Politik bagi sebagian negara tidak dapat atau enggan memisahkan diri dengan agama. Politik dapat diartikan sebagai buah pemikiran agamis untuk menciptakan ketentraman hidup berbangsa dan bernegara.
Pembuatan definisi agama resmi yang diakui pemerintah sebagai peranan dalam membina umat beragama dan dalam pembimbing kehidupan umat beragama dalam suatu tatanan negara. Hal ini berbeda dengan pola politik di negara barat yang cenderung sekuler.
Dalam dunia politik, agama turut andil dalam perancangan hukum dengan penananam nilai-nilai agamis dalam pencapaian sinergi kehidupan masyarakatnya. Penanaman nilai-nilai agamis tidak selalu relevan bagi setiap negara, perlu diperhatikan juga bagaimana latar belakang dari suatu negara.
Ketika Indonesia memasuki era orde baru, dimana agama hanya dijadikan peranan konservatif dalam budaya-budaya luhur tanpa boleh memengaruhi kegiatan politik, ditandai dengan larangan partai politik yang bukan berazaskan Pancasila.
Namun kecenderungan yang bersifat sekular ini tidak terjadi begitu tajam. Pasca orde baru, pengaruh dari hubungan antara agama dengan politik ini kembali muncul ditandai dengan munculnya berbagai aliran politik. Dengan adanya partai politik berbasis agama maupun ideologi tertentu ini disebut dengan proses demokratisasi.
Kepercayaan dapat mempengaruhi berjalannya kegiatan politik maupun penegakkan hukum. Dalam kontestasi politik, tidak jarang dalam proses politik praktis yang mengciptakan fungsi agama dalam memperjuangkan dan mempertahankan kekuasaan.
Secara langsung mampu menimbulkan rasa diskriminatif antar umat beragama dalam kegiatan politik terlebih dalam negara pemeluk mayoritas agama tertentu, sehingga muncul sebuah statement yang cukup umum di telinga masyarakat seperti “Politik praktis kok bawa-bawa agama?” sebagai wujud penegakaan toleransi umat beragama. Berbicara mengenai politik sendiri pun sejatinya cukup sensitif, terlebih jika dalam suatu kontestasi dunia politik.
Persaingan politik dan penggunaan simbol-simbol keagamaan di dalam politik masih terbatas pada kelompok masyarakat penganut agama tertentu. Beberapa negara menganut azas-azas yang bersifat agamis. Hal ini dipengaruhi oleh latar belakang negara itu sendiri, seperti angka mayoritas pemeluk agama. Namun faktor tersebut tidak bersifat mutlak menimbulkan dampak serupa. Sebagai contoh negara Indonesia, mayoritas masyarakatnya adalah pemeluk agama Islam namun tidak menjadikan Indonesia sebagai negara syariat Islam.
Lalu bagaimana dengan negara kita tercinta? Dengan kekuatan politik yang banyak dipengaruhi oleh suara “ulama”, sehingga membawa kemungkinan bahwa sistem pemerintahan pasca pergantian kepala negara tahun 2019 nanti akan cenderung ke arah teokratis, dalam artian hanya berdasarkan nilai-nilai dari agama yang tunggal.
Tetapi tidak dapat dipastikan juga bahwa kemungkinan pergantian sistem politik tersebut akan sepenuhnya menerapkan nilai-nilai agama secara keseluruhan. Hubungan antara agama dengan politik memang terkadang selalu menimbulkan kebingungan oleh masyarakat.
Penerapan aspek dan nilai keagamaan dapat bersifat relevan terhadap latar belakang negara itu sendiri yang dianggap selaras. Pemaksaan dalam penerapan aspek dan nilai keagamaan dalam menimbulkan kesenjangan dalam kehidupan umat beragama. Diskriminasi menjadi dampak yang paling sering terjadi karena pemaksaan tersebut.
Namun bukan berarti bahwa pengaruh agama terhadap politik ini bukan hal yang penting. Jika mencoba memikirkan bagaimana kondisi idealnya, fungsi agama terhadap politik adalah pembimbing dan pembina kehidupan umat beragama dalam rangka pelaksanaan kegiatan politik yang sistem kehidupan masyarakat.
