Bencana Gempa Bumi yang melumpuhkan Pulau Lombok dibuat oleh politisi sebagai bedak dan gincu. Sejak gempa mengguncang yang tertanggal 05 Agustus 2018 yang berkekuatan 7 SR Magnitudo, Lombok menjadi tempat pementasan citra.
Banyak dermawan baru, orang kaya baru, atau orang kaya dan dermawan lama muncul kembali dengan seperangkat mata kameranya. Dampak dari gempa bumi sebagai atribut utama yang menghiasi latar kamera. Sehingga bencana gempa bumi di Lombok menjadi panggung untuk mementaskan para politisi yang akan pesta secara serentak tahun 2019.
Sangat miris, memilukan, dan tak bermanusiawi memang berkembang biaknya politik bedak dan gincu. Korban gempa yang terganggu mentalnya karena tergerus oleh trauma, ancaman ketakutan gempa susulan yang kemudian dieksploitasi dan didekorasi sedemikian rupa untuk memenuhi citra politik.
Namun fonemena ini berkembang ditopang oleh dinamika demokrasi yang sedang mengalami transisi dari dimensi offline (nyata) ke pada dimensi online (maya). Transisi demokrasi dipicu oleh modernisasi dan berkembangnya teknologi dan informasi.
Menurut Wood dan Smith 2015, modernisasi dan berkembangnya teknologi informasi menyebabkan media sosial menjadi pilar baru dari demokrasi. Sedangkan menurut Fayakhun (2017) Media sosial dapat digunakan sebagai sarana partisipasi politik.
Partisipasi politik yang dimaksud adalah aktivitas elektoral (Electoral activity) dapat dilakukan menggunakan media sosial seperti Facebook dan Tweeter. Sehingga bencana gempa bumi di Lombok berpotensi untuk dapat mendulang suara dan atau partisipasi politik pada tahun 2019 nanti, jika bisa dikemas rapi dan cantik pada era demokrasi digital saat ini.
Panggung Politik Digital
Gempa bumi masif mengguncang lombok, menyediakan panggung politik digital untuk para kontestan politik pada Pileg dan Pilpres 2019. Solanya dampak dari gempa, seperti kerusakan, dan korban dapat dikemas secara politik. Mengunjungi (blusukan), memberikan bantuan sosial dan kemanusiaan menjadi pilihan starategis politisi untuk diviralkan di media sosial.
Fakta sosial dan politik tersebut diterminologikan sebagai panggung politik digital. Dimana ada kebebasan yang begitu terbuka untuk memoles dan memolekkan diri dengan latar posko dengan pengungsi, kardus yang berisi bantuan sosial, reruntuhan rumah warga di depan mata kamera. Gambar yang harus diambil harus sesempurna mungkin agar supaya dipasang secara seksama di facebook, IG, Tweeter dan media sosial lainnya. Dengan tujuan untuk mendapatkan respon netizen dan legitimasi sosial.
Namun panggung politik digital memililki mata ganda. Pertama, dengan adanya fenomena online, demokrasi telah menyediakan panggung politik yang murah meriah. Sosialisasi, kampanye, dan berbagai aktivitas politik bisa dilakukan dengan sangat mudah. Selain itu, ketika berkampanye tidak harus turun secara langsung, namun saat ini hanya bermodalkan smart phone yang sudah terkoneksi dengan data internet sudah bisa berkampanye, bersosialisasi, dan berbagai aktivitas politik untuk menaikan elektabilitas. Sehingga tidak menyedot aggaran yang begitu tinggi dan sekarang bisa menghemat uang dan tenaga secara signifikan.
Kedua, di sisi lain panggung demokrasi digitalpun sangat keropos dan rapuh. Nilai-nilai etis dalam berdemokrasi terkadang ditanggalkan. Terdapat ruang yang sangat luas dan lapang untuk menyebarkan berbagai rekayasa dan kebohongan.
Seperti berseliwerannya pamplet Calon Wakil Presisden Indonesia periode 2019-2024 yaitu Sandiago Salahudin Uno yang memberikan bantuan kepada korban gempa bumi senilai 3,4 M melalui Muhammadiyah NTB, Lazismu, dan MDMC.
Padahal yang disebarkan oleh Netizen adalah berita bohong. Terbongkarnya bahwa pamlet itu berisi berita palsu, tentu tidak terlepas krtisnya netizen juga. Walaupun berselang beberapa hari, Sandiago Uno mengunjungi langsung korban gempa bumi di lombok dan memberikan bantuan dengan nilai yang sama.
Joko Widodo pun tidak luput memanfaatkan panggung demokrasi digital. Yang terbaru ialah pada tanggal 02 September Joko Widodo dengan suka rela tidak menghadiri penutupan Asian Games dengan mengunjungi koran gempa bumi di Lombok. Kunjungan Jokowi tersebut merupakan kunjungan yang kedua setelah gempa 5 Agusutus.
Karena panggung politik digital begitu rampuh dan keropos, maka tujuan untuk mendapatkan simpati, malahan akan runtuh seketika, ditertawakan karena penuh dengan rekayasa, pencitraan dan kebohongan. Karena perkembangan demokrasi digital saat ini, kecenderungan menguatkan budaya politik pada pilihan rasional.
Maka panggung politik digital menunutut untuk berhati-hati dan mengedepankan fakta politik yang empiris seperti prestasi yang memiliki nilai tawar. Partisipasi politik akan didapatkan ketika masuk dalam rasionalitas netizen. Karena bermodalkan pencitraan, tidak akan mampu mendulang partisipasi politik publik termasuk menjadi pemenang pada Pileg dan Pilpres 2019.
