Masyarakat Indonesia sedang merayakan hari guru nasional 2019 yang jatuh tepat pada hari senin, tanggal 25 November 2019. Banyak cara untuk merayakan hari guru nasional, mulai dari upacara seremonial memperingati hari guru nasional, memotong tumpeng, hingga mengadakan beberapa kegiatan perlombaan di Sekolah. Semua dilakukan dengan perasaan senang dan bahagia.
Tak lupa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nadiem Anwar Makarim, memberikan teks pidato menteri pendidikan dan kebudayaan yang dibacakan dalam upacara bendera peringatan hari guru nasional tahun 2019 di setiap Sekolah. Beberapa arahan disampaikan Menteri Nadiem dalam teks pidato tersebut, yang terkesan menggembirakan para guru di Indonesia.
Namun dibalik euforia peringatan hari guru nasional tersebut, masih terdapat beberapa masalah pendidikan khususnya terkait guru yang mestinya menjadi perhatian pemerintah. Salah satu masalah yang mungkin terdengar klasik adalah kesejahteraan guru. Guru yang disebut awal dan akhir dari setiap perubahan dalam pidato Menteri Nadiem, belum diperhatikan dari segi kesejahteraan terlebih khusus kesejahteraan bagi guru honorer.
Guru honorer yang jumlahnya tak sedikit masih banyak mengeluh terkait kesejahteraannya. Terdapat kesenjangan sosial antara guru honorer yang memiliki tugas dan beban kerja tidak jauh berbeda dengan guru PNS.
Kesenjangan tersebut perdah dilontarkan oleh Ketua Ikatan Guru Indonesia (IGI) Muhammad Ramli Rahim, menurutnya kesenjangan tersebut sangatlah jelas dipertontonkan oleh pemerintah. Guru honorer yang memiliki tugas setara dengan guru PNS hanya diberikan Rp 100.000 per bulan yang sangat tidak manusiawi. (jpnn.com)
Sebelumnya pemerintah telah memiliki itikad baik untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer melalui rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Namun lagi-lagi itu hanya seperti angin surga bagi guru honorer yang telah dinyatakan lulus tes rekrutmen PPPK, pasalnya 50 ribuan honorer K2 belum mendapat kejelasan setelah hampir 9 bulan dinyatakan lulus.
Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I) telah mendesak pemerintah untuk segera menerbitkan Perpres tentang jabatan PPPK, namun hingga saat ini belum ada tindak lanjut dengan alasan belum ada aturan pendukung. (cnnindonesia.com)
Alih-alih menyelesaikan permasalahan tersebut, pemerintah malah membuka rekrutmen CPNS 2019 yang sebagian besarnya adalah formasi guru. Dengan adanya puluhan ribu guru honorer yang belum mendapat kejelasan, apakah tepat keputusan untuk merekrut CPNS formasi guru?
Ramli, Ketua IGI, menilai hal ini membuat resah para guru yang statusnya tak jelas karena sangat berpotensi digeser oleh para CPNS. Menurutnya, jika Menteri Nadiem tidak sanggup menuntaskan masalah guru, maka jangan berharap pendidikan Indonesia akan lebih baik. (liputan6.com)
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan baru, Nadiem Makarim, melalui pidatonya telah membangkitkan harapan kebanyakan guru di Indonesia untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Semoga harapan ini terus terjaga asanya dan ditangan menteri yang baru arah kebijakan pemerintah terhadap pendidikan di Indonesia semakin membaik dan tentunya dapat menyelesaikan masalah-masalah guru yang ada.
