang sebetulnya tertuang dalam ranah teoretis. Dan itu harus diukur kemampuan dan kompetensinya menurut proses asesmen yang diakui.
Begitu mudah dan merdekanya mereka diberi gelar kesarjanaannya, dikhawatirkan akan memberikan dampak bagi tenaga kerja yang lain. Kepala desa adalah tenaga kerja, para pembantu perawat juga tenaga kerja, tukang sapu juga tenaga kerja, begitu juga dengan para guru yang belum memiliki ijazah sarjana karena masih tergolong guru baru yang diperbantukan di sekolah karena hal-hal tertentu.
Mereka lulusan SLTA, punya peran dalam pembangunan di konteks lokasi pekerjaannya, dan mereka dinilai berhasil dalam memberikan dukungan bagi instansinya. Apakah yang seperti ini belum layak dihadiahi gelar sarjana juga?
Ayolah Pak Mendes, jangan begitulah. Kasihan tenaga kerja lain yang – sebetulnya – punya kiprah penting dalam memajukan Indonesia. Mereka ingin sekali belajar, ingin sekali kuliah, dan mendapatkan selembar ijazah sarjana.
Namun, terkadang yang mereka lakukan tidaklah tampak nyata. Yang kelihatan adalah person yang menduduki jabatan di atasnya. Atau biasa kita sebut bos merekalah yang akhirnya mendapatkan penghargaan dan pengakuan lain, yang kebetulan bosnya ini sudah punya gelar sarjana.
Niat Pak Mendes untuk membahagiakan pejuang desa, bukan sesuatu yang keliru. Tapi bolehlah dikaji ulang sebelum mewujudkannya, dan bukan hanya kepala desa yang jadi fokus pemikiran. Ada unsur lain yang juga butuh atensi, yaitu tenaga kerja. Jumlahnya pun lebih banyak daripada kepala desa seluruh Indonesia. Mau diapakan mereka itu, Bapak?
