Media massa merupakan salah satu saluran pembentuk masyarakat yang demokratis. Demokrasi itu sendiri dapat diwujudkan melalui media massa. Fungsi utamanya sebagai penyalur sekaligus pencari informasi, menjadikan media massa sebagai saluran paling efektif dalam pembentukan persepsi masyarakat mengenai dunia politik. Hal itulah yang membuat media massa secara langusng memengaruhi perilaku politik masyarakat di dunia. Termasuk dalam keputusan masyarakat dalam memilih pemimpin yang dinilainya paling ideal.
Memasuki tahun politik, beragam polemik muncul ke permukaan. Tak terhindarkan, beragam sudut pemberitaan muncul setiap saat di media massa. Dimulai dari fenomena politainment, hingga berita-berita lempang yang tak jarang, membosankan.
Begitu pula halnya dengan kemunculan berita-berita yang diboncengi oleh kepentingan suatu atau beberapa golongan. Nilai kebenarannya? Antara satu media dengan media lainnya, bisa berbeda-beda. Tergantung pada titik yang dapat mempertemukan kepentingan pihak-pihak yang akan terpengaruh oleh berita tersebut.
Bukan kenetralan jurnalisme dan media massa yang kini patut dipertanyakan. Pertanyakanlah kebenaran, yang menjadi nilai mutlak dalam jurnalisme dan karya-karyanya. Jurnalisme yang berpihak bukanlah hal yang patut disalahkan. Namun jurnalisme yang tak beritikad baiklah yang patut disalahkan. Bagaimana kebermanfaatan dari karya-karya jurnalistik, khususnya memasuki tahun politik kini, semakin berkurang. Batasan tegas atntara meja redaksi dan meja perusahaan yang seharusnya ada, kian hari kian dikikis. Penyalahgunaan kekuasaan dan kepemilikan yang dilakukan oleh para pemilik media adalah pendorongnya.
Hal-hal terkait pemberitaan, termasuk framing, sudut berita, dan lain-lain adalah keputusan redaksional dari media massa. Memang, ekonomi politik media, termasuk kepemilikan media merupakan hal yang turut memengaruhi pemberitaan. Tapi kemudian, muncullah pertanyaan. Seberapa jauh ekonomi, politik, dan kepemilikan media dapat memengaruhi pemberitaan? Sehatkah berita-berita yang ada di media massa di tahun politik ini?
Kepemilikan media memengaruhi jalannya pemberitaan di suatu media. Namun, di tahun politik ini, pengaruh ekonomi, politik, dan kepemilikan media, sudah menjelma menjadi bentuk campur tangan. Sebaran kepemilikan media semakin bias. Hampir seluruh media massa di Indonesia dimiliki oleh para pengusaha, yang kemudian turut menjadi politisi dan menjadi bagian dari partai politik.
Hal tersebut seirng dimanfaatkan oleh para pemilik media untuk kepentingan-kepentingan golongannya yang menguntungkan mereka di aspek politik. Seiring waktu, batasan tegas yang seharusnya terbangun antara kebijakan redaksional media massa dan kepentingan bisnis dan pemilik, semakin pudar.
Sejak awal kelahirannya, pers di Indonesia bersifat partisan dan kedaerahan. Masing-masing organisasi pers memiliki kepentingan dan tidak mendeklarasikan dirinya netral, tak berpihak. Namun, di atas kepentingan-kepentingan tersebut, terdapat kepentingan ideologi bangsa Indonesia. Dengan kata lain, walau tak berada dalam posisi netral, media tetap berkepentingan mewujudkan cita-cita bangsa.
Di tahun politik ini, kepentingan tersebut nampaknya sudah tak lagi menjad bahan pertimbangan. Media-media semakin menunjukkan keberpihakannya, baik secara politis maupun bisnis. Media-media yang kebanyakan dimiliki oleh pengusaha, yang kemudian dikendalikan hingga ke dalam kebijakan redaksionalnya, kemudian menghasilkan produk-produk jurnalistik yang hanya menguntungkan pihaknya tanpa mempertimbangkan kepentingan publik.
Berita politik yang dihasilkan sebuah media cenderung meninggikan nama politisi atau calon pemimpin yang didukung oleh pihak partai atau perusahaan yang menaungi perusahaan media massa tersebut. Sementara di sisi lain, ada kecenderungan pemberitaan menjatuhkan politisi atau calon pemimpin oposisi. Ditambah lagi kemitraan antar pemilik media dan partai politik yang tak hanya menguntungkan di bidang ekonomi, tapi juga dalam perolehan kekuasaan. Antar kubu akan semakin gencar mencari kelemahan lawan dan menjadikannya senjata untuk saling menjatuhkan.
Apabila berkaca pada sembilan prinsip jurnalisme, pers seharusnya mengutamakan kepentingan publik karena loyalitas utamanya ialah pada warga/masyarakat. Tak seluruh hal yang menguntungkan suatu pihak berarti mengandung nilai kebenaran yang juga bermanfaat bagi publik. Boleh jadi terdapat hal-hal yang ditutupi untuk memperoleh citra yang lebih baik.
Di keseharian, masyarakat Indonesia mengkonsumsi informasi dari media massa. Apabila media-media massa di Indonesia terus menyajikan berita dan informasi politik yang tak diboncengi kepentingan suatu golongan saja, maka dampak terhadap pengetahuan dan behavioral masyarakat akan sangat besar.
Akan banyak masyarakat, khususnya yang tak memiliki kemampuan untuk memaknai informasi secara komperhensif, yang terdidik dalam ilmu yang salah. Misalnya, sosok pemimpin yang menurutnya ideal karena digambaran media sebagai sosok yang berjiwa kepemimpinan dan memiliki banyak nilai kebaikan, ternyata memiliki deretan catatan hitam yang tak diketahui karena tak pernah diungkap oleh media. Dampak lain adalah munculnya kebingungan masyarakat.
Hal tersebut disebabkan oleh antar media massa menyajikan kabar yang berbeda-beda. Satu media massa mengatakan bahwa tokoh A melakukan kesalahan, media lain mengatakan bahwa itu bukanlah sebuah perilaku yang salah. Satu media mengatakan bahwa tokoh B melakukan pelanggaran dalam kampanye, media lainnya mengatakan bahwa pihak KPU keliru dalam meletakkan tuduhan.
Media massa memiliki fungsi sosialisasi dan sebagai sarana pendidikan politik. Media massa memiliki fungsi meningkatkan kualitas rujukan masyarakat dalam menerima dan mempertahankan sistem nilai atau sistem politik yang tengah berlangsung. Untuk meningkatkan kualitas rujukan masyarakat, media massa perlu menyajikan konten-konten yang berkualitas.
Dalam hal tersebut berarti akurat, berimbang, dan tak diboncengi oleh kepentingan golongan. Hal terpenting yang perlu dilakukan dan dibenahi dalam perusahaan media massa ialah memperjelas batasan antara ruang redaksi dan kepentingan perusahaan, seperti bisnis, politik, dan lainnya. Jangan sampai esensi sesungguhnya dari media massa dikikis perlahan-lahan oleh media massa itu sendiri.
