Libur tahun baru dan Natal sudah tinggal menghitung hari. Namun, sudah jauh-jauh hari koordinasi pemastian ketersediaan bahan pangan dijalankan pemerintah. Ini cara rutin yang juga dilakukan tahun lalu. Melaluinya, disusun langkah antisipasi segala kendala.
Apalagi, di waktu-waktu jelang akhir tahun, Indonesia sudah memasuki musim hujan. Distribusi harus dipastikan lancar. Khususnya pada daerah-daerah luar Jawa yang memiliki akses keterjangkauan sulit, serta infrastruktur perhubungan yang belum memadai.
Begitu banyak provinsi di Indonesia. Antara satu daerah dengan lainnya tertradisikan saling memasok bahan pangan. Wajar. Sebab nyaris tak ada daerah di Indonesia yang mampu menghasilkan semua jenis bahan pangan dari tanahnya sendiri.
Jika daerah A bisa memproduksi beras dengan melimpah, belum tentu daerah tersebut mampu menyediakan telur dan daging ayam sekaligus. Begitu pula sebaliknya. Terdapat pula daerah yang menghasilkan bahan pangan, namun kuantitasnya tak cukup untuk memenuhi kebutuhannya sendiri.
Ini berlaku untuk semua jenis tanaman pangan dan bahan pangan lainnya. Bayangkan, ada berapa jenis sayur dan bahan pangan yang dijual di pasar? Bisa jadi, lauk, beras, dan sayur yang kita makan sehari-hari berasal dari daerah yang berbeda.
Sebut saja Kota Balikpapan. Kebutuhan pangannya mayoritas dipasok dari daerah lain. Beras didatangkan dari Jawa dan Sulawesi meskipun sejumlah daerah tetangga memproduksi beras. Sebagian sayur mayur didatangkan dari kabupaten atau provinsi lain.
Kota tersebut juga mengandalkan moda transportasi laut untuk mendatangkan barang dari luar pulau. Jika terjadi kendala pada pengiriman atau pemasok mengubah transportasi pengiriman karena kendala cuaca, maka harga pangan berpotensi naik.
Maka, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah mutlak dibutuhkan. Agar aliran serta waktu distribusi dapat disiasati lebih dini. Termasuk, mengukur masa ketahanan stok bahan pangan di satu daerah.
Jika satu daerah kekurangan pasokan bahan pangan- telur, misalnya, maka pemerintah setempat harus mencari dari daerah terdekat. Termasuk mempertimbangan sarana pengirimannya. Apabila dominan menggunakan moda transportasi sungai atau perairan, maka pemasokan bahan pangan harus dilakukan jauh-jauh hari.
Di sinilah fungsi koordinasi pemerintah menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional. Pemerintah daerah melaporkan kendala yang dihadapi. Lalu pemerintah pusat yang diwakili Kementerian Perdagangan, memberi arahan sekaligus solusi paling efektif untuk memenuhinya. Dilibatkan juga instansi dari sektor transportasi dan logistik. Mereka bertugas untuk memastikan kelancaran admistrasi pengiriman barang.
Apakah usai rapat, koordinasi terhenti? Tidak. Kepala dinas perdagangan di tiap kota maupun kabupaten lantas rutin melakukannya dengan dinas perdagangan provinsi. Rantai komunikasi ini terus berlanjut hingga ke tingkat kementerian. Semua gerak serentak mengatur pasokan, menjaga stok, serta mengendalikan harga
Secara garis besar, itulah pekerjaan yang harus dilakukan pemerintah. Mereka wajib memastikan distribusi lancar dan bertindak cepat bila terjadi masalah pada ketersediaan bahan pokok.
