Wabah virus corona (Covid-19) telah memukul sendi–sendi perekonomian indonesia, termasuk di Provinsi Sumatera Utara, data dari Dinas Tenaga Kerja, ada sekitar 56.000 pekerja dari hampir 140 lebih perusahaan yang melaporkan PHK atau merumahkan karyawan yang didominasi sektor industri, jasa dan pariwisata.
Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), juga harus menghadapi kenyataan turun drastisnyanya pemasaran akibat dari berkurangnya pembeli seiring dengan terpukulnya daya beli masyarakat. Berdasarkan data yang dihimpun Kementerian Koperasi dan UMKM, hingga pertengahan April tercatat sekitar 37.000 pelaku UMKM melaporkan keterpurukan yang mereka alami.
Sementara Dinas Koperasi dan UKM Sumut mencatat 672.000 UMKM dan 77.000 Koperasi di Sumut merugi, dari total 960.000 ( UMKM ) dan 11.000 Koperasi yang terdata, karena menurunnya permintaan masyarakat dan tersendatnya bahan baku, karena banyaknya perusahaan, gerai, restoran dan cafe yang menutup operasionalnya, sehingga distribusi dan pemasaran sangat jatuh menurun.
Jumlah UMKM yang merugi dan kemungkinan berhenti beroperasi ini, diprediksi akan terus bertambah, seiring dengan masih meningkatnya jumlah kasus wabah covid -19 di Sumatera Utara yang mengharuskan aktivitas perusahaan, UMKM, pariwisata, restoran dan sektor informal masih harus mengikuti kebijakan pembatasan sosial.
Padahal UMKM memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam perekonomian nasional dan daerah. Dimana dalam data perekonomian nasional 2019, sektor UMKM menyerap 97,04 juta tenaga kerja atau 99,4% dari total angkatan kerja yang bekerja dan untuk Sumatera Utara mencapai 2,8 juta tenaga kerja.
Efektivitas Bantuan
Dengan meruginya, bahkan terhentinya operasional sektor informal serta UMKM, tentunya akan melahirkan lonjakan angka penganguran dalam masa pandemi ini, walaupun coba disikapi pemerintah, melalui beberapa program jaring pengaman sosial seperti, bantuan sembako, relaksasi kredit bagi UMKM dan program kartu prakerja.
Program kartu prakerja sendiri diperuntukkan bagi karyawan atau orang yang tidak memiliki pekerjaan maupun baru saja kehilangan pekerjaan. Namun sangat disayangkan program kartu prakerja di tengah wabah pandemi Covid -19 tidaklah terlalu efektif. Anggaran yang diperuntukkan untuk kartu prakerja mungkin lebih baik dialihkan menjadi bantuan tunai sosial atau insentif dan stimulus bagi UMKM, sebagai opsi solusi dalam jangka pendek.
Karena jika tujuan dari pelatihan online adalah peningkatan sumber daya manusia untuk mampu bekerja, tentunya tidak bisa hanya bersandar pada pelatihan secara online, pelatihan online mungkin baik untuk menambah pengetahuan, tapi akan sangat sulit untuk meningkatkan keahlian dan kemampuan para pemegang kartu prakerja dalam membuka lapangan kerja, apalagi jika salah satu sasarannya adalah pelaku UMKM yang sudah memiliki keahlian sebelum berhenti bekerja, tentunya akan sangat sia-sia.
Karena mayoritas pelaku usaha UMKM yang berada dilevel mikro dan informal, telah memiliki keahlian dan kemampuan dibidangnya masing–masing, sesuai dengan karakter usahanya, sehingga masalah yang dihadapi bukan karena tidak memiliki keahlian atau kemampuan, tapi justru usahanya yang mati, akibat kekurangan bahan baku, distribusi dan pemasaran yang menurun jauh sebagai dampak dari pandemi covid 19.
Untuk mengantisipasi agar tidak semakin terpuruknya UMKM dan meningkatnya angka penganguran yang berimbas naiknya angka kemiskinan, mungkin akan lebih baik pemerintah fokus pada, bagaimana mepertahankan pangsa pasar dan membuka jalur distribusi barang atau hasil UMKM selama masa pandemi, dengan membuka ruang pemasaran, meningkatkan mutu produksi dan akses e-commerce pada setiap produk UMKM.
Langkah pertama tentunya dengan memastikan ketersediaan bahan baku produksi, jika memungkinkan dengan penguatan bahan lokal dengan standart tingkat kualitas yang memenuhi permintaan pasar, sekaligus mendorong sepenuhnya produksi berbahan lokal, tentunya dengan menjamin keberadaan barang dan harga yang mampu dijangkau masyarakat.
Memberikan stimulus diluar bantuan modal dan relaksasi kredit yang sudah diprogram pemerintah, seperti menyediakan lokasi pemasaran yang memenuhi protokol kesehatan, sekaligus mendorong penataan lokasi berdagang dan kebersihan yang sering menjadi persoalan di masa normal, termasuk mendorong pelaku UMKM untuk menggunakan e-commerce dengan berbagai aplikasi yang ada, sehingga tidak terjadi penumpukan barang dan hasil produksi.
Pembatasan barang impor yang masuk mengisi pasar lokal dan nasional, untuk memproteksi pemasaran barang dan hasil dari UMKM, sebagai langkah dalam menjaga dan melindungi pelaku UMKM, sekaligus mengisi pasar dalam negeri dengan produksi dalam negeri, dan jika memungkinkan masuk ke pasar luar negeri, apalagi saat ini jejaring online lebih memudahkan pemerintah dan pelaku UMKM untuk melakukan promosi barang.
Termasuk misalnya mengganti isi dari pelatihan online kartu prakerja dari pelatihan memancing, pelatihan menulis, Youtuber, Vlog dan lainnya, menjadi pelatihan online tentang teknik pengolahan dan kemasan hasil pertanian dan perikanan dalam bentuk beku dan tahan lama yang memungkinkan untuk mengisi pasar lokal, nasional, hingga eksport, melalui kerjasama antar negara atau dengan aplikasi e-commerce.
Pentingnya Akurasi dan Validasi Data
Salah satu tugas terberat pemerintah saat ini, termasuk di Sumatera Utara adalah bagaimana agar dapat memberikan jalan atau solusi alternatif dalam rangka menyelamatkan sektor UMKM dan informal serta lonjakan penganguran diatas, tentu yang harus terlebih dahulu dilakukan oleh pemerintah, adalah perbaikan sinkronisasi dan validitas data yang dimiliki pemerintah dari pusat hingga ke daerah.
Akurasi dan validasi data sangat dibutuhkan dalam memberikan bantuan UMKM, terutama dalam menjangkau rumah–rumah produksi yang sering luput dalam pendaftaran adminstrasi pemerintah dan perbankan, karena banyak usaha kecil mikro yang dikelola secara swadaya oleh rumah tangga dengan melibatkan anggota keluarga serta kerabat dekat.
Kekuatan validasi data hingga ke rumah produksi tentunya akan sangat memudahkan pemerintah dalam melakukan proses identifikasi produk, kebutuhan pangsa pasar UMKM dan program prioritas untuk meningkatkan kualitas produksi UMKM agar mampu bersaing dengan produk import dan bertarung dalam pasar, lokal, nasional dan digital dalam merebut hati konsumen.
